Suara.com - Dalam dunia bisnis, salah satu upaya untuk melakukan transaksi nontunai secara praktis adalah dengan memanfaatkan Open Banking API berlisensi PJP. Yang dimaksud dengan PJP atau Penyedia Jasa Pembayaran adalah bank atau lembaga nonbank yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi transaksi pembayaran kepada pengguna jasa.
Terdapat 3 kategori untuk izin PJP, yaitu kategori izin dengan modal disetor minimum Rp15 miliar, kategori izin dengan modal disetor minimum Rp5 miliar, dan kategori izin dengan modal disetor minimum Rp500 juta (bagi calon PJP yang tidak menyediakan sistem yang dapat digunakan oleh PJP kategori izin tiga lain) atau Rp1 miliar (bagi calon PJP yang menyediakan sistem yang dapat digunakan oleh PJP kategori izin tiga lain).
Mari pahami lebih lanjut mengenai sejumlah komponen sistem pembayaran selengkapnya melalui ulasan di bawah ini.
Memahami Prinsip Sistem Pembayaran
Sebelum membahas komponen-komponen dalam sistem pembayaran, ada baiknya apabila Anda mengenali terlebih dahulu prinsip-prinsip yang diterapkan pada sistem pembayaran di Indonesia. Berikut penjelasannya.
1. Data Aman
Keamanan data pengguna atau nasabah harus menjadi prioritas utama dalam melaksanakan aktivitas pembayaran. Oleh karena itu, pengelolaan sistem pembayaran harus dijalankan dengan cermat guna mengurangi risiko, terutama yang terkait dengan kredit dan pelunasan utang oleh individu maupun perusahaan.
2. Transaksi Efisien
Prinsip selanjutnya yang harus diterapkan dalam sistem pembayaran di Indonesia adalah menjalankan transaksi keuangan dengan efisiensi. Hal ini bertujuan untuk menekan biaya yang dibutuhkan untuk operasional dan perkembangan infrastruktur.
Baca Juga: Pemimpin yang Berperan dalam Majukan Teknologi Informasi Raih DT50 Award
3. Akses yang Setara
Di Indonesia, prinsip kesetaraan akses digunakan dalam penerapan sistem pembayaran untuk mencegah praktik monopoli yang bisa merugikan pengguna.
4. Melindungi Konsumen
Salah satu prinsip dalam sistem pembayaran yang esensial adalah perlindungan konsumen. Perlindungan ini dapat diwujudkan melalui pengawasan peredaran uang tunai dan penegakan kebijakan clean money policy.
Komponen-Komponen Sistem Pembayaran
Sebuah sistem pembayaran melibatkan beberapa komponen penting untuk meningkatkan kelancaran aktivitas ekonomi.
Berita Terkait
-
Penuhi Kebutuhan Ekosistem Digital di Sumut, Telkom Resmikan neuCentrIX Banda Aceh
-
Daftar Saham Kaesang Pangarep, Pundi-pundi Cuan Anak Jokowi dari Perusahaan Udang hingga Bank Digital
-
Telkomsel Luncurkan Jelajah Nusantara 2.0, Bisa Wisata Digital
-
Evolusi Perbankan Indonesia, CIMB Niaga Jadi Salah Satu Perbankan Inovatif dalam Tranformasi Digital
-
BUMN Ini Bakal Bantu Denpasar jadi Kota Pintar, Begini Caranya
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Lowongan Magang Bank BTN Terbaru Januari 2026, Terbuka untuk Semua
-
BRI Peduli Dukung Komitmen Kelola Sampah Modern Melalui Dukungan Operasional
-
Kementerian PU Bangun Sekolah Rakyat Tahap II di 104 Lokasi
-
Tak Cuma Impor Solar, Impor Avtur Juga Akan Dihentikan
-
Purbaya Buka Opsi Diskon Tarif Listrik untuk Korban Banjir Sumatra
-
Kementerian PU Targetkan 1.606 Unit Huntara di Aceh-Tapanuli Rampung Sebelum Ramadhan
-
RDMP Balikpapan Alami Hambatan, Bahlil Tuding Ada Pihak Tak Suka RI Swasembada Energi
-
Harga Emas dan Perak Meroket Usai Sengketa Trump vs The Fed Makin Memanas
-
Bahlil: Hanya Prabowo dan Soeharto Presiden yang Resmikan Kilang Minyak
-
Penunggak Pajak Jumbo Baru Setor Rp 13,1 T dari Total Rp 60 T