Suara.com - Indonesia patut bersyukur karena dianugerahi potensi sumber daya tambang yang beragam dan memenuhi standar ekonomis untuk dikembangkan. Sejak UU Minerba 2009 dan kemudian diperkuat oleh UU No.3 tahun 2020, Pemerintah mewajibkan perusahaan tambang untuk melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian.
“Suatu kebijakan yang awalnya diragukan oleh banyak pihak apakah Indonesia serius dan konsisten atau tidak menerapkan kebijakan ini. Namun, pada hari ini industri pengolahan dan pemurnian di Indonesia dengan dukungan Pemerintah telah berhasil membuktikan kemampuan dan tekad kita untuk menciptakan kemandirian tambang,” terang Ketua Umum Indonesia Mining Association (IMA) Rachmat Makkasau saat memberi sambutan pembukaan Indonesia Mining Summit (IMS) 2023 di Bali, (10/10/2023).
Program hilirisasi produk tambang atau pembangunan smelter di Indonesia sejauh ini telah berjalan baik dimana pada tahun 2024 dan 2025 nanti hampir semua smelter akan beroperasi maksimal.
Ini berarti bahan baku untuk industri akan berlimpah. Oleh karenanya Indonesia harus mulai fokus pada downstream industri, karena peluang peningkatan nilai tambah yang lebih banyak lagi ada pada downstream industri.
“Disinilah peluang yang harus dimanfaatkan oleh Indonesia dan akan sangat sayang juga hasil atau product smelter harus diexport dan menjadi bahan baku industri di negara lain,” terang Rachmat.
Itulah yang menjadi alasan dalam Indonesia Mining Summit 2023 ini mengusung tema “Hilirisasi Berkelanjutan”. IMA berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan Pemerintah dalam mendorong hilirisasi produk-produk tambang tidak hanya menghasilkan produk antara tetapi didorong lebih ke hilir.
“Indonesia akan memproduksi bahan baku dari nikel, tembaga dan lainnya yang akan menjadi bahan baku utama pembangunan barbasis industri di Indonesia dan IMA bersama para anggotanya terus berkomitmen mendukung pemerintah dalam program tersebut,”tandasnya.
Saat ini anggota IMA memproduksi hampir 100.% tembaga Indonesia, 60% nickel Indonesia, 70% batu bara Indonesia.
“IMA akan selalu menjadi partner pemerintah sejak berdiri di tahun 1975. Sebagai Assosiasi tambang nasional yang tertua maka IMA akan selalu menjadi rekan diskusi yang juga akan kritis terhadap pemerintah,” pungkasnya.
Baca Juga: Ketum IMA Tegas Dukung Kebijakan Hilirisasi Pemerintah di Industri Tambang
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
RUPST Bank Jago: Laba Tumbuh 115 Persen, Tetapkan Direksi Baru
-
BRI Life Catat Penurunan Klaim Rp1,17 Triliun di Kuartal I-2026
-
Profil Blueray Cargo: Perusahaan Spesialis Impor yang Seret Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama
-
PT Krakatau Osaka Steel Tutup dan PHK Ratusan Buruh, Kemenperin Prihatin
-
Penuhi Free Float, Prajogo Pangestu Lego Saham CUAN Sebesar Rp 467 M
-
Prioritaskan Transparansi, BRI Dukung Proses Hukum Kasus KoinWorks
-
Rupiah Menguat ke Rp 17.333/US$, Harapan Damai di Timur Tengah Jadi Tenaga
-
Segini Jumlah Uang yang Diterima Para Bos Bea Cukai di Hotel Borobudur
-
Purbaya Akui Kebobolan soal Pengadaan Motor Listrik BGN, Anggaran Bakal Diperketat
-
Fokus Jualan Pulsa Hingga Token Listrik, Bukalapak PHK 594 Karyawan