Suara.com - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara turut menyikapi polemik penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) yang tengah terjadi di Indonesia. Aliansi BEM Nusantara berkomitmen mengawasi pendistribusian bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai atau BLT yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.
Koordinator Pusat BEM Nusantara, Ahmad Supardi menjelaskan, bantuan yang diberikan sebagai kompensasi kenaikan harga BBM subsidi tersebut harus diawasi, agar tidak ada penyelewengan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Hari ini, BEM Nusantara tegaskan bahwa solusi yang diberikan pemerintah akan kita awasi seperti bantuan sosial yang mulai hari ini telah diluncurkan oleh pemerintah, agar tepat sasaran," ujar Supardi usai Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Membedah Persoalan di Balik Kenaikan Harga BBM’.
Supardi berharap, penyaluran bantuan sosial kali ini akan benar-benar diterima oleh masyarakat yang terdampak, serta tidak akan dikorupsi seperti yang terjadi pada program bantuan sosial saat masa pandemi Covid-19.
Lebih lanjut, Supardi mengatakan, penyesuaian harga BBM menjadi pukulan keras bagi masyarakat kecil. Sebab, hampir seluruh bidang terdampak, mulai dari harga bahan pangan yang naik hingga adanya kenaikan tarif berbagai moda transportasi.
Kendati demikian, Supardi mengimbau masyarakat tetap tenang. Adapun kenaikan harga BBM ini, jelas Supardi, adalah sesuatu yang sulit dihindari, dan juga terjadi hampir di seluruh negara di dunia karena adanya kenaikan harga minyak dunia.
“Harus kita garis bawahi bahwa kenaikan BBM ini bukanlah keputusan yang diambil secara sepihak oleh pemerintah. Karena BBM yang saat ini naik di Indonesia adalah akibat naiknya (harga) minyak dunia. Akibat perang Rusia dan Ukraina tentunya. Ini juga termasuk negara-negara besar di dunia, yang juga menaikkan harga BBM, termasuk di Indonesia,” tegasnya.
BEM Nusantara, tegas Supardi, akan terus meminta pendapat dari para mahasiswa, akademisi, dan kalangan ahli, untuk bisa mencetuskan gagasan yang bisa menjadi masukan untuk pemerintah dalam mengambil keputusan terkait penyesuaian harga BBM.
"Kita coba cari win-win solution, apa maksud dari pemerintah menaikkan harga BBM sehingga nantinya mahasiswa bisa menerima dan memberikan masukan yang selaras, lalu pemerintah tidak memberatkan masyarakat, dan masyarakat juga bisa menerima kebijakan yang diberikan oleh pemerintah," ujarnya.
Baca Juga: Najwa Shihab Ungkap Pemerintah Tak Kuat Bayar, Inikah Alasan Kenaikan BBM?
Berita Terkait
Terpopuler
- Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
- 7 HP Midrange RAM Besar Baterai 7000 mAh Paling Murah yang Layak Dilirik
- Motor Eropa Siap Sikat CBR150R dan R15, Harganya Cuma Segini
- Promo Alfamart Hari Ini 6 Mei 2026, Serba Gratis hingga Tukar A-Poin dengan Produk Pilihan
- 5 Sepatu Lokal Versatile Mulai Rp100 Ribuan, Empuk Buat Kerja dan Jalan Jauh
Pilihan
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
Terkini
-
Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 9 Mei 2026: Antam Turun, UBS dan Galeri24 Stabil
-
Pertamina-Departemen Energi Amerika Serikat Bahas Penguatan Pasokan Energi & Infrastruktur Strategis
-
Anomali Wisatawan RI, Kini Incar Tanggal Kembar Demi Tiket Murah
-
RI Bakal Gandeng UNDP Sulap 9 Kota Besar Jadi "Surga" Kendaraan Listrik
-
Sah! SIG Putuskan Tebar Dividen Rp190,8 Miliar ke Investor
-
Direktur Pegadaian Selfie Dewiyanti Dianugerahi Indonesia Leading Women Awards 2026
-
Harga Beras Meroket! Pemerintah Gandeng 'Raksasa' Pangan Turun Gunung, Ada Apa?
-
Mengapa Pemerintah Mau Ganti LPG ke CNG? Apa Untung dan Bahayanya?
-
Rokok Ilegal Bikin Negara Boncos Rp 25 Triliun per Tahun
-
Perjanjian Ekonomi Digital ASEAN DEFA Rampung, Diteken November 2026