Suara.com - Pemerintah memastikan semua abdi negara ASN, TNI/Polri), dan pensiunan mendapatkan Tunjangan Hari Raya atau THR dan gaji ke-13. Pemberian THR ini juga berlaku bagi pejabat negara seperti Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Maruf Amin dan jajaran menteri.
Pemberian THR dan gaji ke-13 ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian THR dan Gaji ke-13 Bagi Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023.
Dari sisi THR, para ASN dan pejabat akan mendapatkan gaji/pensiunan pokok, tunjangan yang melekat (tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural/fungsional/umum) dan 50% tunjangan kinerja per bulan.
Lantas berapa THR yang didapatkan Jokowi dan Maruf Amin?
Untuk diketahui, gaji pokok yang didapatkan presiden dan wakil presiden tertuang Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Dalam beleid itu, pada pasal 2 ayat (1) diterangkan bahwa gaji pokok presiden besarannya 6 kali dari gaji pokok tertinggi pejabat negara. Sedangkan, pada pasal 2 ayat (2), gaji pokok wakil presiden besarannya 4 kali dari gaji pokok tertinggi pejabat negara.
Kemudian, pada pasal 2 ayat (3), presiden dan wakil presiden juga berhak mendapatkan tunjangan jabatan dan tunjangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pegawai negeri.
Dalam hal ini, nominal gaji pokok tertinggi pejabat negara yaitu gaji pokok Ketua MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA yang sebesar Rp 5.040.000 per bulan.
Jika dihitung, maka presiden akan mendapatkan gaji 6 x Rp 5.040.000 yaitu sebesar Rp 30.240.000/bulan. Sementara, wakil presiden akan mendapatkan gaji 4 x Rp 5.040.000 yaitu sebesar Rp 20.160.000/bulan.
Baca Juga: Berapa Besaran THR PNS Tahun 2023, Ini Rinciannya
Selanjutnya, seperti Keputusan Presiden (Keppres) nomor 68 tahun 2001, presiden dan wakil presiden berhak mendapatkan tunjangan jabatan. Dalam pasal 1 ayat (2) pada Keppres tersebut, tunjangan jabatan yang didapat presiden sebesar Rp 32.500.000, dan untuk wakil presiden Rp 22.000.000.
Dengan adanya besaran itu, maka selama sebulan presiden akan mendapatkan penghasilan sebesar Rp 30.240.000 + Rp 32.500.000 menjadi Rp 62.740.000/bulan. Kemudian, gaji yang didapatkan wakil presiden sebesar Rp 20.160.000 + Rp 22.000.000 menjadi Rp 42.160.000/bulan.
Maka dari itu, besaran THR yang didapatkan Presiden Jokowi sebesar Rp 62.740.000, dan THR Wapres Maruf Amin sebesar Rp 42.160.000.
Berita Terkait
Terpopuler
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Survei SMRC: Elektabilitas Gerindra Anjlok Tajam, Peluang Jadi Partai Nomor 1 Terancam
- 5 Kulkas Mini yang Murah dan Hemat Listrik, Bisa Dipakai di Kamar Kos dan Mobil
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- 5 Sepatu Lari Terbaik Harga Rp200 Ribuan, Nyaman Dipakai untuk Daily hingga Trail Run
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Pelatih Indonesia All Stars Minta Pemain Jangan Minder Saat Tantang Aston Villa
-
Promo RI: Belanja Kebutuhan Harian di Farmers Market dan Pasarina Dapet Diskon Besar!
-
Raih Opini WTP BPK, Purbaya Klaim Jadi Bukti Fiskal Sehat
-
Mendiktisaintek Didesak Tindak Lanjuti Rekomendasi Irjen soal Dugaan Plagiasi Guru Besar Unsoed
-
Bayar Cicilan Kendaraan Pakai BRImo Bisa Dapat Cashback 10 Persen, Cek Syaratnya!
-
Bea Cukai Ungkap Penerimaan Negara dari Ekspor Sawit Pangkalan Bun Tembus Rp 1,74 Triliun
-
Sempat Sulitkan Timnas Indonesia, John Herdman Angkat Topi Buat Timor Leste
-
Investasi Rp1 Triliun, Jakarta Kembangkan Kawasan Peternakan Sapi Terintegrasi di Banten
-
Di Balik Kemenangan Gugatan MBG, Putusan MK Dinilai Sarat Kompromi Politik
-
Mahasiswa UGM Terangi Jalan Gelap Banyuwangi, Hadirkan Energi Bersih dan Ekonomi Sirkular