Suara.com - JK Ungkap Tanah Ribuan Hektare Milik Prabowo, Berawal dari Kredit Macet dan Diborong Sang Jenderal Secara Cash
Mantan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla buka suara tentang polemik ribuan hektare lahan milik Prabowo Subianto.
Dia bilang sang Jenderal memiliki lahan ribuan hektare tersebut usai memborongnya dari pemilik lama yang mengalami kredit macet di Bank Mandiri. Kala itu kata JK Prabowo membelinya secara cash atau tunai senilai USD150 juta.
JK mengungkapkan tanah yang dikuasai oleh Prabowo itu merupakan hasil pembelian dari pabrik kertas PT Kiani Lestari di Kalimantan milik Bob Hasan pada 2004 lalu.
"Prabowo datang ke kantor saya, dan dia ingin membeli pabrik kertas PT Kiani Lestari milik Bob Hasan yang macet di Bank Mandiri," cerita JK di Jakarta dikutip Kamis (11/1/2024).
Mendengar keinginan Prabowo tersebut, JK pun lantas menghubungi Direkur Utama Bank Mandiri kala itu yakni Agus Martowardojo. JK menanyakan kebenaran Bank Mandiri yang akan menjual pabrik kertas Kiani Lestari tersebut.
"Saya telepon Dirut Mandiri Agus Martowardojo. Saya bilang benar ada Kiani Kertas akan dijual? Berapa harganya? Kami akan jual US$150 juta dan sudah ada peminat dari Singapura, jangan jual ke Singapura lebih baik ke pengusaha nasional. Lalu dijawab Pak Agus, "Boleh Pak asal cash". Jadi di depan saya ada Pak Prabowo tetapi cash US$150 juta," tambahnya .
Setelah pertemuan itu, Prabowo kemudian membeli pabrik Kiani Kertas yang mempunyai lahan untuk hutan industri seluas kurang lebih 200 ribu hektare.
JK berharap keterangan ini menepis isu bahwa ia pernah memberikan lahan kepada Prabowo.
Baca Juga: Mantan Wapres Jusuf Kalla Temani Cak Imin Kampanye, Anies: Nanti Ada Waktunya
"Bukan saya berikan lahan, melainkan dia beli, pabriknya ada izin lahan, tetapi beda kabupaten," kata JK.
Sebelumnya kepemilikan lahan ribuan hektare lahan Prabowo ini rampai saat Debat Capres Ketiga yang digelar KPU pada Minggu (7/1/2024).
Saat itu calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menyinggung kepemilikan tanah Prabowo Subianto dalam debat capres Minggu (7/1) malam. Dalam momen itu, Anies menyebut Prabowo memiliki 340 ribu hektare (Ha) tanah, tapi di sisi lain hampir separuh tentara Indonesia belum memiliki rumah dinas.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyinggung anggaran yang besar Kementerian Pertahanan (Kemenhan) justru untuk membeli alutsista bekas.
"Kita ingin mengembalikan Rp 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu. Justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas, di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas, sementara menterinya punya lebih dari 340 hektare tanah di Republik ini. Ini harus diubah," ujar Anies
"Saya mengklarifikasi data yang meleset, maaf Pak Prabowo angkanya terlalu kecil, bukan 320 hektare tapi 340 ribu hektare, saya klarifikasi," lanjut Anies dalam sesi berikutnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
-
5 HP RAM 6 GB Paling Murah untuk Multitasking Lancar bagi Pengguna Umum
-
Viral Atlet Indonesia Lagi Hamil 4 Bulan Tetap Bertanding di SEA Games 2025, Eh Dapat Emas
-
6 HP Snapdragon RAM 8 GB Termurah: Terbaik untuk Daily Driver Gaming dan Multitasking
-
Analisis: Taktik Jitu Andoni Iraola Obrak Abrik Jantung Pertahanan Manchester United
Terkini
-
Kejar Daya Saing Ekonomi Berbasis Inovasi, UNSIALLDikti Dorong Kampus Masuk Peringkat Global WURI
-
Lebih dari 2 Dekade Melantai di Bursa Efek Indonesia, Harga Saham BBRI Telah Naik 48 Kali
-
Gaji PPPK Tidak Utuh? Cek Fakta dan Aturan Resminya
-
Inovasi Material Ramah Lingkungan Asal Indonesia di World Expo 2025 Osaka
-
Negosiasi Tarif Dagang dengan AS Terancam Gagal, Apa yang Terjadi?
-
BRI Rebranding Jadi Bank Universal Agar Lebih Dekat dengan Anak Muda
-
Kemenkeu Matangkan Regulasi Bea Keluar Batu Bara, Berlaku 1 Januari 2026
-
Cara Mengurus Pembatalan Cicilan Kendaraan di Adira Finance dan FIFGROUP
-
Pemerintah Tegaskan Tak Ada Impor Beras untuk Industri
-
CIMB Niaga Sekuritas Kedatangan Bos Baru, Ini Daftar Jajaran Direksi Teranyar