Suara.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan Indonesia mengantisipasi adanya gejolak perekonomian global yang dinamis.
Tak hanya karena situasi Pandemi Covid-19, namun juga terutama yang disebabkan pengetatan kebijakan moneter akibat inflasi di negara maju.
"Jadi sejak kami terpukul keras oleh pandemi tahun 2020, Indonesia telah menguraikan bahwa kebijakan luar biasa di sisi fiskal dan moneter hanya akan berlangsung selama tiga tahun. Bahkan dalam situasi pandemi itu, kami terus mereformasi sisi fiskal, reformasi struktural, serta meningkatkan stabilitas dan fundamental ekonomi makro kita," ungkap Menkeu dalam Bloomberg Emerging and Frontier Forum 2022 secara virtual, ditulis Jumat (23/9/2022).
Hasilnya, Menkeu Sri Mulyani mengatakan, external balance Indonesia membaik sehingga neraca pembayaran dan neraca perdagangan Indonesia surplus selama 28 bulan berturut-turut.
Hal tersebut terjadi, selain karena kenaikan harga komoditas, tetapi juga karena volume ekspor komoditas.
Antisipasi lainnya, yaitu Sri Mulyani menekankan, Indonesia sangat ambisius mengatakan bahwa dalam tiga tahun sejak pandemi pada Maret 2020, defisit APBN akan kembali berada di bawah 3%. Dalam hal ini, Indonesia benar-benar on-track dengan menargetkan tahun depan akan menjadi 2,8%.
Selain itu, Indonesia juga melakukan banyak reformasi struktural melalui Undang-Undang Cipta Kerja, reformasi perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maupun reformasi di bidang belanja fiskal.
Dengan itu, Sri Mulyani menekankan bahwa Indonesia sekarang berada dalam posisi yang relatif baik dan kuat ketika terjadi risiko pandemi dan pada sektor keuangan yaitu inflasi yang tinggi kemudian direspon dengan suku bunga yang sangat ketat dan tinggi terutama di negara maju, penguatan dolar, juga cost of fund yang meningkat sangat tajam.
"Jadi ini hanya untuk menunjukkan bahwa ketika situasinya sulit, kita mempercepat reformasi kita. Ketika situasi semakin sulit, kita harus memastikan bahwa kerentanan kita akan dikurangi pada tingkat yang sangat minimum sehingga kita tidak akan terkena sesuatu yang berada di luar kendali kita seperti pengetatan dolar, serta kenaikan suku bunga," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.
Baca Juga: Kendalikan Inflasi di Indonesia, Badan Pangan Nasional Minta Pemda Awasi Distribusi Bahan Pangan
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP dengan Baterai 7000 mAh Terbaik 2026, Anti Lowbat Seharian Cocok untuk Ojol
- Siapa Ginka Febriyanti yang Dituding Ikut Demo Bayaran dan Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Sering Mati Listrik? Ini 4 Genset Mini 1000 Watt yang Irit dan Tidak Berisik
Pilihan
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
Terkini
-
Biang Kerok IHSG Melorot 1,72% ke Level 5.896
-
Purbaya Kembali Guyur Dana SAL Rp 100 T ke Himbara, Total Kas Negara Jadi Rp 400 T
-
Pengguna Pertamax Mulai Bergeser ke Pertalite, Stok Aman?
-
Mahasiswa Jangan Khawatir, Industri Petrokimia Butuh Banyak SDM
-
BGN Kembali Efisiensi Anggaran MBG, Purbaya Sebut Kemenkeu Kini Ikut Awasi SPPG
-
Kewajiban NIB bagi Pedagang Online: Solusi atau Beban Baru?
-
Danantara Bentuk BUMN Ekspor DSI, Bidik Kebocoran Devisa Rp 5.500 Triliun Lebih
-
Rupiah Berotot Sore Ini ke Level Rp17.922/USD
-
Pedagang Asing Jualan di E-Commerce RI Sekarang Semakin Sulit
-
Industri Alas Kaki Masih Butuh SDM, Difabel Punya Peluang Besar