Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan keputusan pemerintah yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya yang bersubsidi pada akhir pekan lalu diperkirakan akan menambah laju inflasi sebesar 1,8 persen.
Hal tersebut dikatakan Jokowi dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Rabu (7/9/2022).
"Itung-itungan dari menteri-menteri, kira-kira akan naik 1,8 persen," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, kenaikan inflasi ini merupakan momok yang harus dihadapi hampir seluruh negara di dunia, imbas kenaikan harga sejumlah komoditas global, seperti minyak mentah.
"Ini memang momok semua negara," kata Jokowi.
Meski demikian kata Jokowi, ini adalah langkah yang harus diambil pemerintah untuk membuat beban anggaran subsidi energi di APBN dapat dikurangi dan memberikan porsi yang lebih besar terhadap anggaran perlindungan sosial.
Maka dari itu, sederet kebijakan program bantuan sosial (bansos) diluncurkan pemerintah bahkan sebelum harga BBM naik.
"Tapi kalau kita diem, saya gak mau diem, kita harus intervensi, intervensi lewat apa? Daearah harus gerak kayak covid kemarin, dengan cara apa 2 persen DAU bisa atasi inflasi dan bansos, belanja tak terduga bisa untuk mengatasi inflasi dengan cara apa? tutup biaya transportasi, tutup biaya distribusi dari yang ada di lapangan," paparnya.
Baca Juga: Cerita Jokowi 'Semedi' Dulu Saat Tolak Lockdown: Kalau Iya, Ekonomi RI Minus 17 Persen
Dari data Badan Pusat Statistik (BPS)
laju inflasi Indonesia hingga akhir Agustus 2022, sudah mencapai 4,6 persen year on year (yoy), sedikit lebih rendah dari bulan sebelumnya yang sebesar 4,9 persen.
Gelombang Protes Meletus
Buntut dari kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi memicu gelombang protes dari masyarakat. Aksi unjuk rasa pun dari kalangan mahasiswa dan buruh meletus di berbagai daerah, termasuk di Jakarta.
Selasa kemarin, gedung DPR RI dan kawasan Patung Kuda dekat kawasan Istana Jakarta menjadi titik lokasi unjuk rasa.
Tuntutan Demo Tolak BBM Naik
Sebelumnya, Presiden Partai Buruh Said Iqbal membeberkan tiga tuntutan dari massa buruh ketika menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR, Selasa kemarin.
Berita Terkait
-
Cerita Jokowi 'Semedi' Dulu Saat Tolak Lockdown: Kalau Iya, Ekonomi RI Minus 17 Persen
-
YLBHI Kecam Aksi Represif Polisi ke Mahasiswa Saat Demo Tolak Harga BBM Naik di Bengkulu
-
Jokowi ke Para Ekonom: Dunia Berubah, Pakai Pikiran yang Abu Nawas
-
Pro Kontra Puan Maharani Nangis Harga BBM Naik di Era SBY: Kini Dicari Pendemo sampai Dibela Partai
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
- 3 HP Murah Samsung Terlaris Global Q1 2026: Mulai Sejutaan, Kamera Sudah OIS
Pilihan
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
-
Purbaya Bantah Kabar Akan Dicopot dari Kursi Menteri Keuangan
-
Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
-
Wamen Imipas Silmy Karim Ditahan KPK, Terborgol Pakai Rompi Oranye Usai Drama Menyerahkan Diri
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
Terkini
-
Emas Melesat, Perak Menggila! Ini Pemicu Lonjakan Harga Logam Mulia Hari Ini
-
Bertemu S&P, Purbaya Jelaskan Fondasi Ekonomi Indonesia Masih Kokoh
-
Viral Restoran di Bali Diduga Milik WN Israel, Bagaimana Hukum dan Aturannya?
-
Goldman Sachs Naikkan Target Indeks Pasar Berkembang, Proyeksi Cuan Besar?
-
Jangan Asal Investasi! Kenali Cara Membedakan Pialang Resmi dan Investasi Bodong
-
Day Trading atau Swing Trading? Ini yang Bisa Menguras atau Menyelamatkan Uang Anda
-
Warga Bantah Isu Eksodus di PSN Wanam, Justru Harap Ekonomi dan Lapangan Kerja Makin Tumbuh
-
UU P2SK Resmi Disahkan DPR dan Pemerintah, Ini Rincian 17 Poin Pentingnya
-
Purbaya Bela Danantara usai Diberi Outlook Negatif dari Lembaga Internasional Moody's
-
DSI Berpotensi Dongkrak Devisa dan Stabilkan Rupiah, Tapi Ada Risiko Tumpang Tindih Lembaga