Suara.com - Para pemegang saham Freeport kembali jadi topik pembicaraan sepulang Presiden Joko Widodo dari Amerika Serikat. PT Freeport Indonesia dikabarkan segera memperpanjang kontrak dalam 20 tahun ke depan.
Meskipun saat ini izin usaha pertambangan khusus (IUPK) milik perusahaan asal Amerika Serikat tersebut masih berlaku hingga tahun 2041, pemerintah telah membuka opsi untuk perpanjangan kontrak.
Presiden Jokowi nampaknya sudah menyetujui usulan ini. Dalam syarat perpanjangan, Freeport diharuskan memberikan tambahan saham sebesar 10% kepada Indonesia, yang saat ini sudah memiliki mayoritas saham Freeport sebanyak 51%.
Informasi ini diungkapkan saat Jokowi bertemu dengan Chairman Freeport McMoRan, Ricard Adkerson, di Hotel Waldorf Astoria, Washington DC, Amerika Serikat, pada Senin (13/11/2023) kemarin.
Jokowi tampaknya ingin segera mengambil keputusan terkait perpanjangan kontrak Freeport. Dia menargetkan pembahasan mengenai perpanjangan kontrak dan penambahan saham sebesar 10% dapat diselesaikan pada akhir November tahun ini.
PT Freeport Indonesia adalah perusahaan tambang mineral afiliasi dari Freeport-McMoRan (FCX) dan Mining Industry Indonesia. Perusahaan ini menambang dan memproses bijih yang menghasilkan konsentrat dengan kandungan tembaga, emas, dan perak. Konsentrat yang dihasilkan sendiri dipasarkan ke berbagai penjuru dunia.
Siapa Saja Pemegang Saham Freeport
Jika mengacu pada berbagai kabar yang beredar, pada 21 Desember 2018 lalu Presiden Joko Widodo secara resmi menerima laporan bahwa 51,2% saham PTFI telah beralih ke indonesia melalui PT Inalum. Hal ini sudah secara lunas dibayarkan.
Sisa saham sebesar 48,8% dimiliki oleh Freeport-McMoRan Inc. (FCX).
Baca Juga: Bikin Jokowi Tersenyum, Bos Freeport Tambah Saham di Indonesia
Dari total lebih dari 50% saham tersebut, Inalum memegang saham langsung sebesar 26,2%, dan sebesar 25% sisanya dipegang oleh IPMM. Nantinya pemerintah Indonesia akan membahas peluang divestasi 10% saham PT Freeport Indonesia setelah tahun 2041 mendatang, seiring dengan proses perpanjangan izin kontrak PTFI.
Kepemilikan Saham Bertambah
Disampaikan oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif, rencana atas divestasi saham ini mempertimbangkan besaran investasi untuk eksplorasi yang telah dikeluarkan oleh PT Freeport Indonesia. Dalam 10 tahun, akan dilakukan eksplorasi tambahan dan akan dinilai di kemudian hari.
Pemerintah sendiri dikabarkan akan menambah kepemilikan saham sebesar 10% di PT Freeport Indonesia. Jika rencana ini terwujud, maka porsi saham MIND ID akan mencapai 61%.
Daftar Pemegang Saham Freeport
Pada tahun 1967 lalu, Freeport McMoRan memiliki sebesar 90,64% saham dari perusahaan tersebut. Kurang dari 10% sisanya dimiliki oleh pemerintah Indonesia, yang secara sah dan berdaulat merupakan negara yang berkuasa atas wilayah operasi Freeport.
Berita Terkait
-
OCBC NISP Sasar Sektor UMKM Usai Akusisi 99% Saham Bank Commonwealth
-
Aku Investor Saham: Langkah Awal Menuju Kemandirian Finansial di Pasar Modal
-
Profil Richard Adkerson, Bos Freeport McMoRan Ketemu Jokowi Bahas Penambahan Saham
-
Saham Freeport Milik Siapa? Jokowi dan Chairman Richard Adkerson Tambah 10 Persen Saham
-
Bikin Jokowi Tersenyum, Bos Freeport Tambah Saham di Indonesia
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Kencang bak Ninja, Harga Rasa Vario: Segini Harga dan Konsumsi BBM Yamaha MT-25 Bekas
Pilihan
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
Terkini
-
Kekayaan Ridwan Kamil dan Atalia Praratya yang Dikabarkan Cerai
-
Merger BUMN Karya Tuntas Awal 2026, BP BUMN Ungkap Update Terkini
-
Target Harga BUMI di Tengah Aksi Jual Saham Jelang Tahun Baru
-
HET Beras Mau Dihapus
-
Dana Jaminan Reklamasi 2025 Tembus Rp35 Triliun, Syarat Wajib Sebelum Operasi!
-
Harga Beras Bakal Makin Murah, Stoknya Melimpah di 2026
-
DJP Blokir 33 Rekening Bank hingga Sita Tanah 10 Hektare ke Konglomerat Penunggak Pajak
-
Emiten TRON Perkuat Bisnis Kendaraan Listrik, Jajaki Pengadaan 2.000 Unit EV
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
DJP Kemenkeu Kantongi Rp 3,6 Triliun dari Konglomerat Penunggak Pajak