Suara.com - Harga komoditas pangan yang tinggi berdampak pada daya beli masyarakat yang melemah dan semakin memperkecil keterjangkauan pada pangan, terutama bagi yang tergolong berpenghasilan rendah.
“Kestabilan harga bukan lagi menjadi satu-satunya yang menentukan keterjangkauan masyarakat terhadap pangan. Pemerintah perlu memperhatikan daya beli yang menurun akibat pandemi COVID-19,” kata Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hasran dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (2/9/2022).
Berdasarkan data bulanan rumah tangga (Bu RT) yang dilakukan oleh CIPS menunjukkan harga telur sudah tinggi sejak Februari 2022 dan masih berpotensi terus naik.
Rata-rata harga telur di supermarket di Jakarta menunjukkan kenaikan sebesar 3,39 persen menjadi Rp43.033,3 per kg pada Agustus 2022. Jika dibandingkan dengan harga telur pada Agustus 2021, terdapat kenaikan sebesar 61,17 persen.
Indeks Bu RT juga menunjukkan terdapat kenaikan harga beras sebesar 4,14 persen pada Agustus 2022 sebesar Rp12.800 per kilogram, kalau dibandingkan dengan Agustus 2021 yang sebesar Rp12.291
Kemudian, harga minyak goreng bulan ini di pasar tradisional naik sebesar 25,1 persen menjadi Rp22.457,5 per kilogram, dengan harga tertinggi di Gorontalo sebesar Rp32.200 per kilogram dan terendah di Bangka Belitung sebesar Rp14.200 per kilogram.
Menurut Hasan, fluktuasi harga minyak goreng dipengaruhi oleh efek global dari perang Rusia-Ukraina dan larangan ekspor minyak goreng dan gangguan rantai pasokan akibat COVID-19.
Menurut penelitian CIPS, pangan merupakan komponen bernilai signifikan dalam konsumsi rumah tangga, khususnya pada masyarakat berpenghasilan rendah, yang dapat mencapai 50 persen.
Dalam jangka panjang, lanjut Hasran, hal ini dapat memengaruhi konsumsi nutrisi. Masyarakat akan cenderung memilih makanan yang mengenyangkan dengan harga yang lebih murah, tapi belum tentu mencukupi kebutuhan nutrisi yang diperlukan tubuh.
Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani Beberkan Biang Kerok Inflasi Indonesia Terus Naik
Dia menyebut salah satu cara untuk mencukupi ketersediaan pangan adalah melalui perdagangan. Dalam hal ini, efisiensi proses dan prosedur perdagangan perlu ditingkatkan supaya tidak memakan biaya dan waktu.
Selain itu, kebijakan perdagangan harus dibarengi dengan kebijakan pertanian yang fokus pada peningkatan daya saing produsen dalam negeri.
Faktor domestik yang menyebabkan harga tinggi, kata Hasran, harus diatasi melalui kebijakan seperti peningkatan penelitian dan pengembangan, akses ke input yang berkualitas dan perbaikan serta pembangunan infrastruktur pendukung pertanian.
Upaya untuk meningkatkan daya saing produk pertanian sangat diperlukan untuk membuka pasar. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan upaya konsisten untuk menciptakan dan menjaga iklim bisnis investasi dan persaingan usaha di Indonesia.
Modernisasi dan transfer teknologi dapat membantu efisiensi proses produksi yang dilakukan petani. Proses produksi yang tidak efisien membuat produk pertanian lokal sulit bersaing dengan produk impor yang diciptakan lewat proses produksi yang efisien sehingga kualitasnya lebih baik dan harganya lebih murah.
Berita Terkait
-
Pengalihan Subsidi BBM ke Bansos Dinilai Bisa Jaga Daya Beli Masyarakat
-
Harga Telur Tembus Rp30 Ribu. Merangkak Sejak Mei di Level Peternak
-
Menteri ESDM Sebut Daya Beli Masyarakat Jadi Pertimbangan Kenaikan Harga BBM Subsidi
-
Pengamat: Apakah Aturan PSE Pemerintah Benar-benar Menjamin Data Pribadi Masyarakat?
-
Menkeu Sri Mulyani Beberkan Biang Kerok Inflasi Indonesia Terus Naik
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga 7 Seater Mulai Rp30 Jutaan, Irit dan Mudah Perawatan
- Lupakan Louis van Gaal, Akira Nishino Calon Kuat Jadi Pelatih Timnas Indonesia
- Mengintip Rekam Jejak Akira Nishino, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 19 Oktober: Klaim 19 Ribu Gems dan Player 111-113
- Bukan Main-Main! Ini 3 Alasan Nusakambangan, Penjara Ammar Zoni Dijuluki Alcatraz Versi Indonesia
Pilihan
-
Suara.com Raih Penghargaan Media Brand Awards 2025 dari SPS
-
Uang Bansos Dipakai untuk Judi Online, Sengaja atau Penyalahgunaan NIK?
-
Dedi Mulyadi Tantang Purbaya Soal Dana APBD Rp4,17 Triliun Parkir di Bank
-
Pembelaan Memalukan Alex Pastoor, Pandai Bersilat Lidah Tutupi Kebobrokan
-
China Sindir Menkeu Purbaya Soal Emoh Bayar Utang Whoosh: Untung Tak Cuma Soal Angka!
Terkini
-
Tanggapi Sengkarut Utang Kereta Cepat, AHY: Saya Tak Mau Ada Polemik!
-
AHY Ungkap PR Prabowo Setelah 1 Tahun Menjabat: 9,9 Juta Keluarga Tidak Punya Rumah
-
AHY Enggan Buru-buru Bangun Tanggul Raksasa Jawa, Khawatir Anggaran Membengkak
-
Uang Bansos Dipakai untuk Judi Online, Sengaja atau Penyalahgunaan NIK?
-
Menteri dan Wamen Dapat Mobil Dinas Maung, Purbaya: Uang Ada, Tergantung Pindad?
-
Disuruh Prabowo Pindahkan Uang Korupsi Rp 13,2 T, Purbaya: LPDP Uangnya Masih Kebanyakan
-
Cara Mendaftarkan Nama ke DTKS Agar Bisa Terima Bansos, KIP, PKH Sampai Prakerja!
-
BSU Rp 600 Ribu Cair Lagi Oktober 2025? Jangan Asal Cek Rekening, Ini Faktanya
-
Menkeu Purbaya Ungkap Nasib Insentif Mobil, Singgung Kesiapan Industri Otomotif
-
Ditantang Dedi Mulyadi, Menkeu Purbaya: Mungkin Anak Buahnya Ngibulin Dia