Mampukah Dana Siap Pakai dalam APBN ala Prabowo Bisa Pulihkan Sumatera?

Suara.com - Air, elemen yang seharusnya identik dengan kehidupan, kini menjadi pemutus nadi ekonomi dan sosial di tiga provinsi Sumatera: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Bencana banjir bandang dan longsor yang memboyong gelondongan kayu dan reruntuhan, telah memutus bukan hanya sambungan listrik, tetapi juga jalinan komunikasi yang runtuh bersama puluhan jembatan.

November yang seharusnya menjadi masa persiapan ceria menyambut akhir tahun, berubah menjadi periode duka dan panik. Kerugian infrastruktur, kelumpuhan logistik, dan krisis kesehatan kini memicu mobilisasi dana dan sumber daya nasional besar-besaran.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan bahwa dampak kemanusiaan sangat masif, mencatat total sekitar 847 ribu pengungsi, dengan Aceh menjadi wilayah terdampak terparah (788 ribu orang) akibat banyaknya jembatan yang hancur.

Wakil Menteri Kesehatan, Benjamin Paulus, menyoroti dampak ekonomi dan layanan publik yang lumpuh total. Setidaknya 31 rumah sakit dan 156 puskesmas terdampak di tiga provinsi, diperparah dengan tiadanya listrik dan bensin.

Selain itu, penyakit pascabanjir seperti demam, diare, dan ISPA mendominasi, dengan temuan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) bahwa ISPA menjadi kasus terbanyak pada anak.

Menanggapi krisis ini, Presiden Prabowo Subianto langsung memerintahkan jajarannya untuk bertindak cepat. Keputusan yang sangat krusial adalah alokasi Dana Siap Pakai (DSP) dalam APBN untuk kebutuhan penanganan dampak banjir bandang dan longsor. Instruksi yang sama juga berlaku bagi semua kementerian dan lembaga terkait.

Di sektor kesehatan, Kemenkes menyambut instruksi Presiden untuk mengerahkan dokter-dokter magang beserta para spesialis. Kemenkes juga menggandeng Kementerian Pertahanan untuk mengirimkan tim medis militer guna membimbing para dokter magang di lapangan.

Untuk memastikan aktivitas vital tetap berjalan, Kemenkes menjalin kerja sama dengan Pertamina untuk pasokan daya fasilitas krusial seperti bank darah. Sementara itu, untuk memulihkan konektivitas, pemerintah memastikan kelancaran komunikasi darurat menggunakan layanan Starlink yang bahkan digratiskan oleh pihak Starlink sendiri sebagai respons kemanusiaan.

Baca Juga: Jelang Nataru, Prabowo Minta Peringatan Dini BMKG Jadi Perhatian Serius

Solidaritas ekonomi juga terlihat dari bantuan daerah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) misalnya, mendonasikan bantuan kemanusiaan sebesar Rp1,5 miliar, sebagai wujud kepedulian antaranak bangsa. Palang Merah Indonesia (PMI) turut aktif mengirimkan total 1.070 kantong darah untuk korban yang membutuhkan.

Menko PMK, Pratikno, mengumumkan bahwa pemerintah saat ini fokus pada fase percepatan pemulihan infrastruktur termasuk akses jalan, jembatan, dan jaringan listrik menggunakan aset-aset TNI/Polri.

Namun, pemerintah juga mencari akar masalah. Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, memerintahkan penghentian sementara aktivitas perusahaan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Sumatera Utara. Langkah ini diambil untuk audit lingkungan, guna memverifikasi kontribusi aktivitas usaha, seperti sawit, tambang, dan pembangkit listrik, terhadap meningkatnya risiko bencana.