Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menggelar halal bihalal bersama jajaran menteri yang masuk dalam koordinasinya. Dalam momen itu, perlu koordinasi antara jajaran kementerian untuk menyelesaikan tugas di masa akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Menko Luhut memaparkan bahwa ke depan, kita dihadapkan kepada banyak tantangan, termasuk tantangan global dalam menyelesaikan setiap tugas nasional yang diberikan.
Hal ini tentunya akan memengaruhi pencapaian target pembangunan di bidang kemaritiman dan investasi. Oleh sebab itu, pentingnya kerja sama kita untuk menghadapinya.
"Tanpa terasa kita sebentar lagi akan memasuki periode terakhir pemerintahan Jokowi-Maruf Amin. Tentunya, sebagai bagian dari pemerintahan tersebut, kita harus menunjukkan kinerja maksimal yang kita capai dalam periode pemerintahan beliau. Hal ini sebagai bentuk pelaksanaan atas amanat dan kepercayaan yang diberikan," ujarnya yang dikutip, Rabu (3/5/2023).
Menko Luhut menuturkan, amanat untuk mengawal 6 klaster pembangunan nasional, mulai dari Indikator Kinerja Utama Nasional, Janji Presiden, Major Project, Proyek Strategis Nasional, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) serta Directive Presiden. Pelaksanaan amanat ini tentu memerlukan koordinasi dan sinkronisasi serta pengendalian terhadap seluruh sektor di bidang kemaritiman dan investasi yang optimal.
"Melalui koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian yang kita laksanakan, sumbatan-sumbatan (bottleneck) dalam pembangunan kemaritiman dan investasi pasti akan dapat terselesaikan," kata dia.
Dalam pembangunan ini, pada awal bulan suci Ramadan lalu, Kemenko Marves juga telah menyerahkan Buku Pokok-Pokok Pemikiran Pembangunan Visi Kemaritiman 2045 kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas, sebagai bentuk kepedulian akan arah dan rencana pembangunan jangka panjang Indonesia, yang pada waktunya akan dituangkan menjadi dokumen Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2025-2045.
"Proses dan penyusunan dokumen ini perlu terus kita kawal dan berikan perhatian dalam perjalanannya. Semoga di masa depan bangsa kita dapat mewujudkan visi Maritimnya menjadi negara Indonesia sebagai Pusat Peradaban Maritim Dunia," pungkas dia.
Baca Juga: Kelewatan! China Minta Jaminan APBN Soal Utang Kereta Cepat
Berita Terkait
Terpopuler
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri24 Hari Ini Naik, Cek Data Kenaikan Sejak Sabtu
-
Klarifikasi Tanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar: Bukan Bagian BNI
-
Narasi Pemerintah soal Harga Tiket Pesawat Naik 13 Persen Dinilai Menyesatkan
-
Kementan Pastikan Stok Daging Sapi Aman Jelang Idul Adha 2026
-
Mulai Hari Ini Pemerintah Tanggung PPN Tiket Pesawat Kelas Ekonomi
-
BRILink Agen Mekaar 426 Ribu, BRI Perluas Inklusi hingga Desa
-
BRI Consumer Expo 2026 Surabaya Tawarkan Promo Spesial dan Hiburan Musik
-
Hampir Separuh UMKM di Sektor Pangan, Masalah Pasar Masih Jadi Hambatan
-
OJK Perpanjang Batas Laporan Keuangan Asuransi hingga Juni 2026
-
OJK: Bank Bisa Penuhi Kebutuhan Valas Tanpa Bikin Rupiah Semakin Goyah