Suara.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan saat ini sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju terus menggelar rapat terkait penentuan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya yang bersubsidi, seperti Pertalite dan Solar.
Dalam rangkaian sejumlah rapat yang telah digelar tersebut, Sri Mulyani mengatakan telah melaporkan sejumlah poin-poin penting hasil rapat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang nantinya akan digunakan presiden sebagai bahan pertimbangan.
Salah satunya soal tambahan anggaran subsidi dan kompensasi sebesar Rp195,6 triliun jika pemerintah tidak mau menaikkan harga BBM bersubsidi.
"Kami menghitung sesuai yang disuruh Presiden, apabila tren dibiarkan berdasarkan konsesi harga minyak dan kurs, serta kuota melebihi maka kita perlu menambah anggaran subsidi dan kompensasi dari Rp502 triliun ditambah Rp195,6 triliun, artinya jumlah subsidi mencapai Rp698 triliun," katanya dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta pada Jumat (26/8/2022).
Berdasarkan hitungan pemerintah, kata Sri Mulyani, kuota Pertalite dan Solar akan habis pada Oktober 2022, jika hal tersebut tidak diinginkan pemerintah harus menambah kuota kedua jenis BBM tersebut.
Saat ini, kata Sri Mulyani, volume penjualan Pertalite sudah mencapai 16,4 juta kiloliter (KL) dari kuota yang ditentukan pada tahun ini mencapai 23 juta KL, sehingga secara hitung-hitungan stok Pertalite tersisa tinggal 6,6 juta KL.
Sementara untuk kuota solar yang alokasikan volume kuotanya mencapai 15,1 juta KL, hingga Juli 2022 volume konsumsinya sudah terpakai 9,88 juta KL dan kemungkinan besar stoknya akan habis pada bulan Oktober 2022.
Sedangkan rata-rata konsumsi pertalite dan solar sekitar 2,4 juta-2,5 juta KL per bulan. Dengan demikian, total kuota solar yang dibutuhkan mencapai 17,44 juta KL dan pertalite 29,07 juta KL sampai akhir 2022.
Dengan adanya tambahan kuota ini tentu pemerintah pun harus siap menanggung tambahan anggaran subsidi, dikatakan mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia anggaran subsidi yang harus disiapkan mencapai Rp195,6 triliun.
Baca Juga: Lagi, Menkeu Sri Mulyani Tegaskan Kuota Solar dan Pertalite Ludes pada Oktober 2022
Saat ini anggaran subsidi dan kompensasi pada tahun ini sebesar Rp502 triliun, artinya jika ditotal anggaran subsidi dan kompensasi akan meningkat menjadi Rp698 triliun.
Berita Terkait
Terpopuler
- Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Langsung Dibawa ke Jakarta
- Profil dan Biodata Anis Syarifah Istri Bos HS Meninggal Karena Kecelakaan Moge
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Surabaya
- Prabowo-Gibran Beri Penghormatan Terakhir di Pemakaman Try Sutrisno: Momen Khidmat di TMP Kalibata
- Rekam Jejak Muhammad Suryo: Pebisnis dari Nol hingga Jadi Bos Rokok HS
Pilihan
-
Skandal Saham BEBS Dibongkar OJK: Rp14,5 Triliun Dibekukan, Kantor Mirae Asset Digeledah!
-
Detik-detik Remaja di Makassar Tewas Tertembak, Perwira Polisi Jadi Tersangka
-
100 Hari Jelang Piala Dunia 2026, FIFA Belum Kantongi Izin dari Dewan Kota
-
Nelayan Tanpa Perahu di Sambeng, Menjaga Kali Progo dari Ancaman Tambang Tanah Urug
-
Hasil BRI Super League: Lewat Duel Sengit, Persija Jakarta Harus Puas Ditahan Borneo FC
Terkini
-
Bahlil Jelaskan soal Stok BBM Nasional Cuma 25 Hari: Mau Simpan di Mana?
-
Kantornya Digeledah, PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia Hormati Proses Hukum
-
Kantor Purbaya Tanggapi Penilaian Fitch usai Turunkan Rating Indonesia ke Negatif
-
Bursa Kripto CFX Optimistis Pasar Aset Kripto Tumbuh Positif pada 2026
-
Bahlil Sebut RI Memang Butuh Impor Etanol dari AS
-
IHSG Jeblok 4,57%, Apa yang Bikin Pasar Panik?
-
Purbaya Klaim Anggaran Negara Masih Aman di Tengah Perang AS-Israel-Iran
-
Dirut Bursa Kripto CFX: Volume Kripto Offshore 2,5 Kali Lebih Besar dari Dalam Negeri
-
CFX Perkecil Biaya Transaksi Demi Dongkrak Daya Saing Pasar Kripto RI
-
Rupiah Tertekan Konflik Timur Tengah, Melemah Lawan Dolar AS