Suara.com - Partai PDI Perjuangan menggelar rapat konsolidasi terkait Kebijakan Pembangunan Trisakti, untuk menyikapi penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) beberapa waktu lalu.
Rapat tersebut diikuti 102 kepala daerah tingkat gubernur, bupati dan wali kota kader PDI Perjuangan untuk membahas tiga pilar (trisakti), yakni ekonomi kerakyatan, reformasi birokrasi dan kedaulatan pangan di daerah.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mengikuti rapat tersebut menyampaikan, seluruh kepala daerah harus terjun langsung ke lapangan untuk menyelesaikan persoalan yang muncul akibat penyesuaian harga BBM.
"Seluruh kepala daerah mesti turun ke bawah. Perhatikan rakyat apalagi setelah kenaikan BBM. Politik anggaran merespon persoalan-persoalan akibat kenaikan BBM. Maka semua mesti bicara soal ekonomi kerakyatan," ujar Ganjar usai mengikuti rapat konsolidasi.
Sesuai arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang memimpin rapat itu, Ganjar menyebutkan Provinsi Jawa Tengah siap untuk melakukan optimalisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Jawa Tengah.
Ganjar mengatakan, pihaknya bersama BRIDA Jawa Tengah akan terus berupaya mewujudkan kedaulatan pangan dengan menciptakan inovasi-inovasi untuk mengatasi persoalan pangan agar perekonomian bisa stabil.
"Kemudian mengembangkan riset daerah dengan membentuk BRIDA. Soalnya baru Provinsi Jawa Tengah sama Bali yang terbentuk. Maka kita akan manfaatkan betul itu. Dari BRIN sendiri sudah siap melakukan pendampingan-pendampingan," jelas Ganjar.
Selain itu Ganjar menuturkan, program penanaman 10 tanaman pendamping beras yang disampaikan Megawati juga wajib dilakukan ditengah krisis pangan yang berpotensi menyebabkan inflasi.
Di Jawa Tengah sendiri, Ganjar juga telah menggerakkan masyarakat untuk melakukan penanaman tanaman pendamping beras di pekalangan dan halaman rumah.
Baca Juga: Relawan Manut Perintah Ganjar Tahan Diri, GP Mania: Dewan Kopral Bukan Ancaman buat Siapa pun
"Kemudian ngga boleh korupsi, tadi ditekankan betul oleh Bu Mega. Lalu awas krisis pangan, maka daerah diminta untuk menanam 10 tanaman pendamping beras," ucap Ganjar.
Berita Terkait
Terpopuler
- Deretan Tokoh Top Bakal Turun Gunung ke UGM Besok, Bahas Nasib Bangsa Lewat Konferensi Republik
- Prabowo Disebut Habiskan Rp5,8 Miliar untuk Hotel di Paris, Sandhy Sondoro: Asoy Geboy Gemoy
- Budget Rp2 Juta Dapat HP Samsung Apa? Ini 3 Pilihan dengan RAM 8 GB, Kamera OIS, Layar AMOLED
- Terpopuler: Lipstik Tahan Lama untuk Bibir Hitam, Sepatu New Balance Tanpa Tali untuk Jalan Jauh
- Pandji Pragiwaksono Soroti 'Pengakuan Terbuka' Prabowo Soal Keterlibatan Partai dalam Tender Negara
Pilihan
-
Jay Idzes Tercoret! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia Hadapi FIFA Matchday
-
Evaluasi Besar-besaran: 8.182 SPPG Pernah Ditangguhkan, 2.213 Masih Berstatus Suspend
-
Kabar Duka, Eks Menhan Jenderal Ryamizard Ryacudu Meninggal Dunia di RSPAD
-
Strategi Berani John Herdman: Mengapa Piala AFF 2026 Jadi Panggung Khusus Pemain Domestik?
-
Insiden Noni Madueke Tanpa Penalti, Eks Wasit Liga Inggris Buka Suara
Terkini
-
Tak Cuma AS, Pemerintah RI Siapkan 'Karpet Merah' DHE SDA Eksportir Asing
-
Perkuat GCG dan Efisiensi, Pengamat Apresiasi Tata Kelola BUMN
-
Danantara Sumberdaya Indonesia Beroperasi, Pemerintah Masih "Buta" Soal Target Kinerja
-
DSI Resmi Kelola Ekspor Mulai 1 Juni, Ada Bocoran Peran Dirjen Bea Cukai
-
Belajar dari 'TikTok', Rugi di Pasar Modal: Bahaya Investasi Berbasis Tren Media Sosial
-
Bisnis Gerai Minuman di Tengah Tekanan Ekonomi, Ada yang Tutup dan Berkembang
-
IHSG Ambles Tapi Aset Emiten Melesat Rp94 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Harga CPO Anjlok Pertengahan Tahun 2026, Kemendag Ungkap Penyebabnya
-
Rincian Aturan Baru Pajak UMKM: CV, Firma, dan PT Baru Kehilangan Fasilitas PPh
-
Harga Pangan Kian Meroket: Cabai Merah Besar Tembus Rp107 Ribu, Beras Ikut Naik