Suara.com - Indonesia patut bersyukur karena dianugerahi potensi sumber daya tambang yang beragam dan memenuhi standar ekonomis untuk dikembangkan. Sejak UU Minerba 2009 dan kemudian diperkuat oleh UU No.3 tahun 2020, Pemerintah mewajibkan perusahaan tambang untuk melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian.
“Suatu kebijakan yang awalnya diragukan oleh banyak pihak apakah Indonesia serius dan konsisten atau tidak menerapkan kebijakan ini. Namun, pada hari ini industri pengolahan dan pemurnian di Indonesia dengan dukungan Pemerintah telah berhasil membuktikan kemampuan dan tekad kita untuk menciptakan kemandirian tambang,” terang Ketua Umum Indonesia Mining Association (IMA) Rachmat Makkasau saat memberi sambutan pembukaan Indonesia Mining Summit (IMS) 2023 di Bali, (10/10/2023).
Program hilirisasi produk tambang atau pembangunan smelter di Indonesia sejauh ini telah berjalan baik dimana pada tahun 2024 dan 2025 nanti hampir semua smelter akan beroperasi maksimal.
Ini berarti bahan baku untuk industri akan berlimpah. Oleh karenanya Indonesia harus mulai fokus pada downstream industri, karena peluang peningkatan nilai tambah yang lebih banyak lagi ada pada downstream industri.
“Disinilah peluang yang harus dimanfaatkan oleh Indonesia dan akan sangat sayang juga hasil atau product smelter harus diexport dan menjadi bahan baku industri di negara lain,” terang Rachmat.
Itulah yang menjadi alasan dalam Indonesia Mining Summit 2023 ini mengusung tema “Hilirisasi Berkelanjutan”. IMA berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan Pemerintah dalam mendorong hilirisasi produk-produk tambang tidak hanya menghasilkan produk antara tetapi didorong lebih ke hilir.
“Indonesia akan memproduksi bahan baku dari nikel, tembaga dan lainnya yang akan menjadi bahan baku utama pembangunan barbasis industri di Indonesia dan IMA bersama para anggotanya terus berkomitmen mendukung pemerintah dalam program tersebut,”tandasnya.
Saat ini anggota IMA memproduksi hampir 100.% tembaga Indonesia, 60% nickel Indonesia, 70% batu bara Indonesia.
“IMA akan selalu menjadi partner pemerintah sejak berdiri di tahun 1975. Sebagai Assosiasi tambang nasional yang tertua maka IMA akan selalu menjadi rekan diskusi yang juga akan kritis terhadap pemerintah,” pungkasnya.
Baca Juga: Ketum IMA Tegas Dukung Kebijakan Hilirisasi Pemerintah di Industri Tambang
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP dengan Baterai 7000 mAh Terbaik 2026, Anti Lowbat Seharian Cocok untuk Ojol
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Sering Mati Listrik? Ini 4 Genset Mini 1000 Watt yang Irit dan Tidak Berisik
Pilihan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
IHSG Ambles 4,55% Sepekan, Kapitalisasi Pasar BEI Susut Rp486 Triliun
-
60% Anak Muda Terkendala Modal Usaha
-
Produk Tembakau Alternatif Ramai Digunakan, Edukasi Jadi Sorotan
-
Konsep Baru Transmigrasi, Mentrans Dorong Apartemen dan Rumah Susun untuk Pendatang
-
Pengendalian Industri Tembakau Picu Menjamurnya Rokok Ilegal
-
Perempuan Jadi Korban Jika Industri Tembakau Tertekan
-
Pemadaman Bergilir Akibat Pemangkasan RKAB Batubara oleh Kementerian ESDM
-
Hitung-hitungan Kerugian Negara dari Peredaran Rokok Ilegal
-
418 Ribu Penumpang Nikmati Diskon Kapal Feri, Kuota Masih Tersedia
-
Ternyata Kemasan Rokok Polos Melanggar Aturan