Suara.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan Indonesia mengantisipasi adanya gejolak perekonomian global yang dinamis.
Tak hanya karena situasi Pandemi Covid-19, namun juga terutama yang disebabkan pengetatan kebijakan moneter akibat inflasi di negara maju.
"Jadi sejak kami terpukul keras oleh pandemi tahun 2020, Indonesia telah menguraikan bahwa kebijakan luar biasa di sisi fiskal dan moneter hanya akan berlangsung selama tiga tahun. Bahkan dalam situasi pandemi itu, kami terus mereformasi sisi fiskal, reformasi struktural, serta meningkatkan stabilitas dan fundamental ekonomi makro kita," ungkap Menkeu dalam Bloomberg Emerging and Frontier Forum 2022 secara virtual, ditulis Jumat (23/9/2022).
Hasilnya, Menkeu Sri Mulyani mengatakan, external balance Indonesia membaik sehingga neraca pembayaran dan neraca perdagangan Indonesia surplus selama 28 bulan berturut-turut.
Hal tersebut terjadi, selain karena kenaikan harga komoditas, tetapi juga karena volume ekspor komoditas.
Antisipasi lainnya, yaitu Sri Mulyani menekankan, Indonesia sangat ambisius mengatakan bahwa dalam tiga tahun sejak pandemi pada Maret 2020, defisit APBN akan kembali berada di bawah 3%. Dalam hal ini, Indonesia benar-benar on-track dengan menargetkan tahun depan akan menjadi 2,8%.
Selain itu, Indonesia juga melakukan banyak reformasi struktural melalui Undang-Undang Cipta Kerja, reformasi perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maupun reformasi di bidang belanja fiskal.
Dengan itu, Sri Mulyani menekankan bahwa Indonesia sekarang berada dalam posisi yang relatif baik dan kuat ketika terjadi risiko pandemi dan pada sektor keuangan yaitu inflasi yang tinggi kemudian direspon dengan suku bunga yang sangat ketat dan tinggi terutama di negara maju, penguatan dolar, juga cost of fund yang meningkat sangat tajam.
"Jadi ini hanya untuk menunjukkan bahwa ketika situasinya sulit, kita mempercepat reformasi kita. Ketika situasi semakin sulit, kita harus memastikan bahwa kerentanan kita akan dikurangi pada tingkat yang sangat minimum sehingga kita tidak akan terkena sesuatu yang berada di luar kendali kita seperti pengetatan dolar, serta kenaikan suku bunga," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.
Baca Juga: Kendalikan Inflasi di Indonesia, Badan Pangan Nasional Minta Pemda Awasi Distribusi Bahan Pangan
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- 7 Mobil Bekas Terbaik untuk Anak Muda 2025: Irit Bensin, Stylish Dibawa Nongkrong
- Gibran Hadiri Acara Mancing Gratis di Bekasi, Netizen Heboh: Akhirnya Ketemu Jobdesk yang Pas!
- Suzuki Ignis Berapa cc? Harga Bekas Makin Cucok, Intip Spesifikasi dan Pajak Tahunannya
- 5 HP RAM 8 GB Paling Murah Cocok untuk Gamer dan Multitasking Berat
Pilihan
-
Indonesia Ngebut Kejar Tarif Nol Persen dari AS, Bidik Kelapa Sawit Hingga Karet!
-
Prabowo Turun Gunung Bereskan Polemik Utang Whoosh
-
Jokowi Klaim Proyek Whoosh Investasi Sosial, Tapi Dinikmati Kelas Atas
-
Barcelona Bakal Kirim Orang Pantau Laga Timnas Indonesia di Piala Dunia U-172025
-
Menkeu Purbaya Pamer Topi '8%' Sambil Lempar Bola Panas: Target Presiden, Bukan Saya!
Terkini
-
Pemerintah Dorong Investasi Lab & Rapid Test Merata untuk Ketahanan Kesehatan Nasional
-
Indonesia Ngebut Kejar Tarif Nol Persen dari AS, Bidik Kelapa Sawit Hingga Karet!
-
Prabowo Turun Gunung Bereskan Polemik Utang Whoosh
-
Transaksi Belanja Online Meningkat, Bisnis Logistik Ikut Kecipratan
-
Regulator Siapkan Aturan Khusus Turunan UU PDP, Jamin Konsumen Aman di Tengah Transaksi Digital
-
Kredit BJBR Naik 3,5 Persen, Laba Tembus Rp1,37 Triliun
-
Jokowi Klaim Proyek Whoosh Investasi Sosial, Tapi Dinikmati Kelas Atas
-
MedcoEnergi Umumkan Pemberian Dividen Interim 2025 Sebesar Rp 28,3 per Saham
-
Penyeragaman Kemasan Dinilai Bisa Picu 'Perang' antara Rokok Legal dan Ilegal
-
Meroket 9,04 Persen, Laba Bersih BSI Tembus Rp 5,57 Triliun di Kuartal III-2025