Standard Chartered Tekankan Pentingnya Fokus dan Kolaborasi untuk Mencapai Transisi Net-Zero

Suara.com - Berbicara di sebuah sesi B20-G20 round table bertemakan “Sustainable Finance for Climate Transition” yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan RI, Bill Winters, Group CEO, Standard Chartered Bank, mendorong terciptanya kemitraan publikswasta dalam skala besar untuk memobilisasi keuangan dan menyalurkan dana guna membiayai proyek transisi yang berkelanjutan di negara-negara berkembang, dimana pendanaan akan paling berdampak.

Sebagai satu-satunya perwakilan sektor swasta di sesi round table ini, Bill bergabung dengan sejumlah menteri keuangan dari berbagai negara, yakni Sri Mulyani Indrawati (Indonesia), Nirmala Sitharaman (India) dan Enoch Godongwana (Afrika Selatan), serta Andy Baukol, yang merupakan perwakilan Secretary of the Treasury for International Affairs, Amerika Serikat dalam diskusi berdurasi 60 menit.

Para panelis membahas komitmen masing-masing negara untuk mempercepat transisi energi dan mencapai net-zero, serta peluang, tantangan dan reformasi kebijakan yang diperlukan untuk memfasilitasi sebuah transisi yang adil.

Bill menekankan pentingnya peran keuangan campuran atau blended finance untuk meningkatkan investasi. Blended finance adalah pendekatan penataan yang memungkinkan investor publik dan swasta, yang masing-masing memiliki tujuan yang berbeda, untuk berinvestasi bersama Keuangan campuran mengatasi perbedaan antara risiko dugaan dan risiko riil, serta rasio risiko/imbalan yang buruk, hambatan utama bagi investor swasta, melalui modal lunak dan jaminan untuk pembangunan.

Laporan “Just In Time” yang dikeluarkan Standard Chartered juga menunjukkan bahwa kesenjangan pendanaan di pasar negara berkembang saat ini sangat besar (USD95 triliun), tetapi terdapat juga peluang sebesart USD83 triliun untuk berinvestasi ke pasar negara berkembang melalui transisi yang adil.

Negara berkembang yang mendanai sendiri proses transisi akan merasakan dampak pada pendapatan masyarakat. Tanpa adanya dukungan, kemiskinan masyarakat di pasar negara berkembang bisa meningkat sebesar 2 triliun dolar AS setiap tahunnya.

Dalam hal ini negara-negara maju dianjurkan untuk membantu negara berkembang dalam hal pembiayaan yang dibutuhkan. Disinilah perlunya sebuah kemitraan pembiayaan antara sektor publik dan swasta.

Bill memuji inisiatif pemerintah Indonesia dalam peluncurkan platform nasional untuk mekanisme transisi energi.

“Sangat menggembirakan melihat bagaimana komitmen bangsa-bangsa di dunia menuju transisi yang adil. Hal ini mencerminkan upaya menyalurkan dana ke tangan orang orang yang akan mampu menghasilkan dampak terbesar – dan itu membutuhkan kemitraan publikswasta yang luar biasa besarnya untuk mencapai hal ini. Hal ini tidak hanya meningkatkan jumlah pendanaan sektor publik, tetapi juga mendapatkan efek katalitik yang jauh lebih tinggi melalui pembiayaan sektor swasta. Dunia perbankan dapat dan terus memainkan peran. Sebuah bank seperti Standard Chartered, yang hadir di 59 wilayah di Asia, Afrika, dan Timur Tengah, pasti dapat dan akan terus memainkan peranan kunci,” tutup Bill.

Baca Juga: Dirut PLN Ajak Negara Anggota G20 Dukung Transisi Energi di RI Lewat Skema ETM

Standard Chartered mengumumkan komitmen net-zero tahun lalu, dengan menargetkan mencapai net zero dalam kegiatan operasionalnya sendiri di tahun 2025, dari segi pembiayaan pada tahun 2050, serta dalam memobilisasi USD300 miliar dalam keuangan hijau dan upaya transisi di periode tahun 2021 dan 2030.

Tahun lalu, Standard Chartered Indonesia berperan sebagai salah satu mitra pembiayaan proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terapung (PLTS) Cirata 145 MWac di Jawa Barat, Indonesia.

Ketika proyek ini selesai, pembangkit listrik akan menghasilkan energi listrik yang cukup untuk memberi daya pada 50.000 rumah dan mengeluarkan 214.000 ton CO2.

Pembangkit listrik tenaga surya terapung ini direncanakan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara, dan akan menjadi langkah maju bagi Indonesia untuk mencapai target bauran energi berkelanjutan sebesar 23% pada tahun 2025.