Suara.com - Kementerian Keuangan mengakui hingga saat ini belum juga mencairkan anggaran awal proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, lamanya proses pencairan ini dikarenakan masih dalam tahap proses bersama dengan sejumlah Kementerian dan Lembaga lainnya.
"Ini yang sedang kami proses bersama mereka, artinya tentu ada penelaahan dan sebagainya," kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta dalam media briefing secara daring, Kamis (4/8/2022).
Pada tahun ini, lanjut Isa hanya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang secara resmi mengajukan permohonan kebutuhan anggaran pembangunan IKN.
Dikatakan dia, pengajuan yang dilakukan PUPR ini untuk membangun sejumlah infrastruktur awal dalam calon ibukota baru Indonesia tersebut.
"Ini (pengajuan anggaran) tentunya sekali lagi untuk kegiatan membangun kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP)," papar Isa.
Sementara itu untuk Kementerian atau Lembaga lainnya sampai tahun ini belum ada yang mengajukan permohonan anggaran untuk IKN. "Mungkin tahun 2023 baru mulai," katanya.
Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah pada tahun 2023 akan menyiapkan anggaran belanja infrastruktur antara Rp367 triliun hingga Rp402 triliun dalam postur APBN 2023.
Dari anggaran belanja infrastruktur tersebut terselip sekitar Rp27 triliun hingga Rp30 triliun dikhususkan untuk anggaran pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, di Kalimantan Timur.
"Dalam APBN tahun depan kita sudah mencadangkan belanja pembangunan untuk Ibu Kota negara baru, yaitu antara Rp27 hingga Rp30 triliun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers Usai Ratas Rancangan Rencana Kerja Pemerintah dan Pagu 2023 di Istana Negara, Kamis (14/4/2022).
Baca Juga: Training Center Akan Segera Dibangun di IKN, Nama Sin Tae-Yong Ikut Terseret
Menurut dia, penggunaan anggaran tersebut dalam rangka untuk mulai membangun infrastruktur dasar dan juga gedung pemerintahan Kementerian Perhubungan untuk berbagai simpul konektivitas dan untuk pembangunan awal di bidang pendidikan seperti sarana sekolah dan kesehatan.
"Ini juga untuk mendukung belanja sarana prasarana di bidang ketahanan dan juga di bidang keamanan," ujar dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- Bobibos Bikin Geger, Kapan Dijual dan Berapa Harga per Liter? Ini Jawabannya
- 6 Rekomendasi Cushion Lokal yang Awet untuk Pekerja Kantoran, Makeup Anti Luntur!
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
Pilihan
-
5 Mobil Bekas di Bawah 100 Juta Muat hingga 9 Penumpang, Aman Bawa Barang
-
Pakai Bahasa Pesantren! BP BUMN Sindir Perusahaan Pelat Merah Rugi Terus: La Yamutu Wala Yahya
-
Curacao dan 10 Negara Terkecil yang Lolos ke Piala Dunia, Indonesia Jauh Tertinggal
-
Danantara Soroti Timpangnya Setoran Dividen BUMN, Banyak yang Sakit dan Rugi
-
Mengapa Pertamina Beres-beres Anak Usaha? Tak Urus Lagi Bisnis Rumah Sakit Hingga Hotel
Terkini
-
Keponakan Luhut Sebut RI Bakal Dibanjiri Investor Asing pada 2026, China Mendominasi
-
BI Guyur Likuiditas Rp 404 Triliun ke Bank-bank, Siapa Saja yang Dapat?
-
Rupiah Kembali Merosot Sentuh Level Rp 16.748 per Dolar Amerika
-
Ada Perubahan Rencana, Daftar Lengkap Penggunaan Dana Rp 23,67 Triliun Garuda Indonesia
-
Harga Emas Antam Semakin Mahal Hari Ini, Dibanderol Rp 2.364.000 per Gram
-
Investasi Aset Properti Cuma Modal Rp 10 Ribu? Begini Caranya
-
IHSG Masih Betah Nongkrong di Zona Hijau Pagi Ini, Cek Rekomendasi Saham
-
Kinerja BRI Stabil dan Berkelanjutan, Laba Capai Rp41,2 Triliun
-
Bos Danantara Geleng-geleng, Dari Ribuan BUMN Hanya 8 yang Setor Dividen Jumbo
-
Merger BUMN Karya: WSKT Makin Dekat Desliting, Rugi Bersih Naik Jadi Rp 3,17 T