Suara.com - Pemprov Nusa Tenggara Timur kini tengah disorot usai masyarakat menduga adanya monopoli usaha pengelolaan TN Komodo oleh Pemerintah Provinsi NTT melalui PT Flobamor.
Pemprov Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) NTT Zet Sony Libing membantah tuduhan monopoli untung dalam pengelolaan TN Komodo.
"Kami sudah ada sistem yang di dalamnya melibatkan seluruh pelaku usaha pariwisata. Jadi tidak ada monopoli pengelolaan TN Komodo oleh PT Flobamor (Badan Usaha Milik Daerah/BUMD milik Pemerintah Provinsi NTT)," kata dia, Senin (28/11/2022).
Ia mengatakan, pemprov memiliki sistem pelayanan wisatawan yang berwisata ke TN Komodo yang melibatkan berbagai pelaku wisata seperti operator tur, layanan taksi, kapal. wisata, hotel, dan restoran.
"Sistem itu juga mengatur soal kontribusi wisatawan untuk masuk di Pulau Komodo dan Pulau Padar," kata dia.
Lebih jauh ia menjelaskan, kontribusi tersebut ditetapkan senilai Rp3,75 juta per orang sedangkan untuk membership sejumlah 4 orang sebesar Rp15 juta.
Menurut Sony, Pemprov telah mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) terkait pengelolaan TN Komodo namun tidak terkait kontribusi tersebut.
Pergub yang dicabut itu, kata dia tidak pernah mencantumkan nilai kontribusi melainkan nilai tersebut diatur berdasarkan usaha jasa wisata PT Flobamor yang mempertimbangkan biaya konservasi sekitar 70 persen.
Ia menambahkan, konservasi sangat penting dilakukan demi keberlangsungan hidup satwa purba Komodo (Varanus Komodoensis) di kawasan TN Komodo.
Baca Juga: Update Gempa Kupang, 8 Rusak Dan Rawan Ditempati
"Kita begitu masif mendatangkan orang berbondong-bondong datang setiap hari tetapi bagaimana kalau kawasan rusak, bagaimana kalau Komodo stres dan semakin berkurang hingga punah," katanya.
Ia menegaskan pemerintah ingin mengatur agar masa depan satwa Komodo dan ekosistemnya terjaga untuk generasi-generasi selanjutnya.
Berita Terkait
-
Pemprov NTT Bantah Monopoli Bisnis Taman Nasional Komodo
-
8 WNA Asal Timor Leste yang Masuki Indonesia Lewat Belu Dideportasi
-
Alasan Kelangkaan Minyak Tanah di Kupang Jelang Natal Terkuak
-
Jelang Natal, Harga Minyak Tanah di Kupang dari Rp 5 Ribu Kini Capai Rp 20 Ribu
-
Update Gempa Kupang, 8 Rusak Dan Rawan Ditempati
Terpopuler
- 6 Pilihan HP Flagship Paling Murah, Spek Sultan Harga Teman
- 5 HP 5G Terbaru RAM 12 GB, Spek Kencang untuk Budget Rp3 Juta
- 5 Pilihan Sepatu Lari Hoka Murah di Sports Station, Harga Diskon 50 Persen
- 5 Parfum Aroma Segar Buat Pesepeda, Anti Bau Badan Meski Gowes Seharian
- 5 Sepeda Listrik Jarak Tempuh Terjauh, Tahan Air dan Aman Melintasi Gerimis
Pilihan
-
Tragedi di Stasiun Bekasi Timur: 3 Penumpang KRL Tewas dan 38 Korban Luka-luka Dilarikan ke 4 RS
-
KAI Fokus Evakuasi dan Normalisasi Jalur Pasca KA Argo Bromo Anggrek Tabrak KRL di Bekasi Timur
-
Tabrakan Hebat di Stasiun Bekasi Timur: KRL vs Argo Bromo Anggrek, Jeritan Penumpang Pecah!
-
Rekam Jejak Jenderal Dudung Abdurachman: Dari Pencopot Baliho Kini Jadi Tangan Kanan Presiden
-
Reshuffle Kabinet: Qodari Geser dari KSP ke Bakom, Dudung Ambil Alih Peran Strategis di Istana
Terkini
-
Dana Asing Keluar Rp 2 Triliun dari Pasar Saham RI Hari Ini, Paling Banyak di BCA
-
Terpusat di Jawa dan Tergantung Musim, Masalah Stabilitas Stok Pangan Indonesia
-
Purbaya Ultimatum Asosiasi Reksa Dana: Sekarang Saya Ikut Awasi, Macam-macam Saya Hajar!
-
Cegah Diabetes hingga Hipertensi, Pemerintah Siapkan Label Khusus di Makanan
-
Bahlil Ngaku Tak Bisa Tidur Mikirin Pasokan LPG
-
Purbaya Dibilang Gila Usai Sebut IHSG Bisa Tembus 28.000 di 2030
-
Pemerintah Wajibkan Dapur Makan Bergizi Gratis Kantongi Sertifikat Higiene
-
Industri Budaya dan Kreatif Sumbang 3 Persen PDB Global, Peluang Identitas Lokal RI Mendunia
-
Putusan KPPU Tuai Kritik, Metodologi Denda Pindar Dinilai Tak Jelas
-
Tiru India, OJK Ingin Investor RI Lebih Punya Banyak Reksa Dana