Suara.com - Pemerintah memastikan semua abdi negara ASN, TNI/Polri), dan pensiunan mendapatkan Tunjangan Hari Raya atau THR dan gaji ke-13. Pemberian THR ini juga berlaku bagi pejabat negara seperti Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Maruf Amin dan jajaran menteri.
Pemberian THR dan gaji ke-13 ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian THR dan Gaji ke-13 Bagi Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023.
Dari sisi THR, para ASN dan pejabat akan mendapatkan gaji/pensiunan pokok, tunjangan yang melekat (tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural/fungsional/umum) dan 50% tunjangan kinerja per bulan.
Lantas berapa THR yang didapatkan Jokowi dan Maruf Amin?
Untuk diketahui, gaji pokok yang didapatkan presiden dan wakil presiden tertuang Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Dalam beleid itu, pada pasal 2 ayat (1) diterangkan bahwa gaji pokok presiden besarannya 6 kali dari gaji pokok tertinggi pejabat negara. Sedangkan, pada pasal 2 ayat (2), gaji pokok wakil presiden besarannya 4 kali dari gaji pokok tertinggi pejabat negara.
Kemudian, pada pasal 2 ayat (3), presiden dan wakil presiden juga berhak mendapatkan tunjangan jabatan dan tunjangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pegawai negeri.
Dalam hal ini, nominal gaji pokok tertinggi pejabat negara yaitu gaji pokok Ketua MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA yang sebesar Rp 5.040.000 per bulan.
Jika dihitung, maka presiden akan mendapatkan gaji 6 x Rp 5.040.000 yaitu sebesar Rp 30.240.000/bulan. Sementara, wakil presiden akan mendapatkan gaji 4 x Rp 5.040.000 yaitu sebesar Rp 20.160.000/bulan.
Baca Juga: Berapa Besaran THR PNS Tahun 2023, Ini Rinciannya
Selanjutnya, seperti Keputusan Presiden (Keppres) nomor 68 tahun 2001, presiden dan wakil presiden berhak mendapatkan tunjangan jabatan. Dalam pasal 1 ayat (2) pada Keppres tersebut, tunjangan jabatan yang didapat presiden sebesar Rp 32.500.000, dan untuk wakil presiden Rp 22.000.000.
Dengan adanya besaran itu, maka selama sebulan presiden akan mendapatkan penghasilan sebesar Rp 30.240.000 + Rp 32.500.000 menjadi Rp 62.740.000/bulan. Kemudian, gaji yang didapatkan wakil presiden sebesar Rp 20.160.000 + Rp 22.000.000 menjadi Rp 42.160.000/bulan.
Maka dari itu, besaran THR yang didapatkan Presiden Jokowi sebesar Rp 62.740.000, dan THR Wapres Maruf Amin sebesar Rp 42.160.000.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Putri Hijau/Yos Sudarso Medan Ditutup 31 Januari hingga 6 Februari, Arus Lalin Dialihkan
- 5 Bedak Wardah High Coverage untuk Flek Hitam Membandel Usia 55 Tahun
- Reshuffle Kabinet: Sugiono Jadi Menko PMK Gantikan 'Orang Jokowi', Keponakan Prabowo Jadi Menlu?
- 3 Pilihan HP Infinix 5G dengan Performa Tinggi dan Layar AMOLED
Pilihan
-
Siapkan Uang Rp100 Miliar! Orang Terkaya RI Ini Serok 84 Juta Lembar Saham saat IHSG Anjlok
-
5 HP Memori 512 GB Paling Murah, Terbaik untuk Gamer dan Kreator Konten Budget Terbatas
-
7 HP RAM 8 GB Rp2 Jutaan Terbaik dengan Baterai Jumbo, Cocok buat Multitasking dan Gaming Harian
-
IHSG Anjlok, Purbaya: Jangan Takut, Saya Menteri Keuangan
-
10 Sneakers Putih Ikonik untuk Gaya Kasual yang Tak Pernah Ketinggalan Zaman, Wajib Punya
Terkini
-
Pemerintah Telah Pasang 196 Jembatan Darurat di 3 Provinsi Terdampak Banjir Sumatera
-
Tambang Martabe Mau Diambil Alih, Agincourt Resources Bicara Hak dan Kewajiban
-
Danantara Tugaskan PGN ke Bisnis Midstream dan Hilir Migas
-
Pemerintah Ungkap Aceh Telah Pulih dari Bencana Banjir Sumatera
-
Izin Tambang untuk Ormas Picu Polarisasi, Tapi Tak Sampai Pecah Organisasi
-
Danantara Respon Anjloknya Pasar Saham RI, Mau Guyur?
-
Istana: PT Perminas Akan Kelola Banyak Tambang, Bukan Cuma Martabe
-
Daftar Jajaran Direksi Perminas, Ada Petinggi Emiten Bakrie
-
Pindah Kantor di BEI, OJK Akan Tendang Keluar Bursa Emiten yang Langgar Aturan Free Float
-
Wacana Tambang Martabe Dikelola Perminas akan Diputuskan Lewat Rapat Antar-Kementerian