Suara.com - Hilirisasi terbukti mampu meningkatkan nilai tambah ekspor non-migas Indonesia, bahkan Indonesia sempat dicekal oleh Eropa dan China karena perkembangan ekspor yang begitu pesat. Hal ini dikatakan mantan Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi.
Menurutnya, hilirisasi yang dilakukan pemerintah Indonesia mampu membuat negara-negara maju ketar-ketir.
Sebelum Desember 2019, kata Lutfi, Indonesia hanya mengekspor bijih atau ore nikel. Bahan mentah itu dijual ke China dengan harga 20/ton Dolar AS, atau setara dengan Rp316.460 (asumsi kurs Rp15.823 per dolar AS). Barang mentah itu lalu kembali dibeli Indonesia menjadi barang jadi.
“Ini sudah menjadi cerita dari zaman penjajahan Belanda, tidak pernah berakhir sampai Indonesia merdeka,” ujar Lutfi, dalam acara Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) Talkshow: Blak-blakan Soal Mobil Nasional dan Polemik LFP vs Nikel, Jakarta, Senin (29/1/2024).
Bukan hanya nikel, bauksit Indonesia juga digali oleh Jepang karena memiliki konsesi sejak 1980. Jepang menggali Pulau Kijang, di Kepulauan Riau sampai hampir tenggelam.
Nikel dan bauksit diolah oleh negara-negara yang memiliki teknologi untuk bahan baku produk jadi, salah satunya kendaraan. Nantinya produk-produk tersebut bakal masuk ke Indonesia melalui impor secara lengkap dan dirakit di Indonesia atau completely knocked down (CKD).
Pada Desember 2019, lanjut Lutfi, Presiden Joko Widodo mulai melarang ekspor ore nikel. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang memberhentikan ekspor tersebut.
Pasca-larangan, sambungnya, nilai ekspor Indonesia pun meroket. China lantas menerapkan kebijakan bea masuk tindak pengamanan (BMTP) atau safeguard dengan penalti 20% sejak akhir 2020. Negeri Panda melakukan hal ini, agar industri baja nirkaratnya tidak hancur karena Indonesia.
“Neraca perdagangan Desember 2019 ekspor ore kita yang berbasis nikel 1,1 miliar Dolar AS atau setara Rp17,4 triliun. Ini belum bicara baterai. Januari 2020 kita lihat berapa ekspor kita yang berbasis berdasarkan nikel yang sudah diolah menjadi stainless steel. Angka loncat jadi 10,86 miliar Dolar AS (setara Rp 171,8 triliun). Ada 11 kali nilai tambah, ekspor lagi ke China 69%. Kemudian, industri China yang paling kompetitif di dunia kalah sama Indonesia, dikasih barrier (hambatan tarif 20%),” ujar Luthfi.
Baca Juga: Luhut Minta Cak Imin Jangan Jadi Pembohong Demi Kekuasaan, Publik: Kasih Paham Opung!
Luthfi, yang saat itu merupakan menteri perdagangan periode 2020-2022, sempat khawatir bahwa kebijakan itu bakal menurunkan ekspor Indonesia. Namun neraca perdagangan Indonesia dengan China ternyata tetap mencatatkan hasil positif bagi ekspor Indonesia, yang mana pengiriman baja nirkarat tumbuh hampir dua kali lipat.
Selain China, Eropa juga berupaya mencekal pertumbuhan ekspor Indonesia, dengan menyebut program hilirisasi Indonesia tidak ramah lingkungan. Oleh karenanya, eks Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal periode 2005-2009 itu mengatakan bahwa Indonesia memerangi kebijakan diskriminatif tersebut melalui World Trade Organization (WTO).
Lutfi juga sangat mendukung hilirisasi yang ingin digenjot pemerintah ke depan. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi negara dengan perekonomian kuat. Dia pun ingin Indonesia bisa menjadi negara industrialisasi, yang merupakan kunci untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).
“Kita ada deadline, kalau tidak industrialisasi, telat dan tidak melaksanakan pada hari ini juga, maka kita tidak bisa keluar middle income trap 2038-2040 kita selesai,” tutur mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat itu.
Di sisi lain, Ketua Umum Repnas Anggawira menyatakan, hilirisasi merupakan cara bagi Indonesia untuk naik kelas menjadi negara maju. Sehingga, terlepas dari siapa yang nantinya memenangkan Pilpres 2024, presiden terpilih haruslah meneruskan kebijakan hilirisasi.
Senada dengan pemaparan Lutfi, pria yang juga menjabat sebagai Sekjen Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) itu mengatakan, hilirisasi telah menaikkan daya tawar Indonesia di kancah global. Alhasil, negara ini semakin tidak mudah untuk ditekan negara lain.
Berita Terkait
-
M Lutfi Analogikan Jokowi Sopir Medan, Luhut Keneknya Persoalan Hilirisasi: Berani!
-
Kapan Pertama Kali Hilirisasi Nikel di Indonesia: Momentum dan Dampaknya
-
Siap Adu Data Dengan Luhut, Tom Lembong Terima Ajakan Cak Imin Cek Tambang Nikel
-
Geisz Chalifah Tantang Debat Luhut vs Cak Imin Digelar Terbuka, Berani Ga Opung?
-
Tiga Tim Paslon: Kelestarian dan Tata Kelola, Kunci Hilirisasi Indonesia
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Mobil Bekas Kabin Luas di Bawah 90 Juta, Nyaman dan Bertenaga
- 4 Daftar Mobil Bekas Pertama yang Aman dan Mudah Dikendalikan Pemula
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- 6 Shio Ini Diramal Paling Beruntung dan Makmur Pada 11 Desember 2025, Cek Kamu Salah Satunya?
- Kode Redeem FC Mobile 10 Desember 2025: Siap Klaim Nedved dan Gems Melimpah untuk Player F2P
Pilihan
-
Rencana KBMI I Dihapus, OJK Minta Bank-bank Kecil Jangan Terburu-buru!
-
4 Rekomendasi HP 5G Murah Terbaik: Baterai Badak dan Chipset Gahar Desember 2025
-
Entitas Usaha Astra Group Buka Suara Usai Tambang Emas Miliknya Picu Bencana Banjir Sumatera
-
PT Titan Infra Sejahtera: Bisnis, Profil Pemilik, Direksi, dan Prospek Saham
-
OJK: Kecurangan di Industri Keuangan Semakin Canggih
Terkini
-
Perjanjian Dagang Terancam Batal, ESDM Tetap Akan Impor Migas AS
-
PLTU Labuhan Angin dan Pangkalan Susu Tetap Beroperasi di Tengah Banjir Sumut
-
Rupiah Kokoh Lawan Dolar AS pada Hari Ini, Tembus Level Rp 16.646
-
ESDM Mau Perpanjang Kebijakan Pembelian BBM Subsidi Tanpa QR Code di Aceh, Sumut, Sumbar
-
Danantara Rayu Yordania Guyur Investasi di Sektor Infrastruktur Hingga Energi
-
KB Bank dan Intiland Sepakati Pembiayaan Rp250 Miliar untuk Kawasan Industri
-
Klaim Asuransi Bencana Sumatra Nyaris Rp1 Triliun, Ini Rinciannya
-
Rencana KBMI I Dihapus, OJK Minta Bank-bank Kecil Jangan Terburu-buru!
-
Pindar dan Rentenir Bikin Ketar-ketir, Mengapa Masih Digemari Masyarakat?
-
Program MBG Jadi Contoh Reformasi Cepat, Airlangga Pamerkan ke OECD