Suara.com - Bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) yang jatuh pada tanggal 9 Desember dan peluncuran kanal JAGA.id, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) memberikan rapor hijau kepada 7 (tujuh) pelabuhan di Indonesia dari 14 (empat belas) pelabuhan yang masuk dalam Stranas PK.
Hal tersebut dilatarbelakangi oleh Stranas PK yang mendorong aksi pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di 14 Kawasan Pelabuhan pada tahun 2021-2022.
Mulai dari penyederhanaan alur pelayanan, penerapan transparansi dan standarisasi prosedur layanan melalui sistem elektronik, serta penguatan pengawasan dan mengakomodasi pengaduan masyarakat.
Harapannya, aksi ini akan berkontribusi pada turunnya biaya dan waktu layanan sehingga memudahkan dunia usaha dalam berinvestasi.
Adapun 7 (tujuh) pelabuhan yang mendapatkan rapor hijau adalah Pelabuhan Cilegon, Pelabuhan Tanjung Mas, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Balikpapan, Pelabuhan Samarinda, Pelabuhan Kendari dan Pelabuhan Makassar.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Arif Toha mengapresiasi pelabuhan-pelabuhan yang mendapatkan rapor hijau tersebut. Arif berpesan agar tidak berpuas diri dan pelayanan terus ditingkatkan untuk menghasilkan pelayanan yang lebih baik lagi. Hal tersebut disampaikan Dirjen Arif saat menghadiri Hakordia 2022 di Jakarta, Jumat, 9/12.
“Saya apresiasi kepada 7 pelabuhan yang mendapatkan rapor hijau dari Stranas PK, jangan berpuas diri terus tingkatkan pelayanan yang lebih baik lagi” pesan Arif.
Atas ganjaran rapor tersebut arif berharap untuk pelabuhan yang lain agar dapat meningkatkan lagi pelayanan yang ada kepada masyarakat sehingga pelayanan menjadi lebih mudah dan efisien ketika mengunakan jasa pelabuhan.
“Untuk pelabuhan yang belum mendapatkan rapor hijau, saya berpesan agar terus berbenah dengan meningkatkan pelayanan yang ada. Kehadiran pelabuhan sangat penting sehingga masyarakat dapat mengunakan jasa pelabuhan dengan efisien dan bermanfaat,” pesan Arif.
Baca Juga: Hari Anti Korupsi Sedunia, GMC Dorong Pemuda Tunjukkan Kemandirian Bangsa
Arif menambahkan peran stakehokder terikait juga penting, selain keterlibatan Stranas PK ada juga keterlibatan dari Kemenkomarvest, KSP, Bea Cukai, Balai Karantina, Imigrasi, Kementerian KKP dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya sehingga pelabuhan tersebut mendapatkan rapor hijau.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pompa Air Paling Bagus dan Awet Merk Apa? Ini 4 Pilihan Terbaik Versi Review Pengguna
- Ciri-Ciri Sepatu Berbahan Kulit Babi, Kenali sebelum Membeli
- Istana Diminta Istirahatkan Qodari atau Demo Mahasiswa Bisa Makin Besar
- 5 HP Murah Terbaru Penyimpanan Lega Juni 2026: Memori 256 GB, Baterai 8.100 mAh
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
Investor Migas Makin Percaya Indonesia, Proyek Bukit Panjang Masuk Tahap Fabrikasi
-
Bahlil Ungkap 5.700 Desa Masih Gelap, Pemerintah Gelontorkan Rp10,3 Triliun untuk Listrik Desa
-
Kabar Baik Pencari Kerja! Kemnaker Buka Pelatihan Gratis untuk 20.000 Peserta, Daftar hingga 9 Juli
-
Masuk Fortune Southeast Asia 500 2026, Hutama Karya Perkuat Kiprah sebagai BUMN Konstruksi Terkemuka
-
Beralih ke Jargas Hemat Biaya Energi hingga 33 Persen, Pemerintah Tambah 160 Ribu Sambungan Baru
-
Tahun Emas ke-50, Darya-Varia Berkinerja Tangguh dan Komitmen pada Pertumbuhan Berkelanjutan
-
Pasokan Batubara PLTU Jawa Mulai Pulih, PLN Kini Kejar Perbaikan Dua Pembangkit
-
Bulog Buka Suara soal Dugaan Korupsi Beras Wamena, Pastikan Distribusi Pangan Tetap Aman dan Stabil
-
Kabar Baik bagi MBR! Menteri PKP Pastikan Bunga KPR FLPP Tetap 5 Persen, Meski BI Rate Naik
-
Polemik MBG Saat Libur Sekolah, Gapembi Kritik BGN