Menkeu Akui Senang Usai Diminta 'Hemat' APBN oleh Jokowi, Apa Alasannya?

Suara.com - Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengaku senang mempunyai Presiden seperti Joko Widodo (Jokowi) yang tegas meminta pemerintah berhati-hati dalam menggunakan APBN.

“Kalau punya Presiden seperti Pak Jokowi tadi dimana Menkeu diminta berhati-hati (dalam menggunakan APBN), kita senang,” katanya dalam acara UOB Indonesia Economic Outlook, Kamis (29/9/2022).

Sebagaimana disampaikan Jokowi sebelumnya, Menkeu diminta agar APBN dieman-eman atau dijaga dengan hati-hati serta harus produktif dan memunculkan return yang jelas.

Hal tersebut harus dilakukan Sri Mulyani karena hampir seluruh negara saat ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang lemah, bahkan terkontraksi hingga diperkirakan resesi pada tahun depan.

Menkeu menyebut, pesan Presiden Joko Widodo sangat relevan dengan pemerintah yang sedang berupaya mengoptimalisasi belanja pada kuartal IV tahun 2022.

Saat ini kata Sri Mulyani, mayoritas pemerintah baik daerah dan pusat sampai  membelanjakan anggaran di bawah 60 persen sehingga masih terdapat sisa sebesar 40 persen dari pagu yang harus dikebut hingga akhir tahun ini.

Menkeu mengakui, kecepatan belanja pemerintah pusat dan daerah masih perlu diperbaiki mengingat sisa pagu yang harus dibelanjakan hingga kini masih tinggi yaitu mencapai sekitar Rp1.770 triliun.

Anggaran belanja sebesar Rp1.770 triliun tersebut meliputi sebesar Rp970 triliun oleh pemerintah pusat dan Rp800 triliun oleh pemerintah daerah.

“Jadi you can imagine, 40 persen belanja pemerintah pusat dan daerah akan terkonsentrasi pada tiga bulan terakhir,” ujar Sri Mulyani.

Baca Juga: Duna Diguncang Resesi, Sri Mulyani Pastikan Daya Tahan Ekonomi Indonesia Sangat Kuat

Menurut Sri Mulyani, pesan Presiden Jokowi akan menjadi benteng jika terdapat permintaan anggaran untuk belanja macam-macam atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Kalau nanti ada yang minta belanja macam-macam, kita bilang tadi Pak Presiden suruh hati-hati. Jadi itu membuat kita bisa melihat secara jauh lebih baik,” pungkas Menkeu Sri Mulyani.