Apple akan Memindahkan Produksi iPhone dari China ke India

Profesor Yang mengatakan ketidakpastian yang disebabkan 'lockdown' dan dampaknya pada bisnis dan individu adalah hal yang paling mengkhawatirkan dari kebijakan nol kasus.

"Dan kebanyakan orang mengakui kebijakan nol kasus sebenarnya adalah komitmen politik dari kepemimpinan saat ini di China," katanya.

Apple memindahkan 25 persen produksi dari China

Apple menaruh harapan besar pada India, negara yang pertama kali memproduksi iPhone SE pada tahun 2017 dan sejak itu terus merakit sejumlah model iPhone lainnya.

iPhone 14 yang diproduksi India akan dikirim oleh Foxconn, perakit iPhone besar yang pabriknya berada di pinggiran Chennai, India selatan.

Apple kemungkinan akan mengalihkan sekitar 5 persen dari produksi iPhone 14 ke India mulai akhir tahun ini, meningkatkannya menjadi 25 persen pada tahun 2025, menurut laporan JP Morgan yang dikutip kantor berita Press Trust of India.

Para analis memperkirakan hampir seperempat dari semua produk Apple akan diproduksi di luar China pada tahun 2025, dibandingkan sekarang yang jumlahnya sekitar 5 persen.

Risiko rantai pasokan seperti 'lockdown' ketat di China kemungkinan menjadi pemicu upaya relokasi yang akan berlanjut selama dua atau tiga tahun ke depan, kata laporan itu.

"Apple mencoba untuk mendiversifikasi rantai pasokannya untuk sementara waktu, tetapi upaya ini berkembang dalam dua tahun terakhir karena sanksi perdagangan antara AS dan China," kata Sanyam Chaurasia, seorang analis di Canalys.

Meningkatnya kritik soal kebijakan nol kasus

China semakin memperketat kebijakan COVID-19 tahun ini untuk menahan penyebaran varian Omicron yang sangat menular, meski angka kematiannya sejak pandemic COVID-19 tetap rendah, yakni sekitar 5.226 hingga Sabtu kemarin, dan karena banyak negara lain melonggarkan perbatasan mereka.

Baca Juga: Mikrofon Apple Watch Ultra dan Series 8 Bermasalah

Para ahli mengatakan ketidakpuasan warga saat ini belum cukup bagi Pemerintah China untuk mengubah kebijakannya, tapi rasa tidak puas tersebut terus meningkat.

"Kebijakan yang sama berulang lagi di banyak tempat yang berbeda, di Wuhan pada tahun 2020, Shanghai awal tahun ini, dan Chengdu [bulan ini], sehingga warga terus memperhatikan hal yang sama terjadi terus menerus," kata Henry Gao, seorang profesor hukum di Singapore Management University.

Professor Gao mengatakan saat kesengsaraan ekonomi sangat besar terasa, biaya paling signifikan yang harus dibayar China akibat kebijakannya adalah krisis kemanusiaan.

"

"Mungkin ada beberapa efek jangka panjang pada pembangunan ekonomi dan lingkungan, tetapi dalam jangka pendek, kebebasan masyarakat dibatasi, dan kesehatan serta kehidupan masyarakat terancam oleh kebijakan tersebut," katanya.

"