Pemulihan Ekonomi 5 Tahun Bisa Terganggu Jika Pemerintah Naikkan Harga BBM Subsidi

Suara.com - Rencana pemerintah yang diisukan akan menaikkan harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar dikhawatirkan akan berdampak signifikan terhadap ekonomi.

Terlebih, menurut Bhima, Indonesia baru saja mengalami inflasi bahan pangan atau volatile food yang hampir menyentuh level 11 persen secara tahunan per Juli 2022.

“Kenaikan harga BBM jenis subsidi terutama Pertalite tolong benar-benar dicermati baik-baik oleh pemerintah. Apa kondisi masyarakat miskin saat ini siap hadapi kenaikan harga BBM,” kata Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira.

Ia menambahkan, masyarakat kelas menengah rentan terdampak karena sebelumnya mereka mampu beli Pertamax namun bermigrasi ke Pertalite karena harga Pertamax naik.

Bahkan, bukan tidak mungkin, saat inflasi menembus angka yang terlalu tinggi dan serapan tenaga kerja terganggu maka Indonesia berpotensi menyusul negara lain yang masuk fase stagflasi.

“Imbasnya bisa tiga sampai lima tahun recovery terganggu akibat daya beli turun tajam,” ujarnya.

Sementara, jika harga Pertalite naik maka mereka akan mengorbankan belanja lain seperti yang tadinya bisa membeli baju, mau membeli rumah lewat KPR hingga menyisihkan uang untuk usaha baru akhirnya tergerus karena membeli bensin.

Ia mewanti-wanti hal tersebut akan berimbas pada permintaan industri manufaktur yang berpotensi terpukul, serapan tenaga kerja terganggu hingga akhirnya pemulihan ekonomi tidak sesuai target pemerintah.

“Target-target pemulihan ekonomi pemerintah bisa buyar,” kata dia, dikutip dari Antara.

Baca Juga: Dikabarkan Akan Naik, Berikut Daftar Harga BBM Saat Ini di Seluruh Indonesia

Oleh sebab itu, Bima meminta pemerintah mencermati rencana kenaikan BBM bersubsidi ini mengingat sepanjang Januari sampai Juli 2022 pun serapan subsidi energi baru Rp88,7 triliun sementara APBN sedang surplus Rp106,1 triliun atau 0,57 persen dari PDB.

“Artinya pemerintah juga menikmati kenaikan harga minyak mentah untuk dorong penerimaan negara,” kata Bhima.