Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta masyarakat Indonesia jangan bawa perasaan alias baper dalam isu perubahan iklim, dikatakan Sri Mulyani bahwa Indonesia kerap dikritik terkait perubahan iklim karena masuk 10 besar negara penyumbang terbesar karbon dioksida (CO2) di dunia.
Untuk itu kata Sri Mulyani tak heran pemerintah saat ini sangat gencar untuk melakukan pengurangan emisi karbon, Indonesia sendiri bertekad untuk berkontribusi menurunkan CO2 menuju carbon neutral pada 2060. Sebelumnya, Indonesia secara spesifik menargetkan menurunkan CO2 sebesar 29 persen dengan upaya sendiri dan 41 persen dengan upaya dan dukungan internasional.
Dikatakan Sri Mulyani Indonesia tidak sendiri dalam menurunkan emisi karbon tetapi bersama juga dengan negara lain, seperti Amerika Serikat, China hingga negara-negara Eropa.
"Tapi ini bukan hanya untuk Indonesia. 'Orang Indonesia jangan baper', karena bukan hanya negara kita saja yang dikritisi," kata Sri Mulyani dalam acara Sustainable Finance: Instrument and Management in Achieving Sustainable Development of Indonesia, Rabu (13/7/2022).
Indonesia sendiri kata Sri Mulyani ada beberapa sektor yang akan digenjot untuk menurunkan emisi karbon, seperti bidang energi, transportasi hingga kehutanan, dimana ketiga sektor ini memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap gas rumah kaca di Indonesia.
"Maka bagi Indonesia, sumber emisi CO2 yang berasal dari sektor kelistrikan tentunya menjadi salah satu bidang yang juga akan dikritisi," katanya.
"Jadi, semua negara akan dicermati. Untuk Indonesia, karena kita sudah berkomitmen mereduksi emisi karbon melalui Nationally Determined Contribution (NDC), maka kredibilitas dan reputasi negara kita atas komitmen ini harus terus dibangun dan dijaga," katanya.
Dari data Carbon Brief, Amerika Serikat menjadi penyumbang emisi CO2 terbesar sejak 1850, yakni 509 miliar ton atau 20 persen dari total emisi secara global.
Di bawahnya ada China (11 persen), Rusia (7 persen), Brasil (5 persen), dan Indonesia (4 persen).
Baca Juga: Sri Mulyani Ungkapkan Alasan Pemerintah Tunda Penerapan Pajak Karbon
Dua negara yang disebut terakhir ada pada daftar ini sebagian besar karena deforestasi. Sementara di urutan berikutnya secara berturut-turut adalah Jerman, India, Inggris, Jepang, dan Kanada.
Berita Terkait
Terpopuler
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- Kehabisan Uang Usai Mudik di Jogja, Ratusan Perantau Berburu Program Balik Kerja Gratis
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 23 Maret 2026: Klaim THR, Diamond, dan SG2 Tengkorak
- Peta 30 Suara Mulai Terbaca, Munafri Unggul Sementara di Musda Golkar Sulsel
- Mobil Alphard Termurah, 100 Jutaan Dapat Tahun Berapa?
Pilihan
-
Kabais Dicopot Buntut Aksi Penyiraman Air Keras Terhadap Andrie Yunus
-
Puncak Arus Balik! 50 Ribu Orang Padati Jakarta, KAI Daop 1 Tebar Diskon Tiket 20 Persen
-
Arus Balik, Penumpang Asal Jawa Tengah Hingga Sumatera Masih Padati Terminal Bus Kalideres
-
Ogah Terjebak Kemacetan di Pantura, Ratusan Pemudik Motor Pilih Tidur di Kapal Perang TNI AL
-
Sempat Dikira Tidur, Pria di Depan Gedung HNSI Juanda Ternyata Sudah Tak Bernyawa
Terkini
-
Purbaya Serang Balik Ekonom Ferry Latuhihin: Dia Tak Pernah Pegang Data Ekonomi
-
PT BSA Logistic Indonesia Segera IPO, yang Pertama di 2026
-
Purbaya Pastikan Indonesia Aman dari Status Darurat Energi, Beda dari Filipina
-
Batas Pelaporan SPT Diperpanjang hingga 30 April 2026
-
Jasamarga: Volume Kendaraan Masuk Jakarta Naik 41,8 Persen
-
Disetujui Prabowo, Purbaya Sebut Bea Keluar Batu Bara Bisa Berlaku 1 April 2026
-
Menkeu Purbaya: Kebijakan Wajib WFH Segera Diumumkan
-
Diskon Tarif 30% Mulai Berlaku Besok untuk 9 Ruas Tol, Ini Daftarnya
-
RI Jepang Kerja Sama Energi, Pengamat: Indonesia Tak Lagi Sekadar Pemasok
-
Purbaya Kesal Diserang Ekonom Terus Menerus: Mereka Gembar-gembor Ketakutan