Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akhir-akhir ini tampak rajin untuk membagikan bansos ke sejumlah masyarakat disetiap daerah yang ia kunjungi.
Asal tahu saja anggaran bansos pada tahun 2024 mengalami kenaikan sekitar Rp20 triliun menjadi Rp496 triliun dari Rp476 triliun pada 2023. Kenaikan anggaran bansos ini pun menjadi polemik karena terjadi di tahun politik dan disalurkan di masa kampanye.
Sri Mulyani menuturkan bahwa bansos adalah salah satu instrumen di dalam APBN, dimana ada dalam Undang-Undang (UU) dan dibahas oleh seluruh partai politik dan fraksi di Senayan DPR RI sehingga menjadi sebuah instrumen negara bersama.
"Ini untuk menekankan bahwa bansos tahun 2023 nilanya Rp476 triliun, jadi semua partai politik yang membahas hak budgetnya bersama pemerintah silahkan menjelaskan APBN itu sebagai instrumen," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang dilihat secara daring melalui kanal Youtube Kemenkeu, Selasa (30/1/2024).
"Untuk tahun ini anggaran bansos di APBN kita menjadi Rp296 triliun jadi beda sekitar Rp20 triliun, tentunya perkembangannya kita monitor kedepannya. Tapi point saya angka Rp476 atau Rp496 ada di dalam UU APBN dibawa oleh pemerintah dan dibahas oleh DPR," tambahnya.
Jadi menurut Sri Mulyani jika pemerintah menggunakan anggaran APBN itu berarti penggunaanya sudah disetujui oleh DPR yang dibahas secara bersama-sama.
Asal tahu saja Presiden Jokowi makin gencar membagikan bansos. ejak akhir 2023, baik berupa bantuan langsung tunai (BLT), seperti bahan pangan maupun uang tunai.
Terbaru, Jokowi bahkan memperpanjang BLT Rp200 ribu per bulan untuk Februari, Maret, April. BLT tersebut akan diberikan mulai Februari 2024, dan dibayar total Rp600 ribu.
Baca Juga: Jokowi Makan Bakso bareng Prabowo, Bawaslu Akui Kesulitan Jika Ada Kampanye Terselubung
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- 4 Bohlam Lampu Emergency LED Terbaik Otomatis Nyala saat Mati Listrik, Lebih Aman Tanpa Lilin
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Purbaya Sidak Pabrik Baja Asal China, Diduga Akali Pajak karena Cuma Bayar Rp 20 M
-
Bitcoin dkk Diramal Bisa Jadi Sistem Finansial Alternatif RI Dalam Waktu 3 Tahun
-
Delapan Klaster Program Prioritas Nasional di 2027
-
Bahlil Minta Lebih Banyak Lahan untuk Sawit demi Ambisi B80
-
Bahlil Stop Ekspor Batu Bara Usai PLN Kekurangan Pasokan
-
Sandiaga Uno Suntik Modal MUTU, Pasar Karbon RI Jadi Incaran
-
Jasa Marga Tingkatkan Komitmen Pengelolaan Green Toll Road dan Transformasi Rest Area Berkelanjutan
-
LPS Naikkan Bunga Penjaminan Simpanan Rupiah, Kini Tembus 3,75%
-
Toko Online Wajib Punya NIB, Termasuk Penjual Barang Bekas: Ini Ketentuannya
-
LPDB Koperasi Ajak Gerakan Credit Union Perkuat Koperasi Desa Merah Putih