Pakar Sebut PLTU Tak Termasuk Penyebab Polusi Udara Jakarta dalam Kajian BMKG-KLHK

Suara.com - Pakar Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai ada pihak yang menunggangi isu polusi udara di DKI Jakarta berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Padahal dalam kajian BMKG dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengungkapkan bahwa PLTU tidak masuk dalam penyebab polusi udara di Jakarta.

"Terkait PLTU yang disebutkan sebagai penyebab polusi Jakarta di mana sebelumnya belum pernah disebutkan sama sekali dalam kajian BMKG maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), saya pikir ini ada agenda setting yang dibuat," ujar dalam sebuah diskusi dengan tema Solusi Polusi Jakarta yang dikutip, Rabu (16/8/2023).

Agus melanjutkan, banyak berita bohong/hoax yang disebarkan seperti hasil gambar satelit yang memerah di Jawa Barat dan Banten.

"Nah itu bukan gambar satelit, melainkan semacam simulasi yang sengaja dibuat-buat untuk membingungkan kita dan gak jelas siapa yang buat, itu hoax," imbuh dia.

Agus menegaskan, yang paling jelas polusi di Jakarta ini penyebabnya adalah transportasi. "Bahkan Presiden dan Menteri LHK juga menyatakan hal itu. Meski PLTU ada karbon yang dihasilkan, tapi bukan menjadi penyebab utama polusi udara di Jakarta," jelas dia.

Pemerintah, bilang Agus, sudah melakukan kesepakatan di Konferensi Perubahan Iklim (COP 27) di Sharm El-Sheikh, Mesir. Menurutnya, Pemerintah telah menyepakati dengan badan-badan internasional termasuk rencana memensiunkan PLTU demi transisi energi.

"Nah sekarang kalau kita ada perjanjian multilateral seperti itu, ada pihak-pihak yang menunggangi supaya barang dagangannya laku, sehingga memanfaatkan isu polusi seperti sekarang ini. Tapi yang jelas gambar-gambar itu confirm simulasi, bukan hasil tangkapan satelit," kata dia.

Agus menambahkan, Indonesia tidak bisa langsung memensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batu Bara begitu saja. Pemerintah Indonesia, sepakat untuk memensiunkan PLTU batu bara dan beralih ke energi bersih, namun harus secara bertahap sesuai road map dan mempertimbangkan kemampuan finansial.

"Jika dipaksakan, bisa mati listrik kita. Pada sejumlah konferensi internasional saya sudah bicara soal itu," pungkas dia.

Baca Juga: Kontroversi Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar: Pro Deforestasi, Sebut PLTU Bukan Penyebab Polusi