Suara.com - China merespon keras setelah Presiden AS Joe Biden menyebut Presiden China Xi Jinping sebagai "diktator". Hubungan kedua negara dikabarkan kembali panas setelah sebelumnya diisukan mmembaik.
Melansir Reuters pada Kamis (22/6/2023), China menganggap ucapan Biden sebagai provokasi. Pasalnya, presiden AS itu menyampaikan hal tersebut pasca kunjungan Menlu AS Antony Blinken ke China yang bertujuan untuk menstabilkan hubungan kedua negara.
Setelah komentar tersebut, Beijing menyatakan bahwa hubungan antara AS dan China berada pada titik terendah sejak hubungan formal terjalin pada tahun 1979.
Blinken nampaknya mencoba memerbaiki hubungan kedua negara saat Biden menyebut Xi Jinping malu ketika balon mata-mata yang diduga berasal dari China terbang melewati wilayah udara AS pada awal tahun ini.
"Alasan mengapa Xi Jinping sangat marah ketika saya menembak jatuh balon tersebut dengan dua mobil berisi peralatan mata-mata di dalamnya adalah karena dia tidak tahu bahwa balon itu ada di sana," ujar Biden.
"Bagi para diktator, hal itu sangat memalukan saat mereka tidak mengetahui apa yang terjadi. Itu seharusnya tidak terjadi. Itu adalah ledakan," lanjut Biden.
Tidak hanya itu, Biden juga menyebut China tengah mengalami tekanan ekonomi. Sebelumnya, presiden yang menggantikan Trump itu juga pernah menyebut China sebagai negara yang diperintah oleh diktator dan otokrat, sambil mengatakan bahwa tidak ada pemimpin dunia lain yang ingin menjadi Xi Jinping. Namun, pernyataan hari Selasa tentang pemimpin China tersebut merupakan yang paling langsung.
Menanggapi hal ini, jubir Kemenlu CHina, Mao Ning menyebut, pernyataan Biden sangat tidak bertanggung jawab. "Ini merupakan provokasi politik yang terang-terangan," ujar Mao dalam konferensi pers rutin.
Ketika ditanya apakah komentar Biden akan mempengaruhi kunjungan pejabat dari AS dan China di masa depan, Wakil Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Vedant Patel, menyatakan bahwa Washington tetap berharap untuk terlibat dalam waktu yang tepat.
Baca Juga: CEK FAKTA: Bahaya! Warga Tiongkok Serbu Masuk Indonesia: Di Mana Presiden?
"Presiden percaya bahwa diplomasi adalah cara yang bertanggung jawab untuk mengelola ketegangan, mengklarifikasi persepsi yang salah, menghindari kesalahan penilaian, dan semuanya demi kepentingan kita," kata Patel.
"Namun, tentu saja itu tidak berarti kita tidak akan secara terbuka mengungkapkan perbedaan-perbedaan kita," ujarnya lagi.
Berita Terkait
-
Jerman Bujuk China Gunakan Pengaruhnya ke Rusia untuk Akhiri Perang
-
Menlu AS Minta Beijing Waspada Soal Penjualan Teknologi China ke Rusia
-
Heboh! Putri Ariani Diundang oleh Jokowi dan Tampil Memukau di Acara yang Digelar Joe Biden? Cek Fakta Selengkapnya!
-
China dan Amerika Serikat Sepakat 'Damai', Janji Perbaiki Hubungan Agar Tak Konflik
-
CEK FAKTA: Bahaya! Warga Tiongkok Serbu Masuk Indonesia: Di Mana Presiden?
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Tak Turun Kasta, MSCI Tetap Pertahankan Pasar Saham RI di Emerging Market
-
ESDM Akui Tahan Ekspor Batu Bara Demi PLN, Masalah Pasokan PLTU Terungkap di Tengah Pemadaman
-
Wujud Nyata Komitmen ESG, Pegadaian Gelar Khitanan Massal 2026 Bagi 500 Anak
-
Marak Transaksi Palsu di Tokopedia, Pemerintah Gregetan!
-
Soal Laporan ke KPK, ITDC Klaim Tak Punya Wewenang Atur Dana Relokasi Mandalika
-
Menkeu Purbaya Legalkan Pencucian Uang Lewat Patriot Bond?
-
Investor Asing Masih Asik Jual Saham di RI, BMRI dan DSSA Jadi Incaran
-
Lahan Meikarta Bakal jadi Aset Negara? Maruarar Segera Urus Legalitas
-
Terungkap! Dua PLTU Raksasa di Cilacap Sempat Bermasalah, Jadi Pemicu Pemadaman Bergilir di Jawa
-
Listrik Pulau Jawa Gelap Gulita, Siapa yang Bertanggung Jawab?