Suara.com - Pemerintah Indonesia diminta aktif mengajak negara lain yang tergabung dalam ASEAN untuk mengenalkan konsep ekonomi syariah.
"Kita berharap ini (ekonomi syariah) dimulai dari kawasan ASEAN agar bisa mendunia," kata guru besar dari Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat (Sumbar) Prof Rika Ampuh Hadiguna.
Hal itu ia sampaikan menanggapi posisi Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Ke-42 yang dilaksanakan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Guru besar bidang ilmu sistem logistik itu menganggap, sebelum konsep ekonomi syariah masuk pada tataran global, maka negara-negara ASEAN terutama Indonesia terlebih dahulu harus bisa meyakinkan bahwa gagasan itu sukses di kawasan yang penduduknya bukan mayoritas muslim.
"Jika Indonesia bisa mendorong ekonomi atau keuangan syariah, maka bisa menjadi contoh bagi kawasan lain yang lebih luas," ujarnya.
Dengan kondisi saat ini, ASEAN dinilai belum mampu mengeksploitasi pasar produk halal dan sistem ekonomi syariah.
Padahal, terdapat potensi besar. Berdasarkan laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) bertajuk The Muslim 500 edisi 2023 menunjukkan jumlah populasi muslim di Indonesia mencapai 237,55 juta jiwa.
Malaysia menempati peringkat kedua dengan jumlah penduduk muslim 19,84 juta jiwa, Filipina di peringkat ketiga dengan populasi muslim sebesar 6,12 juta jiwa, Thailand 3,76 juta jiwa dan Myanmar 2,33 juta jiwa.
Pengajar mata kuliah Perencanaan dan Pengendalian Logistik Unand tersebut menyebutkan dari jumlah populasi penduduk ASEAN sekitar 668,61 juta jiwa, sekitar 40 persen merupakan populasi muslim.
Baca Juga: Hari Ini, Jokowi Pimpin Pertemuan KTT Asean 2023 di Labuan Bajo
"Jumlah itu adalah pasar yang sangat potensial dengan kesadaran masyarakat muslim yang terus meningkat untuk produk-produk halal dan keuangan syariah," jelasnya.
Ia menambahkan, ada beberapa faktor yang mungkin memengaruhi ASEAN tidak mendukung ekonomi syariah secara langsung di antaranya kebijakan pemerintah, persaingan ekonomi, kurangnya kesadaran, perbedaan konsep, dan kurangnya standar pengoperasian.
mengatakan beberapa negara di wilayah ASEAN memiliki sistem ekonomi yang cukup terbuka dan mungkin melihat filosofi ekonomi syariah sebagai ancaman. Konsep ekonomi syariah sering kali berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang umum diterapkan di beberapa negara di ASEAN
Selain itu, standar internasional untuk produk-produk ekonomi syariah dan lembaga keuangan syariah dinilai masih belum dikembangkan secara baik. Hal tersebut bisa juga menjadi kendala bagi ASEAN untuk mendukung ekonomi syariah secara keseluruhan.
Meskipun demikian, beberapa negara di ASEAN sudah mulai menunjukkan minat pada sistem ekonomi syariah seperti Singapura, Malaysia, dan Indonesia yang telah memulai beberapa inisiatif untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah, ujar dia.
Berita Terkait
-
Jokowi Tak Pernah "Campuri" Langkah Prabowo di Pilpres 2024, Gerindra: Kita Pasti Keberatan Kalau Memang Dilakukan
-
Pertemuan Surya Paloh dan Luhut Justru Tunjukkan Kerenggangan Hubungan NasDem dan Jokowi
-
5 Sentilan Demokrat ke Jokowi, Sebut Terlalu Ikut Campur Urusan Pilpres 2024
-
KTT Asean 2023 di Labuan Bajo Dimulai Hari Ini, Berikut Agendanya
-
Hari Ini, Jokowi Pimpin Pertemuan KTT Asean 2023 di Labuan Bajo
Terpopuler
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- Anggota DPR Habiburokhman sampai Turun Tangan Komentari Kasus Erin Taulany vs eks ART
- 5 Cushion Anti Longsor 24 Jam, Makeup Tahan Lama Meski Cuaca Panas
- 8 Sepatu Skechers yang Diskon di MAPCLUB, Bisa Hemat hingga Rp700 Ribu
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
-
'Desa Nggak Pakai Dolar' Prabowo Dikritik: Realita Pahit di Dapur Rakyat Saat Rupiah Tembus Rp17.600
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
Terkini
-
Kemendag Bidik Penyalur Nakal, Tegakkan Sanksi Demi Jaga Pasokan Minyakita
-
Besok Purbaya Akan Buktikan Kritik The Economist Keliru
-
Purbaya Sebut 'Media Bodoh', Gurita Bisnis Pemilik The Economist Tembus Ratusan Triliun
-
PT Timah Setor Rp 1,624 triliun ke Negara Sepanjang 2025
-
CELIOS: Harga-harga Naik 2 Bulan ke Depan, PHK Mengintai
-
BI Pastikan Cadangan Devisa Lebih dari Cukup untuk Stabilisasi Nilai Tukar Rupiah
-
Menkeu dan BI Optimistis Rupiah Menguat Lagi di Juli 2026
-
PHK Meningkat Tajam, Klaim Kehilangan Kerja di BPJS Tenaga Kerja Melonjak 91 Persen
-
Tak Mau Tahu, BI Tetap Pede Rupiah di Level Rp 16.800 pada Akhir Tahun
-
Badai Ekonomi Ganda: Rupiah Terpuruk ke Rp 17.667 dan Harga Minyak Dunia Kian Membara