Suara.com - Kementerian Keuangan mengakui hingga saat ini belum juga mencairkan anggaran awal proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, lamanya proses pencairan ini dikarenakan masih dalam tahap proses bersama dengan sejumlah Kementerian dan Lembaga lainnya.
"Ini yang sedang kami proses bersama mereka, artinya tentu ada penelaahan dan sebagainya," kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta dalam media briefing secara daring, Kamis (4/8/2022).
Pada tahun ini, lanjut Isa hanya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang secara resmi mengajukan permohonan kebutuhan anggaran pembangunan IKN.
Dikatakan dia, pengajuan yang dilakukan PUPR ini untuk membangun sejumlah infrastruktur awal dalam calon ibukota baru Indonesia tersebut.
"Ini (pengajuan anggaran) tentunya sekali lagi untuk kegiatan membangun kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP)," papar Isa.
Sementara itu untuk Kementerian atau Lembaga lainnya sampai tahun ini belum ada yang mengajukan permohonan anggaran untuk IKN. "Mungkin tahun 2023 baru mulai," katanya.
Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah pada tahun 2023 akan menyiapkan anggaran belanja infrastruktur antara Rp367 triliun hingga Rp402 triliun dalam postur APBN 2023.
Dari anggaran belanja infrastruktur tersebut terselip sekitar Rp27 triliun hingga Rp30 triliun dikhususkan untuk anggaran pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, di Kalimantan Timur.
"Dalam APBN tahun depan kita sudah mencadangkan belanja pembangunan untuk Ibu Kota negara baru, yaitu antara Rp27 hingga Rp30 triliun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers Usai Ratas Rancangan Rencana Kerja Pemerintah dan Pagu 2023 di Istana Negara, Kamis (14/4/2022).
Baca Juga: Training Center Akan Segera Dibangun di IKN, Nama Sin Tae-Yong Ikut Terseret
Menurut dia, penggunaan anggaran tersebut dalam rangka untuk mulai membangun infrastruktur dasar dan juga gedung pemerintahan Kementerian Perhubungan untuk berbagai simpul konektivitas dan untuk pembangunan awal di bidang pendidikan seperti sarana sekolah dan kesehatan.
"Ini juga untuk mendukung belanja sarana prasarana di bidang ketahanan dan juga di bidang keamanan," ujar dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- Habiburokhman Ngamuk di DPR, Perwakilan Pengembang Klaster Vasana Diusir Paksa Saat Rapat di Senayan
Pilihan
-
Iran Persiapkan Serangan Balasan ke Israel dan AS
-
Israel Bombardir Kantornya di Teheran, Keberadaan Imam Ali Khamenei Masih Misterius
-
Tak Cuma Teheran, Amerika dan Israel Juga Serang Kota Lain di Iran
-
Update Kuota PINTAR BI Wilayah Jawa dan Luar Jawa untuk Penukaran Uang
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
Terkini
-
Industri Kripto di Dalam Negeri Tumbuh Lebih Sehat Usai Bursa CFX Pangkas Biaya Transaksi
-
HPE Maret 2026: Harga Konsentrat Tembaga Turun, Emas Justru Menanjak
-
Alasan Dibalik Dibalik Rencana Stop Ekspor Timah
-
Harga Genteng Rp4.300 Per Unit, Transaksi Awal Program Gentengisasi di Jabar Capai Rp12,6 Miliar
-
BRI Bantu Biayai Program Gentengisasi lewat KUR Perumahan
-
Manggis Subang Tembus China, LPDB Koperasi Siap Perkuat Pembiayaan Hingga Rp20 Miliar
-
Indonesia Emas 2045 Butuh Koperasi Modern dan Generasi Produktif
-
Satu Rumah Dihuni 10 Orang, Pemerintah Bedah 82 Hunian di Menteng Tenggulun
-
Proyek Percontohan Gentengisasi Prabowo Disorot, Kontraktor Jujur: Bukan Genteng, Kita Pakai Spandek
-
Kantongi Sertifikat, Pertamina Bisa Jual Avtur dari Minyak Jelantah Secara Global