Kantor Berita Al Jazeera 'Dibungkam' Israel Gara-gara Ungkap Kondisi Palestina

Suara.com - Menteri Komunikasi Israel, Shlomo Karhi, mengungkapkan, pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menutup saluran televisi Al Jazeera yang didanai oleh Qatar pada Rabu (21/2) malam.

Pernyataan tersebut diberikan dalam sebuah sesi yang diselenggarakan oleh Komite Keamanan Nasional di Knesset (parlemen Israel) untuk membahas rancangan undang-undang (RUU) yang memungkinkan Karhi "memerintahkan penutupan media jika dianggap membahayakan keamanan nasional."

“Kami menyiapkan prosedur yang diperlukan untuk penutupan Al Jazeera. Ada masalah lain yang mungkin perlu kita selesaikan,” kata dia, dikutip dari Anadolu via Antara.

RUU tersebut disahkan oleh pemerintah Israel pada tanggal 12 Februari dan telah melewati tahap pembahasan pertama di Knesset.

Menurut RUU tersebut, menteri komunikasi akan diberikan wewenang untuk menutup jaringan media asing yang beroperasi di Israel, serta menyita peralatan mereka jika menteri pertahanan mengidentifikasi bahwa siaran mereka membawa ancaman yang nyata terhadap keamanan negara.

“Kami berhasil mengubah peraturan darurat dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan kami menerapkannya – kami menutup [saluran Lebanon] Al Mayadeen,” demikian pernyataan Knesset mengutip ucapan Kahri.

“Media-media ini menghasut untuk melawan Israel, dan merupakan saluran yang mencekoki warga Arab Israel dan mereka yang berada di Otoritas Palestina,” ujar dia menambahkan.

Al Jazeera memiliki kantor di Israel dan tim koresponden yang bekerja sepanjang tahun, termasuk meliput perang Israel yang sedang berlangsung di Jalur Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 29.300 orang sejak 7 Oktober.

Baca Juga: Tanya Fedi Nuril ke Menhan Prabowo soal Israel, Kali Ini Ungkit Impor Senjata