Prabowo Mau Tinggalkan Sri Mulyani dan Rombak Kemenkeu

Suara.com - Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka saat ini unggul sementara dalam Real Count KPU dengan perolehan suara mencapai 58% per Selasa (20/2/2024).

Jika hasil ini tidak berubah sampai penghitungan resmi selesai kemungkinan besar Pemilu 2024 akan satu putaran dan paslon ini akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan membuat kabinet baru.

Yang menarik, Prabowo sendiri kemungkinan besar tak akan memasukkan nama Sri Mulyani dalam jajaran kabinetnya. Tak hanya itu mantan Danjen Kopassus ini juga berencana merombak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo mengungkapkan bahwa chemistry antara Prabowo dan Sri Mulyani tak pernah sejalan dan seirama.

"Tapi kalau saya sebagai ekonom membaca dan melihat memang chemistry Pak Prabowo dengan Mba Ani (panggilan Sri Mulyani) enggak jalan," ujarnya kepada media dikutip Selasa (20/2/2024).

Meski demikian kata dia hingga saat ini belum ada pembicaraan resmi terkait susunan menteri kabinet yang bakal siapkan.

"Pasti nanti akan ada pembicaraan dan pengaturan berapa yang parpol dan berapa nonparpol," jelasnya.

Yang jelas, kata Drajad, Prabowo menginginkan para pembantunya nanti diisi oleh orang-orang yang mempunyai misi sama dalam memajukan Indonesia.

"Pak Prabowo mengatakan siapa saja yang ingin membantu Indonesia, maka akan masuk (tim kabinet). Tapi kembali lagi, semua keputusan presiden yang dilantik nanti," katanya.

Baca Juga: Gibran Rakabuming Jawab Singkat Padat soal Bocoran Daftar Menteri, Warganet: Cuek Amat

Tak hanya soal itu, Prabowo sendiri juga berencana akan merombak struktur organisasi Kemenkeu sesuai dengan janji kampanye. Salah satunya memisahkan Ditjen Pajak dan membentuk lembaga baru bernama Badan Penerimaan Negara.

Janji tersebut terlihat dalam Visi Misi Indonesia Maju 2024 yang dibuat mereka. Setidaknya ada 8 program yang akan dibuat dalam visi misi mereka bertajuk '8 Program Hasil Terbaik Cepat'.

Salah satunya program yang menarik adalah soal pendirian Badan Penerimaan Negara.

"Pendirian Badan Penerimaan Negara ditargetkan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB mencapai 23 persen," sebut dokumen tersebut.

Oleh karena itu, anggaran pemerintah perlu ditingkatkan dari sisi penerimaan yang bersumber dari pajak dan bukan pajak (PNBP).

"Untuk itu, negara membutuhkan terobosan konkret dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari dalam negeri," kata Prabowo-Gibran.

Jika Prabowo-Gibran benar terpilih, kondisi ini akan membuat lembaga Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terancam bubar karena selama ini urusan penerimaan negara diurus oleh lembaga yang bernaung di Kementerian Keuangan tersebut.