Suara.com - Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani mandiri di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlahan naik dari Rp500 per kilogram menjadi Rp900 per kilogram.
Dituturkan oleh salah satu petani sawit mandiri, Yanto, kenaikan harga TBS sebesar Rp900 per kilogram terjadi pada Jumat (23/7) dan diharapkan terus naik.
Ia menjelaskan, harga terendah TBS di tingkat petani sawit mandiri sebelumnya hanya Rp350 sampai Rp550 per kilogram. Harga tersebut tidak sebanding dengan biaya operasional yang dikeluarkan petani termasuk juga harga pupuk yang cukup mahal.
"Saya berharap harga TBS terus mengalami kenaikan hingga pada harga tertinggi mencapai Rp3.000 lebih per kilogram seperti sebelumnya," jelas Yanto.
Berdasarkan rilis resmi dari Dinas Pangan dan Pertanian (Dinpanpertan) Bangka per 27 Juli 2022, harga TBS petani mandiri di pabrik kelapa sawit berkisar Rp1.100 hingga Rp1.430 per kilogram dengan grafik harga rata-rata mencapai Rp1.297 per kilogram.
Mulai naiknya harga TBS dipicu kebijakan pemerintah melalui Menteri Keuangan menghapus sementara pungutan ekspor minyak kelapa sawit mentah alias crude palm oil (CPO) beserta produk turunannya.
Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Keuangan menghapus sementara pungutan ekspor minyak kelapa sawit mentah alias crude palm oil (CPO) beserta produk turunannya.
Ketentuan penghapusan pungutan ekspor CPO dan turunannya ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.05/2022, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan.
Dalam revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tarif pungutan ekspor ini, semua produk CPO dan turunannya menjadi nol dolar AS. Hal ini berlaku sejak PMK tersebut diundangkan pada 15 Juli sampai 31 Agustus 2022.
Baca Juga: China Beli Satu Juta Ton Kelapa Sawit Indonesia, Erick Thohir Sebut Mitra Strategis
Seluruh pungutan dicabut terhitung mulai 15 Juli hingga 31 Agustus 2022. Diperkirakan selama dua minggu ke depan harga akan kembali normal, kata Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Bangka Syarli Nopriansyah.
Berita Terkait
-
Harga Sawit Riau Merosot, Penyeberangan Pelabuhan Roro Dumai Sepi
-
8 Perusahaan Sawit di Mukomuko Langgar Aturan Terkait Penjualan Minyak Goreng
-
China Siap Beli 1 Juta Ton CPO Indonesia, Menko Luhut: Terima Kasih Presiden Xi Jinping
-
Ini Alasan Pengusaha Sawit Bakal Untung Besar Jika Pemerintah Hapus DMO
-
China Beli Satu Juta Ton Kelapa Sawit Indonesia, Erick Thohir Sebut Mitra Strategis
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
- Motor Mirip Harley-Davidson Harga Rasa Matic: Mending Morbidelli C252V atau QJ Motor SRV250?
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari TKD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
Asumsi ICP 2027 Dinaikkan Mas Bahlil, Paling Tinggi 95 Dolar AS/Barel
-
Indonesia Bidik Turis Tajir, Seaplane Resmi Beroperasi dari Banyuwangi
-
Program Kompor Listrik Masih Digeber Mas Bahlil di 2027, Anggarannya Rp 815 M
-
Tembus Rp1,4 Triiun, Gaji ke-13 untuk TNI-Polri Telah Cair
-
Obral Pamer Danantara, Global Bond Laris Manis
-
CEO Danantara Sebut Pelemahan IHSG 'Berkah' bagi Investor
-
Bos Bea Cukai Usul Anggaran 2027 Sebanyak Rp 2,81 Triliun ke DPR RI
-
IHSG-Rupiah Perkasa, Bos Danantara: Investor Mulai Percaya Terhadap Indonesia
-
DJP Ajukan Anggaran Rp 5,4 Triliun untuk Tarik Pajak di 2027
-
Rupiah Menguat dan IHSG Terbang, Apakah Damai AS-Iran Jadi Titik Balik Ekonomi RI?