Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan bahwa realisasi penerimaan pajak hingga 15 Maret 2024 mencapai Rp342,88 triliun, yang setara dengan 17,24 persen dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.
“Penerimaan pajak sampai 15 Maret mencapai Rp342,88 triliun, ini artinya 17,24 persen dari target,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin (25/3/2024).
Penerimaan pajak penghasilan (PPh) non migas tercatat sebesar Rp203,92 triliun atau setara dengan 19,18 persen dari target. Pajak pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) terdata senilai Rp121,92 triliun atau 15,03 persen dari target.
Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya tercatat sebesar Rp2,56 triliun atau 6,79 persen dari target. Sementara realisasi penerimaan dari PPh migas tercatat Rp14,48 triliun atau setara dengan 18,95 persen dari target.
“Penerimaan pajak kita agak mengalami tekanan karena harga komoditas yang menurun mulai tahun lalu, akibatnya perusahaan meminta restitusi sehingga restitusi neto kita mengalami tekanan. Namun, dari sisi brutonya, kalau belum dikurangi restitusi kita masih tumbuh 5,7 persen,” jelas Sri Mulyani.
Hal tersebut terutama terlihat dari penurunan pendapatan pajak pertambahan nilai (PPN) dalam negeri dan pajak penghasilan (PPh) dari sektor migas. Sementara itu, pendapatan pajak penghasilan (PPh) dari sektor non-migas masih mengalami pertumbuhan positif, yang didorong oleh aktivitas ekonomi dalam negeri.
Secara keseluruhan, pendapatan negara mencapai Rp493,2 triliun, atau sekitar 17,6 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.802,3 triliun. Capaian ini mengalami kontraksi sebesar 5,4 persen secara tahunan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Penerimaan dari sektor perpajakan mencapai Rp399,4 triliun, terdiri dari pendapatan pajak sebesar Rp342,9 triliun dan pendapatan dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp56,5 triliun. Sementara itu, pendapatan negara bukan pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp93,5 triliun, dan terdapat juga pendapatan dari hibah sebesar Rp0,2 triliun.
Baca Juga: Zakat Fitrah Pakai Uang Saat Beras Mahal, Apa Boleh? Buya Yahya Sebut Diutamakan Makanan Pokok
Berita Terkait
-
Berapa Uang Pensiun yang Diterima Ganjar? Rumah Barunya Disebut Terlalu Sederhana
-
Penumpang Wajib Lapor Barang Bawaan ke Bea Cukai? Simak Faktanya
-
Klarifikasi Bea Cukai Terkait Aturan Barang ke Luar Negeri
-
Publik Kritik Aturan Bea Cukai Barang Luar Negeri: Ribet dan Memberatkan
-
Zakat Fitrah Pakai Uang Saat Beras Mahal, Apa Boleh? Buya Yahya Sebut Diutamakan Makanan Pokok
Terpopuler
- Apakah Jateng Tak Punya Gubernur? Ketua TPPD: Buktinya Pertumbuhan Ekonomi Jateng Nomor Dua di Jawa
- Terpopuler: 5 HP Samsung RAM 8 GB Termurah, Sinyal Xiaomi 17T Series Masuk Indonesia
- Ayatollah Ali Khamenei Diklaim Tewas, Foto Jasadnya Ditunjukkan ke Benjamin Netanyahu
- 4 Seri MacBook yang Harganya Terjun Bebas di Awal 2026, Mulai Rp8 Jutaan
- Promo Indomaret 26 Februari Sampai 1 Maret 2026, Diskon Besar Minyak Goreng dan Pampers
Pilihan
-
Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Langsung Dibawa ke Jakarta
-
Iran Bombardir Kantor Benjamin Netanyahu Pakai Rudal Hipersonik, Kondisinya Belum Diketahui
-
Istri Ayatollah Ali Khamenei Juga Gugur Sehari Setelah Sang Suami, Dibom Israel-AS
-
Istri Ali Khamenei Meninggal Dunia Akibat Luka Serangan AS-Israel ke Iran
-
Bakal Gelap Gulita! Pemkot Solo Stop Sementara Pembayaran Listrik Keraton Surakarta ke PLN
Terkini
-
Intervensi BI Manjur, Rupiah Berhasil 'Rebound' Tipis ke Rp16.861
-
Garda Revolusi Iran Serang Tanker Minyak, Pasokan Energi Dunia Terancam Lumpuh
-
IHSG Hijau di Awal Perdagangan, Tapi Analis Peringatkan Siap-Siap Ambles Lagi
-
DEN Yakin Pasokan LNG dan Minerba Tahan Bating Hadapi Eskalasi Timur Tengah
-
Hidrogen Disebut Solusi Transportasi Rendah Emisi, Ini Alasannya
-
BEI Jatuhkan 294 Sanksi ke 142 Emiten pada Januari 2026, Mayoritas Gara-gara Ini
-
BPS: Impor Migas Masih Dominan di Awal Tahun, Melonjak 27,52%
-
BPKH Tuntaskan 95,69 Persen Rekomendasi BPK Sepanjang 2025
-
Jaga Kepercayaan Publik, 1.647 SPBU Pertamina Diperketat Pengawasan Mutunya
-
Bursa Kripto Jadi Acuan Harga Emas Dunia saat Pasar AS Tutup di Tengah Perang