Suara.com - Kementerian Keuangan mengakui hingga saat ini belum juga mencairkan anggaran awal proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, lamanya proses pencairan ini dikarenakan masih dalam tahap proses bersama dengan sejumlah Kementerian dan Lembaga lainnya.
"Ini yang sedang kami proses bersama mereka, artinya tentu ada penelaahan dan sebagainya," kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta dalam media briefing secara daring, Kamis (4/8/2022).
Pada tahun ini, lanjut Isa hanya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang secara resmi mengajukan permohonan kebutuhan anggaran pembangunan IKN.
Dikatakan dia, pengajuan yang dilakukan PUPR ini untuk membangun sejumlah infrastruktur awal dalam calon ibukota baru Indonesia tersebut.
"Ini (pengajuan anggaran) tentunya sekali lagi untuk kegiatan membangun kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP)," papar Isa.
Sementara itu untuk Kementerian atau Lembaga lainnya sampai tahun ini belum ada yang mengajukan permohonan anggaran untuk IKN. "Mungkin tahun 2023 baru mulai," katanya.
Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah pada tahun 2023 akan menyiapkan anggaran belanja infrastruktur antara Rp367 triliun hingga Rp402 triliun dalam postur APBN 2023.
Dari anggaran belanja infrastruktur tersebut terselip sekitar Rp27 triliun hingga Rp30 triliun dikhususkan untuk anggaran pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, di Kalimantan Timur.
"Dalam APBN tahun depan kita sudah mencadangkan belanja pembangunan untuk Ibu Kota negara baru, yaitu antara Rp27 hingga Rp30 triliun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers Usai Ratas Rancangan Rencana Kerja Pemerintah dan Pagu 2023 di Istana Negara, Kamis (14/4/2022).
Baca Juga: Training Center Akan Segera Dibangun di IKN, Nama Sin Tae-Yong Ikut Terseret
Menurut dia, penggunaan anggaran tersebut dalam rangka untuk mulai membangun infrastruktur dasar dan juga gedung pemerintahan Kementerian Perhubungan untuk berbagai simpul konektivitas dan untuk pembangunan awal di bidang pendidikan seperti sarana sekolah dan kesehatan.
"Ini juga untuk mendukung belanja sarana prasarana di bidang ketahanan dan juga di bidang keamanan," ujar dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
Pilihan
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
Terkini
-
Fundamental Ekonomi Kuat di tengah Ketidakpastian, Indonesia Kian Dilirik Investor Global
-
Harga Nikel Langsung Terkerek Aturan Baru ESDM, Tapi Tekan Industri Smelter
-
Program 3 Juta Rumah Libatkan 185 Industri dan Serap Tenaga Kerja
-
Program Gentengisasi Digeber, 40 Ribu Rumah di Jabar Dapat Bantuan
-
Anggaran Subsidi Energi Terus Bengkak, Insentif EV Perlu Diberlakukan Lagi?
-
Alasan Harga Emas Justru Turun di Tengah Konflik
-
Di saat Harga Avtur Melambung, Maskapai Vietnam Justru Agresif Tambah Frekuensi Penerbangan
-
Pemerintah Umumkan Respons Pembelaan Investigasi Dagang AS Hari Ini
-
Airlangga Akui AS Penyumbang Surplus Perdagangan dan Destinasi Ekspor Terbesar RI
-
Airlangga Ungkap Alasan Cicilan Kopdes Merah Putih Dibayar dari APBN