Suara.com - Jumlah penduduk miskin di Indonesia dapat ditekan menjadi 26 juta orang per Maret 2022, tapi untuk ketimpangan pendapatan justru meningkat. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira melihat fenomena ini sebagai paradoks.
"Kemiskinan turun dan ketimpangan naik adalah paradoks," kata Bhima saat dihubungi Suara.com, Minggu (17/7/2022).
Artinya, meski ada perbaikan daya beli tapi kemampuan orang miskin mengejar naiknya pendapatan 20 perse kelompok paling kaya masih lambat.
Menurut Bhima orang kaya di Indonesia kontribusi terhadap total konsumsi rumah tangga makin tinggi, apalagi kalau dihitung dari aset. Nah kata dia program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang seharusnya menurunkan angka ketimpangan terbukti gagal.
"Masalahnya berbagai stimulus fiskal kepada korporasi sering tidak tepat sasaran, dan tidak menetes ke pekerja terbawah," katanya.
Bahkan beberapa dana PEN kata dia digunakan untuk menyelamatkan keuangan BUMN yang sakitnya jauh sebelum ada pandemi.
"Masalah PEN juga terkait serapan anggaran yang rendah, termasuk di level pemda. Dengan berbagai alasan mulai data yang belum sinkron, masalah administrasi menimbulkan hambatan pada serapan PEN," paparnya.
Menurut dia Pemerintah Daerah (Pemda) pun wajib bertanggung jawab dari melebarnya gini rasio ini. "Sampai Mei 2022 masih ada Rp 200 triliun anggaran pemda yang diparkir di bank belum dicairkan," ungkapnya.
Jumlah penduduk miskin di Indonesia masih puluhan juta orang. Meskipun data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan terjadi penurunan.
Baca Juga: Data BPS Penurunan Kemiskinan di Jateng Tertinggi, Kenyataannya Lihat Sendiri
Per Maret 2022 jumlah penduduk miskin tercatat 26,16 juta orang. Selain itu BPS juga mencatat jurang si kaya dan si miskin semakin lebar.
Jumlah orang miskin ini tercatat mengalami penurunan sebanyak 340 ribu orang jika dibandingkan dengan periode September 2021 dan turun 1,38 juta orang jika dibandingkan Maret 2021.
Sementara itu angka gini ratio ini meningkat 0,003 poin jika dibandingkan dengan gini ratio Maret 2021 sebesar 0,384. Ini artinya jurang pemisah si kaya dan si miskin semakin lebar.
"Gini Ratio di perkotaan pada Maret 2022 tercatat sebesar 0,403 poin naik dibanding Gini Ratio September 2021 yang sebesar 0,398 dan Gini Ratio Maret 2021 yang sebesar 0,401," kata Kepala BPS Margo Yuwono.
Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah sebesar 18,06 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2022 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.
Berita Terkait
-
Data BPS Penurunan Kemiskinan di Jateng Tertinggi, Kenyataannya Lihat Sendiri
-
Data BPS: Angka Kemiskinan di Jawa Tengah 3,83 Juta Jiwa
-
Angka Kemiskinan di Jateng Turun, Karena Kinerja Gubernur Ganjar Pranowo?
-
Tak Hanya Peran Pemerintah, Akademisi Sebut Jateng Berhasil Turunkan Kemiskinan Karena Mau Gotong Royong
-
Konsep Penguatan Ekonomi Lokal Jadi Jurus Jitu Menjauhkan Warga Jateng dari Zona Kemiskinan
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
-
Hasil Drawing Play Off Piala Dunia 2026: Timnas Italia Ditantang Irlandia Utara!
-
Pengungsi Gunung Semeru "Dihantui" Gangguan Kesehatan, Stok Obat Menipis!
-
Menkeu Purbaya Lagi Gacor, Tapi APBN Tekor
Terkini
-
Modus Penipuan Digital Makin Canggih, Ini Strategi Baru Bank Indonesia Melawan Scammer!
-
Harga Emas Hari Ini Naik! Logam Mulia di Pegadaian Mulai Tarik Minat Pembeli
-
Gurita Bisnis Victor Hartono, Pemimpin Grup Djarum: Usaha dan Saham
-
RI Targetkan 16 Juta Turis Asing, Ekspansi Hotel Mewah Makin Meriah
-
Pemerintah Akan Tata Ulang Legalitas IKN Setelah MK Batalkan HGU 190 Tahun
-
BI Serap Rp290 Miliar dari Lelang Obligasi PT Sarana Multigriya Finansial, Apa Untungnya?
-
Pemerintah Optimistis Negosiasi Tarif dengan AS Rampung Sebelum 2025 Berakhir
-
Mendag Temukan Harga Cabai Naik Jelang Nataru
-
Bos Djarum Victor Hartono Terseret Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty, Purbaya: Bukan Zaman Sekarang!
-
Intip Gaji dan Tunjangan Ken Dwijugiasteadi, Eks Dirjen Pajak