Suara.com - PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan bahwa pihaknya secara berkelanjutan terus meningkatkan kemampuan dan pelayanan dalam penyaluran pupuk bersubsidi.
Salah satunya sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman distributor dan kios terkait regulasi, hingga mendukung penerapan digitalisasi kios untuk memudahkan petani menebus pupuk bersubsidi.
SVP Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia, Wijaya Laksana menyatakan bahwa peningkatan kemampuan dan pelayanan penyaluran pupuk bersubsidi akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari distributor, kios, hingga dinas pertanian di berbagai daerah.
Hal ini sejalan dengan rekomendasi Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Polri terkait pupuk bersubsidi di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, yang disampaikan oleh Ketua Tim Satgassus Mabes Polri, Hotman Tambunan.
“Pada prinsipnya kami selalu memberikan sosialisasi kepada kios dan distributor secara berkala, karena memang kami memiliki kantor perwakilan di sejumlah provinsi. Selain itu kami juga memiliki ratusan petugas pemasaran lapangan yang tersebar di seluruh kabupaten,” jelas Wijaya ditulis Selasa (1/8/2023).
Lebih lanjut Wijaya menjelaskan bahwa Pupuk Indonesia sebagai produsen menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah, Hingga 28 Juli 2023, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi secara nasional telah mencapai sebesar 3,83 juta ton, rinciannya Urea sebesar 2,25 juta ton dan NPK 1,55 juta ton.
Sementara stok pupuk bersubsidi secara nasional yang tersedia di gudang lini III atau tingkat kabupaten tercatat 853.255 ton atau setara 353 persen dari ketentuan minimum yang ditetapkan Pemerintah. Adapun rinciannya, Urea sebesar 513.604 ton dan NPK sebesar 339.651 ton per tanggal 31 Juli 2023.
“Penyerapan pupuk bersubsidi biasanya akan kembali meningkat saat memasuki musim hujan yang biasanya terjadi pada akhir tahun. Pada kesempatan ini, kios-kios akan kembali meningkatkan stoknya,” jelasnya.
Peningkatan kemampuan dan pelayanan penyaluran pupuk bersubsidi, lanjut Wijaya, juga dilakukan dengan menerapkan digitalisasi kios. Hingga saat ini, Pupuk Indonesia telah melakukan uji coba digitalisasi kios di 5 provinsi, yaitu Bali, Aceh, Bangka Belitung, Riau, dan Kalimantan Selatan. Dalam waktu dekat, Pupuk Indonesia bersama Kementerian Pertanian akan terus memperluas wilayah penerapan digitalisasi kios.
Baca Juga: Erick Thohir Angkat Rahmad Pribadi Jadi Dirut Pupuk Indonesia
Menurut Wijaya digitalisasi kios akan mengubah secara drastis proses administrasi kios, dari sebelumnya mengisi banyak formulir kertas, kini semua terekam secara digital dan online dalam sebuah aplikasi. Dengan demikian, setiap transaksi penebusan pupuk bersubsidi tercatat secara real time, sehingga meningkatkan transparansi hingga ketepatan penerima pupuk bersubsidi.
“Selain itu juga dapat meningkatkan pelayanan kepada petani, karena petani cukup membawa KTP untuk menebus pupuk bersubsidi pada kios-kios resmi,” jelas Wijaya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Industri AI Perbankan Kian Diminati, 96 Persen Perusahaan Siap Beri Gaji Lebih Tinggi
-
Emiten DSFI Akui Pelemahan Rupiah Bikin Harga Barang Jadi Naik
-
Driver Sambut Potongan Komisi Ojol 8 Persen, Berharap Tak Muncul Biaya Baru yang Kurangi Pendapatan
-
BPKH Diminta Tak Jadi 'Kasir' Kementerian, DPR Dorong Dana Haji Dikelola Lebih Mandiri
-
Bulog Tegaskan Komitmen Dukung Swasembada Pangan Berkelanjutan di Puncak Penas XVII 2026
-
Delapan Dekade Bertransformasi, BNI Memperluas Dampak Lewat Inovasi dan Digitalisasi
-
Pasar Aplikasi Rp 2.700 Triliun Diburu TikTok
-
DPR Apresiasi Dian Siswarini karena Dividen PT Telkom Jadi yang Tertinggi
-
Komisi Ojol Turun Jadi 8 Persen, Suara Pengguna: Tarif Jangan Naik!
-
Siap-siap IPO, BEI Anggap RANS Entertainment Lolos dari Free Float