Pakar Sebut Kebijakan Zero ODOL Tidak Bisa Dirumuskan Sepihak

Suara.com - Hingga kini masih terjadi penolakan-penolakan terhadap kebijakan Zero ODOL (Over Dimension Over Load) yang rencananya akan diimplementasikan pada awal 2023 mendatang.

Pakar Transportasi dari Institut Transportasi & Logistik Trisakti , Suripno, mengatakan hal itu terjadi karena pemerintah belum merumuskan kebijakan ini secara secara komprehensif melainkan hanya sepihak.

“Hal itu terlihat bahwa saat ini penanganan ODOL masih dilakukan secara individual. Ibarat sholat berjamaah, itu kan ada imamnya, ada kiblatnya. Nah ODOL ini sekarang kiblatnya kemana nggak jelas, karena masing-masing punya kiblat dan imamnya juga nggak jelas. Padahal ini yang penting dilakukan dalam manajemen ODOL,” kata Suripno dalam acara jumpa pers “Analis Dampak Penerapan Kebijakan Zero ODOL Pada Tahun 2023 Terhadap Distribusi Sembilan Kebutuhan Pokok/Sembako) yang diselenggarakan Institut Transportasi & Logistik Trisakti.

Menurut pria yang pernah menjabat sebagai Direktur Keselamatan Transportasi Darat di Kementerian Perhubungan ini, dalam merumuskan kebijakan Zero ODOL ini, harus ada terlebih dulu manajemen ODOL yang mengadopsi manajemen keselamatan.

“Nah, inilah nanti yang akan di-convert menjadi menajemen pencegahan dan penindakan ODOL,” ujarnya.

Karenanya, dia meminta agar dilakukan lagi penajaman-penajaman sebelum kebijakan Zero ODOL ini diterapkan.

“Jadi, perlu dilakukan kembali pembahasan-pembahasan dengan semua stakeholder terkait untuk menyamakan persepsi sekaligus merumuskan kesepakatan bersama,” tukasnya.

Menurut Suripno, ada 3 perumusan yang diusulkan Institut Transportasi & Logistik Trisakti yang harus dibahas lagi terkait kebijakan Zero ODOL ini. Pertama, mengenai pengertian manajemen keselamatan yang kemudian diadopsi dalam seluruh usaha dan pemangku kepentingan untuk meminimalkan pelanggaran ODOL.

“Kalau menjadikan Zero ODOL nggak mungkin, tapi hanya meminimalkan. Dalam meminimalkan pelanggarannya itu, juga harus sekaligus dibahas terkait dampaknya terhadap perekonomian dan biaya sosial akibat ODOL,” tuturnya.

Baca Juga: Pakar Sebut Kebijakan Zero ODOL Perlu Pertimbangkan Pilar Ekonomi

Kedua, Trisakti juga akan menyarankan pembahasan mengenai dampak sosialnya. Menurut Suripno, ini yang paling penting. Untuk hal ini, Trisakti ingin mengajukan pada pemerintah bagaimana agar manajemen ODOL ini bisa ditangani secara berjamaah.

“Kalau saat ini kan penanganan ODOL masih dilakukan secara individual,” ucapnya.

Yang ketiga, kata Suripno, Trisakti juga akan mengusulkan badan koordinasi untuk pembinaan LLAJ termasuk ODOL.

“Yang penting bagaimana menangani ODOL secara komprehensif dengan mengadopsi badan manajemen keselamatan,” tukasnya.

Jadi, lanjutnya, harus ada penataan ulang terkait kebiajakan Zero ODOL ini yang dimulai dari hulunya. Menurutnya, hingga kini Kementerian Perhubungan belum melakukan hal itu.

Dia mencontohkan akses para sopir truk menuju Pelabuhan Tanjung Priok yang sangat sulit. Hal itu sangat merugikan para sopir truk, baik dalam hal waktu dan biaya operasionalnya.