Suara.com - Menteri BUMN Erick Thohir melihat masih banyak rumah-rumah orang kaya yang gedongan menikmati listrik subsidi. Padahal, listrik bersubsidi hanya untuk kalangan kelas bawah.
Melihat fenomena ini, Erick merasa tidak adil sebab, pemain Timnas Indonesia U-16 saja masih rela tinggal digubuk kecil dengan listrik subsidi.
Akan tetapi, rumah-rumah yang besar seakan tidak peduli tetap menikmati listrik subsidi dengan tarif yang murah.
"Jangan sampai listrik juga salah sasaran, di rumah-rumah besar, di perusahaan-perusahaan besar, ya sama dengan yang rumahnya kurang baik," ujar Erick Thohir di Jakarta, Rabu (10/7/2024).
"Seperti contoh pemain sepak bola kemarin yang U-16 Alberto, rumahnya seperti itu. Udah tim nasional. Listriknya subsidi. Tapi sama dengan orang yang titik-titik, yang rumahnya sebesar ini. Kan nggak fair," sambung dia.
Erick menegaskan, kebijakan pembatasan subsidi ini semata-mata untuk mengajarkan masyarakat untuk menjadi manusia yang konsumtif. Justru, menurut dia, masyarakat RI harus memiliki IQ yang tinggi yang bisa melahirkan inovasi dalam kehidupan sehari-hari.
"Jadi jangan mendidik manusia kita hanya konsumtif, tetapi IQ-nya, yang ngomong bukan saya ya, IQ-nya rendah sekali. Artinya apa? Asupan gizi, program-program perbaikan daripada pendidikan, kesehatan ibu dan anak, ini harus menjadi bagian prioritas ke depan kalau bangsa kita tidak mau kalah dengan bangsa lain," ucap dia.
Sebelumnya, Erick Thohir, kebijakan pembatasan BBM itu agar para orang kaya tidak bisa membeli BBM pertalite. Sehingga, subsidi yang diberikan pemerintah selama ini belum tepat sasaran.
"Ya kita sedang menunggu Perpres 191, di mana BBM tepat sasaran. Jangan sampai BBM ini digunakan oleh orang yang mampu, tetapi mendapatkan BBM bersubsidi," ujarnya di kawasan Kota Tua Jakarta, Rabu (10/7/2024).
Baca Juga: Erick Thohir: Subsidi BBM Salah Sasaran, Orang Kaya Ikut Nikmati
Namun, Ketua Umum PSSI ini masih menunggu aturan dari pembatasan Pertalite ini. Sebab, jelas Erick, operator seperti Pertamina akan menjalankan kebijakan sesuai dengan aturan dari pemerintah.
"Karena itu kan harus ada kebijakan. Kan inget lho, bahwa BBM ini kan korporasi, bukan pengambil kebijakan. Jadi kita sangat mendukung Perpres 191 untuk segera didorong," ucap dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Harga Emas di Pegadaian Hari Ini: Cek Rincian Lengkap untuk Semua Ukuran
-
Industri AI Perbankan Kian Diminati, 96 Persen Perusahaan Siap Beri Gaji Lebih Tinggi
-
Emiten DSFI Akui Pelemahan Rupiah Bikin Harga Barang Jadi Naik
-
Driver Sambut Potongan Komisi Ojol 8 Persen, Berharap Tak Muncul Biaya Baru yang Kurangi Pendapatan
-
BPKH Diminta Tak Jadi 'Kasir' Kementerian, DPR Dorong Dana Haji Dikelola Lebih Mandiri
-
Bulog Tegaskan Komitmen Dukung Swasembada Pangan Berkelanjutan di Puncak Penas XVII 2026
-
Delapan Dekade Bertransformasi, BNI Memperluas Dampak Lewat Inovasi dan Digitalisasi
-
Pasar Aplikasi Rp 2.700 Triliun Diburu TikTok
-
DPR Apresiasi Dian Siswarini karena Dividen PT Telkom Jadi yang Tertinggi
-
Komisi Ojol Turun Jadi 8 Persen, Suara Pengguna: Tarif Jangan Naik!