Suara.com - Pemerintah pusat berencana investasi Energy Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Rencana pemerintah ini kemudian mendapat sambutan langsung dari Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.
Menteri Bahlil menerangkan, pasca pelaksanaan Presidensi G20, Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia ke depan mulai menggunakan EBT. Maka dari itu ia mendukung rencana investasi tersebut di Kepri.
Menanggapi hal itu, Pakar Ekonom dari Universitas Muhammadiyah (Unimuh) Makassar Sutardjo Pui mengatakan, meningkatkan investasi merupakan salah satu cara yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena jika hal tersebut dapat dilakukan pemerintah maka pendapatan masyarakat ikut didorong.
“Kalau bicara dari segi ekonomi, investasi dari luar atau dari dalam juga itu kan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian pertumbuhan ekonomi juga kan, bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat kalau meningkat, bisa mengurangi kemiskinan,” kata Sutardjo Pui.
Dikatakan dosen ekonomi itu, rencana pemerintah lewat Menteri Investasi Bahlil Kahadalia meningkatkan investasi Energy Baru Terbarukan (EBT) sangat tepat, karena selain pendapatan negara juga sangat ramah bagi kehidupan manusia, dimana investasi EBT tidak merusak lingkungan.
“Apalagi itu adalah energi terbarukan. Energi hijau, artinya tidak merusak lingkungan sehingga dari segi lingkungan akses ekonomi itu bisa menunjang perkembangan masyarakat,” ucapnya.
Sutardjo Pui melanjutkan, pemerintah harus memastikan pertumbuhan investasi yang kemudian menguatkan ekonomi nasional harusnya linear dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.
"Penguatan ekonomi dari investasi harus linear dengan penurunan kemiskinan. Kenapa pemerintah pusat maupun daerah berlomba mengundang investor, tujuannya adalah untuk mengurangi kemiskinan,” jelasnya.
Diharapkan Sutardjo Pui, meningkatnya investasi di daerah bisa membuka lapangan kerja bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat lokal. “Tetapi, yang perlu diperhatikan adalah harus mengutamakan pekerja lokal dibanding pekerja asing,” harapnya.
Baca Juga: Ekspor Bijih Tembaga Bakal Dilarang Jokowi, Bahlil: Kalau Bos Bilang Larang Ya Larang!
Dikatakan Sutardjo Pui, pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun legislatif harus menguatkan aturan terkait dengan saya rakyat pekerja bagi para investor yang ingin berinvestasi di Indonesia, agar masyarakat lokal mendapat efek dari masuknya investasi di Indonesia.
“Investasi itu harus melibatkan orang-orang lokal, mestinya Pempus, Pemda mengatur itu. Investasi asing boleh, tapi 80 persen orang lokal (yang dilibatkan),” ungkapnya.
Lewat ketegasan pemerintah untuk melakukan aturan pekerja ini menjadi bukti keberpihakan pemerintah kepada masyarakat, serta meningkatkan investasi di Indonesia.
“Di sinilah bisa dilihat, bagaimana pemerintah bisa melindungi orang lokalnya, dalam hal pemerataan dalam memperoleh pekerjaan,” tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Pilihan HP Flagship Paling Murah, Spek Sultan Harga Teman
- 5 HP 5G Terbaru RAM 12 GB, Spek Kencang untuk Budget Rp3 Juta
- 5 Pilihan Sepatu Lari Hoka Murah di Sports Station, Harga Diskon 50 Persen
- 5 Parfum Aroma Segar Buat Pesepeda, Anti Bau Badan Meski Gowes Seharian
- 5 Sepeda Listrik Jarak Tempuh Terjauh, Tahan Air dan Aman Melintasi Gerimis
Pilihan
-
Stasiun Bekasi Timur akan Kembali Beroperasi Lagi Siang Ini
-
Truk Tangki BBM Meledak Hebat di Banyuasin, 4 Pekerja Terbakar saat Api Membumbung Tinggi
-
RS Polri Berhasil Identifikasi 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Ini Nama-namanya
-
Sempat Hilang Kontak, Ain Karyawan Kompas TV Meninggal dalam Kecelakaan KRL di Bekasi
-
4 Pemain Anyar di Skuad Timnas Indonesia untuk TC Piala AFF 2026, 2 Statusnya Debutan!
Terkini
-
BI Kuras Devisa Negara Triliunan Demi Rupiah Menguat 'Se-Perak Dua-Perak'
-
Pemerintah Klaim Ketergantungan Indonesia ke Selat Hormuz Hanya 20 Persen
-
Rupiah Cetak Rekor Buruk ke Level Rp17.326 per Dolar AS
-
Kelas Menengah Terus Mengelus Dada: Gaji Tak Naik-naik dan Daya Beli yang Kian Payah
-
Hilirisasi Digeber, RI Bidik Pangkas Impor BBM dan LPG hingga Rp1,25 Miliar per Tahun
-
Purbaya Siap Kasih Insentif Pajak ke Pasar Modal, Tapi Ada Syaratnya
-
Gerbong Wanita Disorot Usai Kecelakaan KRL, Salah Posisi atau Salah Sistem?
-
Duduk Lesu dan Baju Lusuh saat Tragedi KRL Bekasi, Harta Kekayaan Dirut KAI Bobby Rasyidin Disorot
-
Airlangga Soroti Sepinya IPO Pasar Saham RI di Q1 2026, Ini Penyebabnya
-
Kemendag Siapkan Karpet Merah Regulasi KBLI 2025, Busan: Agar Dunia Usaha Makin Adaptif!