- BEI dan OJK mengadakan pertemuan virtual dengan MSCI pada 2 Februari 2026 untuk mengatasi kritik integritas pasar Indonesia.
- BEI berkomitmen menaikkan batas minimum *free float* menjadi 15% dan membuka kepemilikan saham di bawah 5% sebagai data publik.
- Kegagalan meyakinkan MSCI berpotensi menurunkan status pasar Indonesia dari *Emerging Market* menjadi *Frontier Market*.
Suara.com - Pasar modal Indonesia berada di titik krusial pada Senin (2/2/2026). Pelaku pasar global maupun domestik menaruh perhatian penuh pada pertemuan virtual antara Bursa Efek Indonesia (BEI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI).
Pertemuan ini bukan sekadar diskusi rutin, melainkan upaya diplomasi ekonomi untuk menjawab kritik keras MSCI terkait integritas pasar Indonesia. Berikut adalah fakta-fakta utama dari pertemuan tersebut:
1. Transparansi Kepemilikan di Bawah 5%
Salah satu poin krusial yang dituntut MSCI adalah keterbukaan struktur kepemilikan saham publik yang lebih mendalam. Selama ini, data kepemilikan di bawah 5% sulit diakses secara transparan.
Langkah BEI: Pjs Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, memastikan bahwa data pemegang saham di bawah 5% akan dibuka menjadi data publik melalui situs resmi BEI.
Target Implementasi: Transformasi keterbukaan informasi ini ditargetkan mulai efektif pada Februari 2026.
2. Peningkatan Ambang Batas Free Float Menjadi 15%
MSCI menyoroti rendahnya likuiditas riil akibat banyaknya saham yang hanya dimiliki segelintir pihak.
Aturan Baru: BEI akan merombak aturan pencatatan saham (rule making) dengan menaikkan batas minimum saham publik (free float) dari 7,5% menjadi 15%.
Baca Juga: BEI Gembok 38 Emiten yang Belum Penuhi Free Float, Ini Daftarnya
Tantangan Emiten: Berdasarkan data, sekitar 320 dari 944 emiten di BEI saat ini masih memiliki free float di bawah 15%, sehingga mereka wajib melakukan aksi korporasi untuk memenuhi ketentuan ini.
3. Isu Saham Gorengan
MSCI sebelumnya sempat membekukan perubahan indeks untuk sekuritas Indonesia pada akhir Januari 2026.
Alasan utamanya adalah adanya indikasi praktik perdagangan terkoordinasi yang mendistorsi pembentukan harga wajar.
OJK merespons hal ini dengan reformasi integritas pasar untuk memastikan harga saham terbentuk berdasarkan mekanisme pasar yang murni dan likuid.
4. Diskusi yang Positif dan "Guidance" Teknis
Berita Terkait
-
Di Tengah Gejolak IHSG, Saham Fundamental Justru Mulai Dilirik
-
IHSG Ambles di Bawah Level 8.000, 753 Saham Anjlok
-
Danantara Ikut Hadir Pertemuan BEI-MSCI, Pandu Sjahrir: Hanya Nonton aja
-
Saham BUMI ARB Meski Ada yang Borong, Apa Penyebabnya?
-
Rosan P Roeslani Bos Danantara Bocorkan Pembahasan RI dengan MSCI
Terpopuler
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Penyebab BRImo Sempat Terkendala Pagi Ini, Kini Layanan Pulih Sepenuhnya
- 6 Smartwatch di Bawah Rp1 Juta, Fitur Premium untuk Aktivitas Sehari-hari
- Kata Anak Pinkan Mambo Usai Tahu Sang Ibu Ngamen di Jalan: Downgrade Semenjak Nikah Sama Suaminya
- Aksi Ngamen di Jalan Viral, Pinkan Mambo Ngaku Bertarif Fantastis Setara BLACKPINK
Pilihan
-
Akses Jalan Diblokir, Warga Kepung Pesantren Darul Istiqamah Maros
-
Brady Ebert Bekas Gitaris Turnstile Ditangkap Terkait Kasus Percobaan Pembunuhan
-
Tak Ganggu Umat Muslim, Pihak Yayasan Pastikan Rumah Doa Jemaat POUK Tesalonika Jauh dari Masjid
-
Diperiksa Kasus Penggelapan Rp2,4 Triliun, Apa Peran Dude Harlino dan Istri di PT DSI?
-
Diguncang Gempa M 7,6, Plafon Gereja Paroki Rumengkor Ambruk Jelang Ibadah Kamis Putih
Terkini
-
Hadapi Gejolak Energi Global, Pertamina Percepat Pengembangan Energi Terbarukan
-
Pertamina NRE dan USGBC Perkuat Kolaborasi Pengembangan Bioetanol Berbasis Knowledge Exchange
-
Menkeu Purbaya Lantik Fauzi Ichsan Jadi Dewan Pengawas INA
-
Dua Pekan Lagi OJK Mau Geruduk Kantor MSCI, Apa yang Dibahas?
-
Airlangga: Prabowo Mau Kirim Tim ke Korea Selesaikan Proyek Jet Tempur KF-21
-
Anggota DPR Ingin Adanya Perubahan Polam Konsumsi Energi dari BBM ke EV
-
Emiten MPMX Cetak Laba Bersih Rp 462 M Sepanjang 2025
-
BPS Ungkap Penginapan Hotel Lesu di Februari 2026, Ini Penyebabnya
-
DJP Tebar Insentif, Denda Telat Lapor SPT Tahunan 2025 Dihapuskan Hingga 30 April
-
Perkuat Produksi Jagung Nasional, BULOG Dorong Panen dan Tanam Serentak di Blora