Suara.com - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan bantuan pangan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat terbukti mampu menekan inflasi. Secara tahunan atau year on year (YoY), inflasi tetap terjaga dengan baik dalam kisaran 2,8 persen.
Menurut Arief, level inflasi itu masih sangat baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sementara, Bank Indonesia (BI) telah memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2023 berada dalam kisaran 4,4-5,3 persen.
"Terbukti inflasi kita sangat baik 2,8 persen, yang itu nggak banyak dicapai negara-negara lain di dunia dan pertumbuhan ekonomi kita di atasnya (infasi). Pak Presiden selalu menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus di atas inflasi," ujar Arief yang dikutip, Jumat (22/12/2023).
Arief menuturkan program bantuan pangan juga diterapkan oleh negara lain di dunia, tidak hanya Indonesia saja. Namun, dirinya membeberkan terdapat kendala yang dihadapi, salah satunya kondisi geografis yang menyulitkan pendistribusian bantuan pangan tersebut.
"Di Indonesia lebih unik lagi karena negara kepulauan. Lebih dari 17 ribu pulau ini kita sudah lakukan bantuan pangan di lebih dari 1,5 juta titik GPM (Gerakan Pangan Murah) dan ini memang satu-satunya di dunia karena negara lain nggak bisa serentak kaya di kita," kata Mantan Direktur Utama RNI ini.
Tak hanya untuk ekonomi makro saja, Arief menyebut, bantuan pangan ini juga bisa memberikan efek ganda kepada semua pihak. Dia menambahkan, lewat bantuan pangan ini, kata Arief, Presiden Jokowi ingin menyerap hasil panen petani dan peternak lokal untuk dibeli oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang pangan.
"Jadi ini bukan uang habis pakai, uang hilang. Dibeli dengan harga yang baik kemudian disimpan menjadi CPP atau Cadangan Pangan Pemerintah. Jadi teman-teman petani hari ini sangat happy setiap ke sawah dengan Pak Presiden membeli di atas Rp7.000 harganya gabah kering siap panen, sehingga bisa dilihat NTP (Nilai Tukar Pertanian) tinggi di atas 113 persen. Dulu 95,28 persen, sekarang 113-114 persen," imbuh dia.
Arief menuturkan, program bantuan pangan semata-mata hanya untuk pengentasan kemiskinan, penurunan stunting hingga gizi buruk. Bapanas sendiri telah memetakan 74 kabupaten/kota se Indonesia untuk menyasar ke masyarakat rentan tersebut by name by address.
Baca Juga: Kemendagri Minta Daerah dengan Inflasi Tinggi Waspada
"Ini bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat kelas bawah atau desil satu yang merupakan keluarga dengan tingkat kesejahteraan rendah," pungkas dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Owner Bake n Grind Terancam Penjara Hingga 5 Tahun Akibat Pasal Berlapis
- Beda Biaya Masuk Ponpes Al Khoziny dan Ponpes Tebuireng, Kualitas Bangunan Dinilai Jomplang
- 5 Fakta Viral Kakek 74 Tahun Nikahi Gadis 24 Tahun, Maharnya Rp 3 Miliar!
- Promo Super Hemat di Superindo, Cek Katalog Promo Sekarang
- Tahu-Tahu Mau Nikah Besok, Perbedaan Usia Amanda Manopo dan Kenny Austin Jadi Sorotan
Pilihan
-
Cuma Satu Pemain di Skuad Timnas Indonesia Sekarang yang Pernah Bobol Gawang Irak
-
4 Rekomendasi HP Murah dengan MediaTek Dimensity 7300, Performa Gaming Ngebut Mulai dari 2 Jutaan
-
Tarif Transjakarta Naik Imbas Pemangkasan Dana Transfer Pemerintah Pusat?
-
Stop Lakukan Ini! 5 Kebiasaan Buruk yang Diam-diam Menguras Gaji UMR-mu
-
Pelaku Ritel Wajib Tahu Strategi AI dari Indosat untuk Dominasi Pasar
Terkini
-
Litbang Kompas: Masyarakat Puas dengan Kinerja Kementan, Produksi Meningkat, Stok Beras Berlimpah
-
IHSG Cetak Rekor Tertinggi pada Perdagangan Pekan Ini, Apa Pemicunya?
-
Air Minum Bersih untuk Semua: Menjawab Tantangan dan Menangkap Peluang Lewat Waralaba Inklusif
-
Airlangga: Stimulus Ekonomi Baru Diumumkan Oktober, Untuk Dongkrak Daya Beli
-
Berdasar Survei Litbang Kompas, 71,5 Persen Publik Puas dengan Kinerja Kementan
-
Belajar Kasus Mahar 3 M Kakek Tarman Pacitan, Ini Cara Mengetahui Cek Bank Asli atau Palsu
-
BPJS Ketenagakerjaan Dukung Penguatan Ekosistem Pekerja Kreatif di Konferensi Musik Indonesia 2025
-
Kementerian ESDM Akan Putuskan Sanksi Freeport Setelah Audit Rampung
-
Indonesia Tambah Kepemilikan Saham Freeport, Bayar atau Gratis?
-
Kripto Bisa Sumbang Rp 260 Triliun ke PDB RI, Ini Syaratnya