Suara.com - Pemerintah Indonesia diminta aktif mengajak negara lain yang tergabung dalam ASEAN untuk mengenalkan konsep ekonomi syariah.
"Kita berharap ini (ekonomi syariah) dimulai dari kawasan ASEAN agar bisa mendunia," kata guru besar dari Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat (Sumbar) Prof Rika Ampuh Hadiguna.
Hal itu ia sampaikan menanggapi posisi Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Ke-42 yang dilaksanakan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Guru besar bidang ilmu sistem logistik itu menganggap, sebelum konsep ekonomi syariah masuk pada tataran global, maka negara-negara ASEAN terutama Indonesia terlebih dahulu harus bisa meyakinkan bahwa gagasan itu sukses di kawasan yang penduduknya bukan mayoritas muslim.
"Jika Indonesia bisa mendorong ekonomi atau keuangan syariah, maka bisa menjadi contoh bagi kawasan lain yang lebih luas," ujarnya.
Dengan kondisi saat ini, ASEAN dinilai belum mampu mengeksploitasi pasar produk halal dan sistem ekonomi syariah.
Padahal, terdapat potensi besar. Berdasarkan laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) bertajuk The Muslim 500 edisi 2023 menunjukkan jumlah populasi muslim di Indonesia mencapai 237,55 juta jiwa.
Malaysia menempati peringkat kedua dengan jumlah penduduk muslim 19,84 juta jiwa, Filipina di peringkat ketiga dengan populasi muslim sebesar 6,12 juta jiwa, Thailand 3,76 juta jiwa dan Myanmar 2,33 juta jiwa.
Pengajar mata kuliah Perencanaan dan Pengendalian Logistik Unand tersebut menyebutkan dari jumlah populasi penduduk ASEAN sekitar 668,61 juta jiwa, sekitar 40 persen merupakan populasi muslim.
Baca Juga: Hari Ini, Jokowi Pimpin Pertemuan KTT Asean 2023 di Labuan Bajo
"Jumlah itu adalah pasar yang sangat potensial dengan kesadaran masyarakat muslim yang terus meningkat untuk produk-produk halal dan keuangan syariah," jelasnya.
Ia menambahkan, ada beberapa faktor yang mungkin memengaruhi ASEAN tidak mendukung ekonomi syariah secara langsung di antaranya kebijakan pemerintah, persaingan ekonomi, kurangnya kesadaran, perbedaan konsep, dan kurangnya standar pengoperasian.
mengatakan beberapa negara di wilayah ASEAN memiliki sistem ekonomi yang cukup terbuka dan mungkin melihat filosofi ekonomi syariah sebagai ancaman. Konsep ekonomi syariah sering kali berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang umum diterapkan di beberapa negara di ASEAN
Selain itu, standar internasional untuk produk-produk ekonomi syariah dan lembaga keuangan syariah dinilai masih belum dikembangkan secara baik. Hal tersebut bisa juga menjadi kendala bagi ASEAN untuk mendukung ekonomi syariah secara keseluruhan.
Meskipun demikian, beberapa negara di ASEAN sudah mulai menunjukkan minat pada sistem ekonomi syariah seperti Singapura, Malaysia, dan Indonesia yang telah memulai beberapa inisiatif untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah, ujar dia.
Berita Terkait
-
Jokowi Tak Pernah "Campuri" Langkah Prabowo di Pilpres 2024, Gerindra: Kita Pasti Keberatan Kalau Memang Dilakukan
-
Pertemuan Surya Paloh dan Luhut Justru Tunjukkan Kerenggangan Hubungan NasDem dan Jokowi
-
5 Sentilan Demokrat ke Jokowi, Sebut Terlalu Ikut Campur Urusan Pilpres 2024
-
KTT Asean 2023 di Labuan Bajo Dimulai Hari Ini, Berikut Agendanya
-
Hari Ini, Jokowi Pimpin Pertemuan KTT Asean 2023 di Labuan Bajo
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 HP Samsung 5G Termurah 2026, Fitur Lengkap dan Performa Stabil untuk Jangka Panjang
- Golkar Sulsel Memanas, Ini Alasan Pendukung Appi Alihkan Dukungan ke IAS
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Purbaya Ngeluh Bawahannya Lelet Urus Aset Negara, Singgung Kasus BLBI
-
Nyaris 10.000 Karyawan Tokopedia Kena PHK Massal, Bermula dari Akusisi Tiktok
-
B50 Resmi Disalurkan ke Industri, Pertambangan Jadi Penerima Perdana
-
2 Cara Tukar Uang Rusak di Bank, Bisa Datang Langsung atau Lewat Aplikasi
-
Aturan Baru Komisi Ojol Resmi Berlaku, Penumpang Siap-siap Bayar Lebih Mahal
-
Petinggi FPI Novel Bamukmin Ditunjuk Jadi Komisaris Hotel Indonesia Natour
-
Komisi Ojol 8 Persen Bikin Prospek GOTO Suram, Target Harga Saham Dipangkas
-
Isu BEI Bakal Rombak Total Aturan FCA, 3 Kriteria Ini Bakal Dihapus!
-
"Ini Bukan Keputusan yang Mudah" Akankah Tokopedia Bakal Senasib dengan Bukalapak?
-
IHSG Terbang ke Level 5.886 di Sesi I, BBCA dan ISAT Pendorongnya