Suara.com - Kedatangan pengungsi Rohingya memunculkan fenomena baru dari awalnya menerima dengan baik jadi pro dan kontra karena sebagian masyarakat justru menolak pengungsi korban Militer Myanmar tersebut.
Saat Indonesia tengah bersiap menuju Pemilu 2024, pemerintah kini dituntut memberikan jalan keluar masalah Rohingya di tanah air.
Sementara, UNHCR beberapa kali memberikan peringatan kepada Indonesia mengenai kemungkinan kedatangan jutaan pengungsi Rohingya.
Belakangan diketahui, kedatangan ratusan pengungsi Rohingya ke Aceh diduga melibatkan sejumlah warga Bangladesh sebagai promotor.
Salah satunya bernama Husson Mukhtar yang juga menyamar sebagai pengungsi, menggunakan kartu pengungsi UNHCR, dan meminta tarif sejumlah uang agar mereka dapat masuk ke Aceh. Untuk satu pengungsi, oknum penyalur pengungsi ilegal ini kabarnya menerima uang berkisar Rp 14 juta.
Pihak berwajib telah mengamankan Husson Mukhtar untuk tindak lanjut hukum. Meskipun terlihat miskin dan mendapat fasilitas dari Indonesia, pengungsi Rohingya ternyata memiliki sumber dana yang cukup, dengan beberapa di antaranya memiliki ponsel terbaru menurut kesaksian warga Aceh di media sosial.
Berdasarkan penelusuran terkait, pengungsi Rohingya mendapatkan dukungan dana dari International Organization for Migration (IOM), sebuah organisasi yang berfokus pada isu-isu migrasi dan memberikan bantuan kemanusiaan.
Seperti yang dikutip dari AyoBandung.com --jaringan Suara.com, salah seorang pengungsi Rohingya di Sidoarjo mengaku mendapatkan bantuan dari IOM sebelumnya, dan mereka menduga bantuan yang diterima di Indonesia juga berasal dari IOM.
Namun demikian, hal ini masih simpang siur karena ketidakjelasan sumber dan keterangan resmi terkait.
Baca Juga: Kontroversi Marshel Widianto: Kabar Diboikot TV, Kini Dikritik Buntut Konten Soal Rohingya
Dengan banyaknya kontroversi, ditambah dengan perilaku pengungsi yang membuat masyarakat jengah, pemerintah diharap bertindak tegas dalam menangani masalah ini dengan memprioritaskan kepentingan warga lokal dan memastikan tidak adanya imigran ilegal dalam penanganan ratusan pengungsi yang saat ini sedang ditindaklanjuti.
Berita Terkait
-
Penolakan Pengungsi Rohingya di Aceh Viral, Ketua PBNU Singgung Kewajiban Menolong Sesama Muslim
-
Pengungsi Rohingya ke Indonesia Jadi Ladang Bisnis Gelap, UNHCR Terseret
-
Makin Banyak Pengungsi Rohingya, Jokowi: Ada Keterlibatan Jaringan TPPO
-
Kontroversi Marshel Widianto: Kabar Diboikot TV, Kini Dikritik Buntut Konten Soal Rohingya
-
Deretan Kelakuan Minus Pengungsi Rohingya di Aceh: Tindakan Asusila hingga Kasus Perdagangan Orang
Terpopuler
- Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
- 7 HP Midrange RAM Besar Baterai 7000 mAh Paling Murah yang Layak Dilirik
- Motor Eropa Siap Sikat CBR150R dan R15, Harganya Cuma Segini
- Promo Alfamart Hari Ini 6 Mei 2026, Serba Gratis hingga Tukar A-Poin dengan Produk Pilihan
- 5 Sepatu Lokal Versatile Mulai Rp100 Ribuan, Empuk Buat Kerja dan Jalan Jauh
Pilihan
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
Terkini
-
Pertamina-Departemen Energi Amerika Serikat Bahas Penguatan Pasokan Energi & Infrastruktur Strategis
-
Anomali Wisatawan RI, Kini Incar Tanggal Kembar Demi Tiket Murah
-
RI Bakal Gandeng UNDP Sulap 9 Kota Besar Jadi "Surga" Kendaraan Listrik
-
Sah! SIG Putuskan Tebar Dividen Rp190,8 Miliar ke Investor
-
Direktur Pegadaian Selfie Dewiyanti Dianugerahi Indonesia Leading Women Awards 2026
-
Harga Beras Meroket! Pemerintah Gandeng 'Raksasa' Pangan Turun Gunung, Ada Apa?
-
Mengapa Pemerintah Mau Ganti LPG ke CNG? Apa Untung dan Bahayanya?
-
Rokok Ilegal Bikin Negara Boncos Rp 25 Triliun per Tahun
-
Perjanjian Ekonomi Digital ASEAN DEFA Rampung, Diteken November 2026
-
INDEF Ungkap Bahaya Baja Impor Murah Terhadap Proyek Infrastruktur