Alasan Operasional LRT Jabodebek Kembali Ditunda dan Mundur Jadi Tahun 2023

Suara.com - Setelah soft launching LRT atau Light Rail Transit batal dilakukan pada Agustus 2022 atau bertepatan dengan HUT ke-77 Republik Indonesia, uji coba operasional kereta dalam kota tersebut kabarnya akan dilakukan pada Desember 2022. Penyebab operasional LRT Jabodetabek kembali ditunda adalah lantaran faktor kesiapan. 

Kementerian Perhubungan menyebutkan uji coba diputuskan bakal ditunda enam bulan atau pada Desember 2022 setelah dilakukan peninjuana menyeluruh oleh konsultan.

Dengan berbagai pertimbangan, ada beberapa hal belum siap termasuk dari segi manajemen dan kesiapan sumber daya manusia (SDM).

Salah satunya karena LRT akan menggunakan sistem GoA3/ driverless yang belum pernah dilakukan di Indonesia. Sistem ini membutuhkan persiapan SDM yang lebih matang karena tidak cukup familiar. 

Terkait sistem baru tersebut, KAI akan terlebih dahulu melakukan uji coba tanpa penumpang sebelum LRT diujicobakan kepada publik.

LRT kemudian ditargetkan beroperasi penuh pada semester pertama 2023. Kendati di luar rencana awal, keselamatan masih menjadi prioritas utama KAI. 

Pembengkakan Anggaran

Seperti diberitakan sebelumnya, molornya waktu penyelesaian proyek membuat anggaran pembangunan LRT membengkak. Anggaran proyek LRT awalnya direncanakan Rp29,9 triliun.

Namun, anggaran tersebut diketahui membangkak Rp2,6 triliun menjadi Rp32,5 triliun. Pembengkakan anggaran tersebut disampaikan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), Didiek Hartantyo. 

Baca Juga: Dukung Transportasi Massal Elektrifikasi Kota Palembang, DFSK Gelora E Menjadi Feeder LRT

PT KAI sebagai pembayar proyek mengaku keberatan. Selain karena target operasional akhir tahun ini, perseroan tidak terlibat langsung dalam proyek pembangunan.

Sebaliknya Didiek mengatakan PT KAI hanya dilibatkan sebagai pembayar karena pemilik proyek adalah Kementerian Perhubungan dengan kontraktor PT Adhi Karya. Meski demikian, PT KAI tetap berkomitmen merampungkan salah satu proyek strategis nasional tersebut. 

Awalnya, anggaran Rp29,9 triliun ini akan dibagi ke dalam dua sektor yakni Rp25 triliun untuk pembangunan prasarana, kemudian sisanya Rp4 triliun untuk menyediakan kereta.

Proyek ini berjalan atas dukungan Penyertaan Modal Negara (PMN) sekitar Rp10 triliun. Kemudian ada Rp20 triliun sisanya berasal dari kredit sindikasi 15 bank yang dibayarkan oleh KAI dengan jaminan pemerintah.

Sebelumnya, saat proyek LRT ini diluncurkan 2021 lalu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, menegaskan PT KAI hanya memperoleh anggaran Rp7,6 triliun. Untuk menambal sisa anggaran, pemerintah menerapkan skema pinjaman dengan bentuk Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) senilai Rp20 triliun. 

Pembangunan LRT ini terwujud dari konsorsium dari, PT Adhi Karya, PT KAI, Lembaga Elektroteknika Nasional  (LEN) dan PT INKA. Kerja sama ini dipercaya Menteri Budi mampu menghasilkan suatu sarana transportasi unggulan yang tidak kalah dari negara lain.