Suara.com - Menteri BUMN Erick Thohir mengaku setuju soal 4 calon Menteri Keuangan yang berlatar bankir yang bakal dipilih oleh Prabowo Subianto jika sudah diumumkam menjadi pemenang Pilpres 2024.
"Empat-empatnya bagus. Tapi, saya bukan posisinya untuk menilai itu. Pasti ada otoritas yang lebih mengerti," kata Erick Thohir di Jakarta, dikutip Minggu (4/3/2024).
ET sapaan akrabnya pun sudah mengetahui 4 calon yang dimaksud tersebut, yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Mahendra Siregar, Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmodjo dan Direktur Utama Bank BNI Royke Tumilaar.
"Ya, figur-figur (diatas) yang sangat bagus menurut saya," tambah Erick.
Sebelumnya, Prabowo Subianto disebut sudah menyiapkan sejumlah nama untuk diangkat menjadi Menteri Keuangan jika sudah diumumkam secara resmi menjadi pemenang Pemilu 2024.
Laporan itu diungkap oleh media asing asal Amerika Serikat (AS) Bloomberg yang dikutip hari ini Rabu (28/2/2024).
Menurut laporan tersebut, Prabowo dikabarkan sedang mempertimbangkan sejumlah tokoh yang berlatar belakang bankir sebagai Menteri Keuangan.
Sejumlah nama pun disebutkan dalam laporan Bloomberg tersebut, diantaranya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar hingga Direktur Utama Bank BNI Royke Tumilar.
Nama-nama itu disebut sejumlah sumber dianggap cocok untuk peran Menteri Keuangan karena keahlian finansial dan kemampuan memimpin secara efektif.
Baca Juga: Dear Pak Prabowo Subianto, Begini Lho Kata Dokter Gizi Soal Menu Makan Siang Gratis
"Prabowo tidak akan menjadikan Menteri Keuangan sebagai posisi tawar-menawar politik. Jabatan itu disebut di atas politik, dibutuhkan orang yang teliti dan piawai dalam mengelola anggaran negara," tulis laporan tersebut.
Alhasil jika isu ini benar, rumor Sri Mulyani yak tak ikut disertakan dalam gerbong kabinet Prabowo-Gibran betul adanya.
"Menteri Keuangan baru akan menggantikan Sri Mulyani Indrawati, satu-satunya perempuan yang pernah ditunjuk untuk peran tersebut sejak kemerdekaan Indonesia pada 1945," tulis Bloomberg.
Dalam laporan itu juga disebutkan bahwa peran Menteri Keuangan bakal memiliki tanggung jawab besar yang bisa mengatur kondisi keuangan negara.
"Sehingga orang tersebut harus mempertahankan disiplin fiskal, yang telah menjadi hal penting dalam menstabilkan rupiah dan meyakinkan investor asing, sambil mengamankan pendanaan yang cukup untuk rencana pengeluaran besar Prabowo," tulis laporan tersebut.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Mobil Bekas Kabin Luas di Bawah 90 Juta, Nyaman dan Bertenaga
- 4 Daftar Mobil Bekas Pertama yang Aman dan Mudah Dikendalikan Pemula
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- 6 Shio Ini Diramal Paling Beruntung dan Makmur Pada 11 Desember 2025, Cek Kamu Salah Satunya?
- Kode Redeem FC Mobile 10 Desember 2025: Siap Klaim Nedved dan Gems Melimpah untuk Player F2P
Pilihan
-
Rencana KBMI I Dihapus, OJK Minta Bank-bank Kecil Jangan Terburu-buru!
-
4 Rekomendasi HP 5G Murah Terbaik: Baterai Badak dan Chipset Gahar Desember 2025
-
Entitas Usaha Astra Group Buka Suara Usai Tambang Emas Miliknya Picu Bencana Banjir Sumatera
-
PT Titan Infra Sejahtera: Bisnis, Profil Pemilik, Direksi, dan Prospek Saham
-
OJK: Kecurangan di Industri Keuangan Semakin Canggih
Terkini
-
Perjanjian Dagang Terancam Batal, ESDM Tetap Akan Impor Migas AS
-
PLTU Labuhan Angin dan Pangkalan Susu Tetap Beroperasi di Tengah Banjir Sumut
-
Rupiah Kokoh Lawan Dolar AS pada Hari Ini, Tembus Level Rp 16.646
-
ESDM Mau Perpanjang Kebijakan Pembelian BBM Subsidi Tanpa QR Code di Aceh, Sumut, Sumbar
-
Danantara Rayu Yordania Guyur Investasi di Sektor Infrastruktur Hingga Energi
-
KB Bank dan Intiland Sepakati Pembiayaan Rp250 Miliar untuk Kawasan Industri
-
Klaim Asuransi Bencana Sumatra Nyaris Rp1 Triliun, Ini Rinciannya
-
Rencana KBMI I Dihapus, OJK Minta Bank-bank Kecil Jangan Terburu-buru!
-
Pindar dan Rentenir Bikin Ketar-ketir, Mengapa Masih Digemari Masyarakat?
-
Program MBG Jadi Contoh Reformasi Cepat, Airlangga Pamerkan ke OECD