Praktik konservasi, yaitu pemanfaatan dan pengawetan yang dilakukan perempuan Sungai Utik, penting untuk dilestarikan mengingat praktik ramah lingkungan ini selaras dengan pelestarian hutan.
"Masyarakat adat Iban menggunakan tumbuhan pewarna alami ini dengan bijak, hanya mengambil bagian tertentu dan memanfaatkan tumbuhan yang sudah mati, terutama pewarna alam dari ulin," jelas Wahdina.
Penggunaan tumbuhan hutan ini turut membentuk budaya sandang dari Dayak Iban. Mereka menjadikan kain tenun sebagai identitas dalam berbagai upacara adat seperti perkawinan, gawai (perayaan setelah panen), hingga kematian.
Selain untuk kebutuhan sehari-hari, kini tenun ikat Dayak Iban ini mampu menjadi salah satu tumpuan ekonomi masyarakat.
Sayangnya, meski pun bernilai jual tinggi produk tenun pewarna alam ini masih terbatas pemasarannya. Kondisi ini mendorong Asosiasi Perempuan Pendamping Usaha Kecil (Asppuk) mendampingi komunitas masyarakat Dayak Iban, kurun 2016-2019.
Selain pendampingan dalam pelestarian tenun pewarna alam, Asppuk juga mencoba mempromosikan kain tenun pewarna alam ke pasar global. Antara lain membawa tenun Dayak Iban ke New York Fashion Week.
Anggota Dewan Pengurus Nasional Asppuk, Salmiah Ariyana, mengatakan lembaganya mendampingi perempuan perajin tenun ikat Dayak Iban karena ketergantungan mereka terhadap tenun. Tenun adalah identitas sekaligus tumpuan ekonomi.
Sejak 2016, Asppuk dan Yayasan Kehati melalui program Tropical Rainforest Conservation Action (TFCA) mendampingi masyarakat adat Dayak Iban. Program bertujuan melakukan konservasi tumbuhan pewarna alam di 11 kampung/dusun di Kecamatan Embaloh Hulu dan Batang Lupar, termasuk di Dusun Utik.
"Kami merestorasi kembali pengetahuan mereka tentang pewarna alam karena selama ini hanya penenun senior yang masih mengenal jenis tumbuhan pewarna alam ini. Beberapa tumbuhan juga sudah sulit ditemukan," tukas Ariyana.
Baca Juga: Terungkap! Ciri Pebisnis Visioner Elon Musk Lewat Antusiasme Investasi di 3T
Pemerintah daerah juga mencoba mengambil peran dalam memasarkan produk mereka. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kalimantan Barat mendirikan galeri di samping Pendopo Gubernur Kalbar di Kota Pontianak. Ada 147 jenis hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang dipamerkan di galeri itu.
Adi Yani, Kepala DLHK Provinsi Kalbar mengatakan produk HHBK punya peran penting dalam menyokong perekonomian masyarakat di sekitar hutan.
Data DLHK Provinsi Kalbar menyebutkan pada 2023 nilai ekonomi HHBK daerah ini mencapai Rp 2,21 miliar yang dihasilkan dari 42 kelompok usaha dengan 46 aneka komoditas.
Berita Terkait
-
Kemilau Cahaya dan Perempuan Buta: Menyelami Makna dari Cahaya yang Tak Terlihat
-
Ulasan Novel Woman at Point Zero, Kebebasan Sejati di Balik Jeruji Besi
-
Bank di Jakarta Bangkrut, OJK Langsung Cabut Izin Usaha
-
Narasi Kejujuran Musisi Perempuan yang Menguatkan Lewat Karya Musik
-
Wacana WFH Sehari per Minggu, Purbaya Jamin Tak Ganggu Produktivitas
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Penyebab BRImo Sempat Terkendala Pagi Ini, Kini Layanan Pulih Sepenuhnya
- Harga Adidas Adizero Termurah Tipe Apa Saja? Ini 5 Varian Terbaiknya
Pilihan
-
Mencekam! SPBE di Cimuning Bekasi Terbakar Hebat, Langit Malam Berubah Merah
-
Buntut Polemik Suket Pendidikan Gibran, Subhan Palal Juga Gugat Pimpinan DPR-MPR
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
Aksi Tenang Nenek Beruban Curi TV 30 Inci di Jatinegara Viral, Korban Tak Tega Lapor Polisi
-
Panglima TNI: Tiga Prajurit yang Gugur di Lebanon Terima Santunan Miliaran dan Pangkat Anumerta
Terkini
-
Sambangi Korsel, Bahlil Hasilkan 3 Kerja Sama Strategis di Sektor Energi
-
Tak Asal Tanam, Petani Sawit Mulai 'Melek' Gunakan Metode Ilmiah
-
Sumbang Rp 4,96 T, ITDC Beberkan Efek MotoGP ke Ekonomi RI
-
Menaker: WFH Tidak Boleh Kurangi Gaji dan Tunjangan Karyawan
-
Ekonom Beberkan Solusi Agar APBN Tak Terbebani Subsidi Energi
-
WFH Seminggu Sekali untuk Swasta Tak Harus Setiap Jumat
-
Dorong WFH 1 Hari dalam Sepekan, Menaker Pastikan Hak Pekerja Tak Dipangkas
-
Dana SAL Rp 420 Triliun, Purbaya Buka Opsi Pakai Kas Pemerintah demi Amankan APBN
-
Imbauan WFH 1 Hari Seminggu di Sektor Swasta Dapat Dukungan Pengusaha dan Pekerja
-
Purbaya Proyeksi Defisit APBN 2026 Tembus 2,9% Meski Harga Minyak Terus Naik