Suara.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan, polusi di Jabodetabek belakangan ini disebabkan emisi asap dari kendaraan bermotor dan PLTU. Ditambah pula dengan yang dihasilkan dari rumah tangga.
Ia menjelaskan, berdasarkan data terbaru, 44 persen polusi di Jabodetabek berasal dari kendaraan, 34 persen dari PLTU, dan sisanya dari berbagai faktor, termasuk rumah tangga dan pembakaran lainnya.
Hal ini disampaikan saat rapat terbatas (ratas) tentang polusi udara yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada tanggal 28 Agustus 2023.
Mengingat hal tersebut, Presiden Jokowi meminta kementerian dan lembaga terkait untuk fokus pada upaya pengendalian polusi udara di Jabodetabek, dengan prioritas kesehatan sebagai landasan utama.
Dalam kesempatan tersebut, menurut dia, Presiden juga meminta semua kementerian dan lembaga bertindak tegas dalam membuat kebijakan dan melaksanakan operasi lapangan untuk mengatasi masalah polusi udara.
Siti menambahkan bahwa Presiden Jokowi juga menginstruksikan agar semua Bagi Kementerian LHK, ini mencakup penegakan hukum terhadap sumber-sumber pencemaran, terutama dari sektor pembangkit listrik dan sektor lainnya, serta pengawasan yang ketat terhadap emisi kendaraan.
Dalam rapat terbatas tersebut, Siti juga mengungkapkan bahwa dibahas kemungkinan penggunaan teknik modifikasi cuaca untuk mengurangi dampak polusi udara di Jabodetabek.
Namun, ia menekankan bahwa teknik ini harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh klimatologi dan perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini.
Ini adalah rapat terbatas kedua yang dipimpin oleh Presiden Jokowi dalam rangka mengatasi polusi udara di Jabodetabek. Pada tanggal 14 Agustus 2023, Presiden juga memimpin rapat terbatas yang membahas masalah polusi udara.
Baca Juga: Pemprov DKI Wajibkan 14 Industri Pasang Scrubber Tekan Polusi Udara, Sanksi Menanti Jika Melanggar
Presiden menjelaskan bahwa faktor-faktor seperti kemarau panjang selama tiga bulan terakhir dan emisi dari sektor transportasi dan industri di wilayah Jabodetabek merupakan penyebab utama kondisi polusi udara saat ini.
Berita Terkait
-
Bakal Ada Pajak Pencemaran Lingkungan, Polusi Udara Bakal Beres?
-
Kasus ISPA Tembus 100 Ribu per Bulan Gegara Polusi Udara Tinggi, Kemenkes Sarankan Begini
-
5 Dampak Polusi Udara bagi Ibu Hamil, Risiko Keguguran hingga Autisme
-
Pemprov DKI Wajibkan 14 Industri Pasang Scrubber Tekan Polusi Udara, Sanksi Menanti Jika Melanggar
-
Meski Tuai kritik, Pemprov DKI Tetap Lanjutkan Penyemprotan Jalan Guna Atasi Polusi Udara
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Penyebab BRImo Sempat Terkendala Pagi Ini, Kini Layanan Pulih Sepenuhnya
- Harga Adidas Adizero Termurah Tipe Apa Saja? Ini 5 Varian Terbaiknya
Pilihan
-
Mencekam! SPBE di Cimuning Bekasi Terbakar Hebat, Langit Malam Berubah Merah
-
Buntut Polemik Suket Pendidikan Gibran, Subhan Palal Juga Gugat Pimpinan DPR-MPR
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
Aksi Tenang Nenek Beruban Curi TV 30 Inci di Jatinegara Viral, Korban Tak Tega Lapor Polisi
-
Panglima TNI: Tiga Prajurit yang Gugur di Lebanon Terima Santunan Miliaran dan Pangkat Anumerta
Terkini
-
Sambangi Korsel, Bahlil Hasilkan 3 Kerja Sama Strategis di Sektor Energi
-
Tak Asal Tanam, Petani Sawit Mulai 'Melek' Gunakan Metode Ilmiah
-
Sumbang Rp 4,96 T, ITDC Beberkan Efek MotoGP ke Ekonomi RI
-
Menaker: WFH Tidak Boleh Kurangi Gaji dan Tunjangan Karyawan
-
Ekonom Beberkan Solusi Agar APBN Tak Terbebani Subsidi Energi
-
WFH Seminggu Sekali untuk Swasta Tak Harus Setiap Jumat
-
Dorong WFH 1 Hari dalam Sepekan, Menaker Pastikan Hak Pekerja Tak Dipangkas
-
Dana SAL Rp 420 Triliun, Purbaya Buka Opsi Pakai Kas Pemerintah demi Amankan APBN
-
Imbauan WFH 1 Hari Seminggu di Sektor Swasta Dapat Dukungan Pengusaha dan Pekerja
-
Purbaya Proyeksi Defisit APBN 2026 Tembus 2,9% Meski Harga Minyak Terus Naik