- Kementerian ESDM mengakui adanya diskusi perubahan skema pendistribusian subsidi BBM, listrik, dan LPG yang ditargetkan lebih tepat sasaran.
- Menteri Keuangan Purbaya mendapat waktu enam bulan mendesain ulang subsidi karena kelompok kaya masih menikmatinya.
- Target desain ulang subsidi adalah mengalihkan penerima subsidi dari desil 8-10 kepada kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan.
Suara.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan tanggapannya soal rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang ingin mengubah pendistribusian subsidi sejumlah komoditas di antaranya BBM hingga gas LPG. Rencana itu dibuat karena pemerintah dan DPR menilai subsidi tersebut masih banyak ditelan oleh orang-orang kaya.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal ESDM Ahmad Erani Yustika mengakui adanya kemungkinan perubahan penyaluran subsidi, seperti yang disampaikan Purbaya.
"Dibicarakan, didiskusikan, mungkin ada aturan baru, perpres (peraturan presiden) baru," kata Erani kepada wartawan di Kementerian ESDM, Jakarta pada Jumat (5/12/2025).
Meski demikian, Erani mengatakan hingga saat ini belum ada skema baru yang definitif.
"Cuma pagu untuk subsidi-nya dan seterusnya kan di APBN kan sudah ada untuk tahun 2026," ujarnya.
Perubahan skema subsidi itu meliputi sejumlah komoditas di antaranya BBM, listrik hingga gas LPG. Namun dipastikannya, jika pun ada perubahan akan dibahas dengan lintas kementerian/lembaga.
Erani menilai adanya perubahan skema pendistribusian subsidi itu merupakan hal lumrah. Hal itu bertujuan agar subsidi yang disalurkan pemerintah tepat sasaran.
"Perubahan-perubahan kan selalu terjadi setiap saat ya. Kita melihat konteks tantangan yang dihadapi hari ini, kemudian aspirasi dari pemangku kepentingan, masyarakat dan seterusnya kan harus kita lihat," kata Erani
"Jika memang diperlukan perubahan-perubahan, kita tentu harus bisa menyerap aspirasi gitu ya. Supaya setiap kebijakan itu selalu relevan dengan kebutuhan masyarakat," sambungnya.
Baca Juga: Bahlil Relaksasi Aturan Beli BBM Pakai Barcode di Sumatra-Aceh
Yang Kaya Masih Telan Subsidi
Sebelumnya Komisi XI bersama Menkeu Purbaya, BP Danantara, dan BP BUMN menggelar rapat tertutup pada Kamis (4/12/2025). Usai rapat, Purbaya mengungkap akan adanya perubahan dalam penyaluran subsidi. Keputusan itu diambil karena adanya subsidi yang disalurkan tidak tepat sasaran.
Purbaya usai rapat mengaku diberikan waktu enam bulan untuk mendesain ulang skema penyaluran subsidi.
“Kami redesign subsidinya supaya lebih tepat sasaran, karena sekarang setelah kami lihat ternyata yang kaya masih dapat. Saya dikasih waktu enam bulan ke depan untuk mendesain itu,” kata Purbaya.
Purbaya menjelaskan masyarakat pada kelompok desil 8, 9, dan 10 masih banyak yang menerima subsidi. Dia berencana mengurangi penerima subsidi dari kelompok ini secara signifikan dan mengalihkannya ke desil 1 hingga 4.
Dalam mendesain ulang skema subsidi, Menkeu berkoordinasi dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara guna memastikan desain baru nantinya bisa membuat subsidi tersalurkan dengan tepat sasaran. Purbaya menyebut kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan desain baru strategi subsidi dalam dua tahun ke depan.
Berita Terkait
-
Dinikmati Orang Super Kaya, Menkeu Purbaya Akan Atur Ulang Skema Subsidi
-
Target 2026: Kementerian ESDM dan Danantara Matangkan Uji Kelayakan 18 Proyek Hilirisasi
-
Purbaya Tolak Permintaan Rosan soal Dihapusnya Tagihan Pajak BUMN Sebelum Jadi Danantara
-
Danantara Mau Ubah Skema Kompensasi Subsidi, Biar BUMN Nggak Melarat
-
Bos Danantara Terus Rayu Menkeu Purbaya Bantu Bayar Utang Kereta Cepat
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- 3 HP Xiaomi dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- 4 Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
Pilihan
-
Dasco Pagi-pagi Kumpulkan Menkeu Purbaya dan Gubernur BI di DPR, Evaluasi Ekonomi
-
Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
-
Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
-
Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Siap Ungkap Pihak Lain
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
Terkini
-
Menkeu Akui Pelemahan Rupiah Bikin Keuntungan Perajin Tahu-Tempe Tergerus
-
Rupiah Tembus Rp18.036 per Dolar dan IHSG Anjlok, Purbaya Ungkap Kendala Terbesar Pemerintah
-
Dasco Ungkap 'Dua Jurus Pamungkas' Kuatkan Rupiah yang Disepakati Gubernur BI dan Menkeu Purbaya
-
Menkeu Purbaya Tegaskan Rupiah Stabil Bisa Ringankan Beban Pedagang Tahu Tempe dan Rumah Tangga
-
Nama Chatib Basri Muncul di Tengah Tekanan Rupiah, Istana Tegaskan Tak Ada Reshuffle
-
Oktober 2026 Ini Pemerintah Siapkan Wajib Halal Nasional, Ini Dampak Bagi UMKM, Bisnis, dan Konsumen
-
Gubernur BI Ungkap 2 Strategi yang Disiapkan untuk Stabilkan Rupiah
-
Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
-
Pasar Sambut Positif Rumor Chatib Basri Jadi Menkeu, tapi Ada Catatannya
-
Kepercayaan Pasar Jadi Taruhan, Isu Pergantian Menkeu Bisa Guncang Rupiah