Suara.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai jumlah harta kekayaan yang dimiliki pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo sebesar Rp56 miliar sangat tidak wajar. FITRA pun mendorong langkah investigasi untuk membuktikan apakah harta Rafael Alun tersebut halal atau haram.
Sekretaris Jenderal FITRA, Misbah Hasan mengatakan kenaikan harta yang dimiliki Rafael Alun sangatlah tidak wajar.
"Kalau dilihat dari tren kenaikannya itu tidak wajar yah ada beberapa pejabat terutama di Dirjen Pajak yang kenaikknya itu luar biasa yah. Seperti Rafael Alun saja itu kan kalau kita lihat kenaikan (hartanya) signifikan," kata Misbah saat berbincang melalui sambungan telepon dengan Suara.com Selasa (28/2/2023).
Misabah menjelaskan Rafael Alun yang memiliki jabatan setingkat Eselon III seharusnya membutuhkan waktu hampir 100 tahun atau tepatnya 98 tahun agar kekayaan yang ia miliki sekarang sebesar Rp56 miliar bisa tercapai, namun hanya selang beberapa tahun saja Rafael Alun sudah bisa mengumpulkan harta yang fantastis tersebut.
"Beliau sebagai pejabat di Eselon III. Eselon III itu kan gajinya sekitar Rp4,7 juta dan tunjangan kinerja Rp46,4 juta artinya dia punya kekayaan sekitar Rp56 miliar itu kan mesti harus dikumpulkan selama 98 tahun nah ini kan kekayaan yang tidak wajar," katanya.
Misbah pun membandingakan untuk pejabat setingkat eselon I saja haru membuthkan waktu sekitar 30 tahun lamanya agar bisa memperoleh harta kekayaan mencapai Rp56 miliar tersebut.
"Eselon I saja yang puny gaji pokok Rp5,2 juta tunjangan kinerja Rp113 juta untuk Kemenkeu itu mengumpulkan kekayaan sebesar Rp56 miliar butuh 30 tahun, nah ini baru menjabat beberapa tahun sudah memiliki tren peningkatannya luar biasa besar," katanya.
Misbah pun menduga kasus rekening gendut yang dialami Rafael tidak hanya terjadi ke Kementerian Keuangan saja, tetapi juga terjadi pada Kementerian dan Lembaga yang lain.
"Ini tidak terjadi pada Rafael alun tetapi juga pejabat lainnya, nah ini yang mestinya harus diusut tuntas," katanya.
Berita Terkait
-
Nah Lho! Transaksi Aneh di Keuangan Pejabat Pajak Rafael Alun Dianggap KPK Jadi Pintu Pembuka Penelusuran Korupsi
-
Ucapan Lama Ahok Tantang Pejabat Lapor Pajak Kembali Ramai di Media Sosial, Buktikan Pajak yang Kalian yang Bayar!
-
Sandiaga Uno Ikutan Jengkel Lihat Kelakuan Mario Dandy Anak Pejabat Pajak Kemenkeu
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Purbaya Bantah Ekonomi RI Seperti Krisis 1998: Ekonom Salah Prediksi, Kecele
-
Pemerintah Bidik Hilirisasi Industri demi Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen di 2029
-
Pelemahan Rupiah yang Terparah dalam Sejarah Bisa Picu Gagal Bayar dan PHK
-
Bahlil Tegaskan Tarif Listrik Tak Naik pada Mei
-
OJK: DSI Masih Nunggak Bayar Dana Nasabah Rp 2,4 Triliun
-
Ditopang Margin Kilang Minyak, Laba Barito Pacific (BRPT) Naik 803 Persen di Kuartal I-2026
-
Bahlil Ungkap Keuntungan Pengembangan CNG Pengganti LPG
-
Buruh Tembakau Minta Moratorium Cukai 3 Tahun, Wanti-wanti PHK Massal
-
28 Nama Calon Bos BEI Sudah di Meja OJK, Rekam Jejak Jadi Sorotan
-
Airlangga Klaim MBG Ikut Dorong Pertumbuhan Ekonomi RI Q1 2026