Suara.com - General Manager PT PLN Indonesia Power (IP) PGU Suralaya Irwan Edi Syahputra Lubis memastikan PLTU Suralaya memastikan pengelolaan emisi dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan raihan proper emas yang didapatkan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Berdasarkan laporan KLHK pada lima tahun terakhir, tuturnya, PLTU Suralaya secara konsisten mengelola emisi hingga mendekati 100%. Pada PLTU tersebut, sudah terpasang alat Electrostatic Precipitator/ESP serta Continuous Emission Monitoring System/CEMS.
"Kami juga memanfaatkan Fly Ash and Bottom Ash/FABA dari PLTU guna menggerakkan roda ekonomi masyarakat serta membangun infrastruktur desa di sekitar PLTU. Seperti halnya untuk pembangunan jalan, jembatan, paving untuk pencegah banjir, dan tetrapod untuk penahan abrasi," ujar Lubis yang dikutip, Rabu (13/9/2023).
PLTU Suralaya, lanjut Lubis, memiliki berbagai inovasi sehingga dapat menjalankan proses bisnisnya dengan baik.
PLTU Suralaya dalam mengoperasikan pembangkit, paparnya, menjunjung tinggi prinsip Enviromental, Social and Governance (ESG) sehingga PLTU Suralaya sangat memperhatikan emisi gas buang dari pembangkit.
Dalam hal perolehan Proper Emas dari KLHK, menurut Lubis, PLN IP sebagai pengelola telah menerapkan 9R yaitu konsep Refuse, Rethink, Reduce, Reuse, Repair, Refurbish, Remanufacture, Repurpose, Recycle, dan Recover.
"Konsep ini menjabarkan sinergitas upaya pencegahan hingga pengolahan ekses industri," kata dia.
Inovasi yang dilakukan pengelola, paparnya, terbukti tidak hanya berdampak pada kinerja perseroan saja, efek yang lebih luas juga dirasakan masyarakat. “Itu upaya optimalisasi inovasi yang kami lakukan,” terangnya.
Selain itu, pengelola juga secara aktif juga memastikan ekosistem di sekitar area pembangkit terjaga dengan baik. Indeks Keanekaragaman Hayati terjaga pada level 2-3, yang berarti ekosistem stabil atau tidak ada tekanan pada ekosistem. Langkah tersebut dilakukan dengan membangun penangkaran hewan terancam punah dan melakukan penanaman mangrove.
Baca Juga: PLN Indonesia Power Raih NKO 102,78 di Semester I 2023
Menurut Lubis, inovasi yang dijalankan perseroan saat ini sudah ideal karena tidak hanya memberikan dampak positif bagi bisnis perseroan saja, namun juga dapat dirasakan oleh lingkungan dan masyarakat luas.
"Yang tidak kalah penting, inovasi juga harus berpihak kepada khalayak ramai, bukan hanya kepentingan bisnis semata dan menurut saya aspek-aspek itu telah dipenuhi perseroan," pungkas dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Promo Indomaret 12-18 Maret: Sirup Mulai Rp7 Ribuan, Biskuit Kaleng Rp15 Ribuan Jelang Lebaran
- Media Israel Jawab Kabar Benjamin Netanyahu Meninggal Dunia saat Melarikan Diri
- Netanyahu Siap Gunakan Bom Nuklir? Eks Kolonel AS Lawrence Wilkerson Bongkar Skenario Kiamat Iran
- 10 Singkatan THR Lucu yang Bikin Ngakak, Bukan Tunjangan Hari Raya!
- 35 Kode Redeem FF Max Terbaru Aktif 11 Maret 2026: Klaim MP40, Diamond, dan Sayap Ungu
Pilihan
-
Teror Beruntun di AS: Sinagoge Diserang, Eks Tentara Garda Nasional Tembaki Kampus
-
KPK OTT Bupati Cilacap, Masih Berlangsung!
-
Detik-Detik Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast di YLBHI
-
Indonesia Beli Rudal Supersonik Brahmos Rp 5,9 Triliun! Terancam Sanksi Donald Trump
-
Kronologi Lengkap Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast Militerisme
Terkini
-
BRI Siapkan Layanan Perbankan Selama Libur Lebaran 2026, 186 Kantor Cabang Tetap Beroperasi
-
1 Tahun Danantara Indonesia, PLN Perkuat Fondasi untuk Masa Depan Negeri
-
Energi Ramadan Penuh Harapan, Pertamina Salurkan Santunan bagi 29.000 Anak Yatim
-
Pasokan Energi Ramadan-Idulfitri Aman, Kementerian ESDM Apresiasi Kesiapan Pertamina
-
Jika Prabowo-DPR Sepakat, Purbaya Siap Naikkan Defisit APBN 3 Persen
-
Sumber Daya Air Dipastikan Aman Jelang Libur Lebaran 2026
-
Tembus 1.134 Konsultasi, Posko THR Kemnaker Kini Layani Pengaduan Pekerja
-
Hutama Karya Jamin Jalur TarutungSibolga Siap Dilalui Pemudik
-
Meski Kuota Penuh, Masyarakat Masih Punya Kesempatan Daftar Mudik Motor Gratis
-
Petani Tembakau Peringatkan Ancaman Pandemi Ekonomi Jilid II