Suara.com - JK Ungkap Tanah Ribuan Hektare Milik Prabowo, Berawal dari Kredit Macet dan Diborong Sang Jenderal Secara Cash
Mantan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla buka suara tentang polemik ribuan hektare lahan milik Prabowo Subianto.
Dia bilang sang Jenderal memiliki lahan ribuan hektare tersebut usai memborongnya dari pemilik lama yang mengalami kredit macet di Bank Mandiri. Kala itu kata JK Prabowo membelinya secara cash atau tunai senilai USD150 juta.
JK mengungkapkan tanah yang dikuasai oleh Prabowo itu merupakan hasil pembelian dari pabrik kertas PT Kiani Lestari di Kalimantan milik Bob Hasan pada 2004 lalu.
"Prabowo datang ke kantor saya, dan dia ingin membeli pabrik kertas PT Kiani Lestari milik Bob Hasan yang macet di Bank Mandiri," cerita JK di Jakarta dikutip Kamis (11/1/2024).
Mendengar keinginan Prabowo tersebut, JK pun lantas menghubungi Direkur Utama Bank Mandiri kala itu yakni Agus Martowardojo. JK menanyakan kebenaran Bank Mandiri yang akan menjual pabrik kertas Kiani Lestari tersebut.
"Saya telepon Dirut Mandiri Agus Martowardojo. Saya bilang benar ada Kiani Kertas akan dijual? Berapa harganya? Kami akan jual US$150 juta dan sudah ada peminat dari Singapura, jangan jual ke Singapura lebih baik ke pengusaha nasional. Lalu dijawab Pak Agus, "Boleh Pak asal cash". Jadi di depan saya ada Pak Prabowo tetapi cash US$150 juta," tambahnya .
Setelah pertemuan itu, Prabowo kemudian membeli pabrik Kiani Kertas yang mempunyai lahan untuk hutan industri seluas kurang lebih 200 ribu hektare.
JK berharap keterangan ini menepis isu bahwa ia pernah memberikan lahan kepada Prabowo.
Baca Juga: Mantan Wapres Jusuf Kalla Temani Cak Imin Kampanye, Anies: Nanti Ada Waktunya
"Bukan saya berikan lahan, melainkan dia beli, pabriknya ada izin lahan, tetapi beda kabupaten," kata JK.
Sebelumnya kepemilikan lahan ribuan hektare lahan Prabowo ini rampai saat Debat Capres Ketiga yang digelar KPU pada Minggu (7/1/2024).
Saat itu calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menyinggung kepemilikan tanah Prabowo Subianto dalam debat capres Minggu (7/1) malam. Dalam momen itu, Anies menyebut Prabowo memiliki 340 ribu hektare (Ha) tanah, tapi di sisi lain hampir separuh tentara Indonesia belum memiliki rumah dinas.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyinggung anggaran yang besar Kementerian Pertahanan (Kemenhan) justru untuk membeli alutsista bekas.
"Kita ingin mengembalikan Rp 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu. Justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas, di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas, sementara menterinya punya lebih dari 340 hektare tanah di Republik ini. Ini harus diubah," ujar Anies
"Saya mengklarifikasi data yang meleset, maaf Pak Prabowo angkanya terlalu kecil, bukan 320 hektare tapi 340 ribu hektare, saya klarifikasi," lanjut Anies dalam sesi berikutnya.
Atas tudingan itu, Prabowo yang geram dengan tegas membantah luasan tanah yang disinggung Anies. Bahkan dia menyebut bahwa data yang diungkapkan Anies salah.
"Itu pun salah. Itu pun salah! Mas Anies, jangan buka data yang salah," kata Prabowo.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
LPS Ungkap Tabungan Masyarakat Masih Tumbuh, Simpanan di Bawah Rp100 Juta Naik 4,95 Persen
-
Purbaya Sidak Pabrik Baja Asal China, Diduga Akali Pajak karena Cuma Bayar Rp 20 M
-
Bitcoin dkk Diramal Bisa Jadi Sistem Finansial Alternatif RI Dalam Waktu 3 Tahun
-
5 Tahun Holding UMi: Lebih Mudah, Dekat dan Berdampak untuk Nasabah PNM Mekaar
-
Delapan Klaster Program Prioritas Nasional di 2027
-
Bahlil Minta Lebih Banyak Lahan untuk Sawit demi Ambisi B80
-
Bahlil Stop Ekspor Batu Bara Usai PLN Kekurangan Pasokan
-
Sandiaga Uno Suntik Modal MUTU, Pasar Karbon RI Jadi Incaran
-
Jasa Marga Tingkatkan Komitmen Pengelolaan Green Toll Road dan Transformasi Rest Area Berkelanjutan
-
LPS Naikkan Bunga Penjaminan Simpanan Rupiah, Kini Tembus 3,75%