Soal Transisi ke Pemerintahan Baru, Sri Mulyani Nggak Mau Ikutan

Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani tak mau ikutan soal pembahasan menuju transisi ke pemerintahan baru pada Oktober 2024.

Asal tahu saja Pemerintahan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir pada bulan Oktober 2024 dan akan digantikan dengan pemenang Pemilu 2024.

Sri Mulyani mengaku tak mau ambil pusing soal itu, dirinya mengaku masih akan fokus terhadap kinerja APBN tahun ini.

"Nanti itu Bapak Presidenlah ya. Aku enggaklah, aku ngurusin APBN aja," kata Sri Mulyani di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/2/2024).

Meski demikian, Ani sapaan akrabnya mengakui sinkronisasi menuju transisi pemerintahan baru adalah hal yang penting. Menurut dia harus ada pembahasan antara pemerintah Jokowi dengan presiden berikutnya.

Dalam pertemuan dengan Jokowi hari ini, Sri Mulyani mengaku mendapat sejumlah arahan. Salah satunya terkait transisi kepemimpinan ke presiden baru.

"Juga mendapatkan arahan mengenai bagaimana untuk menavigasi situasi saat-saat ini ya, terutama pada kondisi transisi supaya bisa berjalan dengan baik," ujarnya.

Akan tetapi, Sri Mulyani enggan membeberkan detail arahan Jokowi tentang transisi pemerintahan.

Berdasarkan hasil hitung cepat KPU hingga Senin (19/2/2024) menunjukkan suara yang masuk ke KPU telah mencapai 70,47% yang berasal dari 580.097 TPS dari total 823.236 TPS.

Baca Juga: Surya Paloh Bertemu Jokowi di Istana, NasDem Bakal Login Koalisi Indonesia Maju?

Capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memperoleh suara 54.505.337 atau 58,31 persen.

Sementara posisi kedua masih ditempati capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan 22.763.405 suara atau 24,35 persen.

Untuk capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD memperoleh 16.213.499 suara atau 17,34 persen.