Suara.com - Masyarakat Indonesia yang ingin memberi masukan dan tanggapan terkait pembangunan ibu kota baru, Nusantara masih dipersilakan.
Pasalnya, sebagaimana disampaikan Koordinator Tim Informasi dan Komunikasi, Tim Transisi IKN Nusantara Sidik Pramono, saran terkait masih dibuka secara umum melalui surat elektronik (e-mail) ke alamat e-mail dataikn@gmail.com.
"Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Kementerian ATR/BPN masih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan, saran, dan tanggapannya terhadap 4 RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) IKN hingga 27 September 2022," ujar Sidik dalam pernyataan tertulisnya," ujar Sidik dalam keterangan tertulisnya, Minggu (25/9/2022) lalu.
Ia juga berharap, masyarakat turut berpartisipasi memberikan masukan demi pembangunan ibu kota baru. "Otorita IKN berharap rangkaian kegiatan ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh warga masyarakat untuk menyempurnakan rencana yang sudah ada," lanjut dia.
Progres pembangunan IKN kini terus dipacu setelah sebelumnya Kementerian ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) serahkan RDTR kepada Kepala Otoritas IKN.
Nantinya, RDTR itu akan membagi wilayah IKN menjadi, kawasan pusat, IKN Barat, IKN Selatan, Timur 1 dan 2 serta IKN Utara.
Dalam pembagiannya, rencananya, pusat akan dibangun gedung untuk pusatt Pemerintahan, seperti istana negara, kantor kementerian dan lembaga, keamanan serta pemukiman.
Untuk WP Barat IKN, nantinya khusus dibangun sebagai kawasan ekonomi bisnis dan keuangan, Pariwisata alam, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan tinggi, serta kantor pertahanan dan keamanan.
Di IKN Setalan akan dibangun sebagai lokasi pengembangan energi baru terbarukan (EBT), pusat permukiman pedesaan, kantor pertahanan dan keamanan.
Baca Juga: IKN Nusantara Bakal Didesain Ramah Pejalan Kaki, Kendaraan Pribadi Prioritas Paling Bawah
Kemudian, di WP IKN Timur 1 akan dibangun sebagai pusat hiburan dan sport center, pariwisata, perdagangan dan jasa, pelayanan pendidikan tinggi, yang juga dilengkapi keamanan dan pertahanan. WP IKN Timur akan dibangun sebagai lokasi riset dan inovasi.
Terakhir, WP IKN Utara akan banyak dibangun sebagai pusat riset, pendidikan serta perkantoran swasta.
Berita Terkait
-
Geger! Warga Subang Temukan Kerangka Manusia di Eks Lahan Perkebunan Tebu
-
Kunjungan Prabowo Subianto ke 9 Kiai NU Dinilai Langkah Politis, Jaga Suara Umat Islam
-
Ibu Kota Baru Diklaim Prioritaskan Pejalan Kaki, Pengendara Mobil Pribadi Paling Bawah
-
Kendaraan Listrik Tenaga Baterai Akan Menjadi Bagian Mobilitas IKN Nusantara, Jalan Kaki Lebih Diutamakan
-
IKN Nusantara Bakal Didesain Ramah Pejalan Kaki, Kendaraan Pribadi Prioritas Paling Bawah
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
- PLTS 100 GW Diproyeksikan Serap 1,4 Juta Green Jobs, Energi Surya Jadi Mesin Ekonomi Baru
- 4 HP Motorola Harga Rp1 Jutaan, Baterai Jumbo hingga 7.000 mAh
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
Pilihan
-
Sadis! Pria di Bantul Tewas Ditebas Parang di Depan Anak Istri Saat Tertidur
-
Minta Restu Jokowi, Mantan Bupati Indramayu Nina Agustina Bachtiar Gabung PSI
-
Sumsel Berduka, Mantan Gubernur Alex Noerdin Meninggal Dunia
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
-
Di Tengah Jalan Raya, Massa Polda DIY Gelar Salat Gaib Massal untuk Korban Represi Aparat
Terkini
-
IHSG Tembus Level 8.300 Lagi Hari ini, Cek Daftar Saham yang Cuan
-
Perhatian UMKM, Ini Strategi Hadapi Serbuan Order Jelang Lebaran
-
BPS Gelar Sensus Ekonomi 2026, Sasar Pelaku Usaha
-
Purbaya Tarik Utang Baru Rp 127,3 Triliun di Januari 2026
-
Sri Mulyani Tak Ingin Indonesia Khianati Disiplin Fiskal
-
Rupiah Menguat, Dolar Melemah Setelah Pidato Kenegaraan Trump yang Kontroversial
-
Telkom Solution Perkuat Sinergi Lintas Industri, Dorong Akselerasi Ekonomi Nasional Berbasis Digital
-
Wamen Investasi Klaim Perjanjian Tarif dengan AS Tak Ganggu Kemandirian Indonesia
-
Ignasius Jonan Resmi Jadi Komisaris SOHO, Manajemen Ungkap Alasan Perombakan
-
Menuju Solar Based Economy: Tantangan Regulasi dan Pendanaan Program PLTS 100 GW Presiden Prabowo