Suara.com - Pemerintah akan tegas dalam penyaluran BBM subsidi Pertalite dan Solar. Sebab, pembelian dua jenis BBM itu akan dibatasi mulai 17 Agustus mendatang.
Hal ini menjadi kado yang pahit bagi masyarakat, karena tidak lagi bebas mengisi BBM Pertalite maupun Solar.
Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan, kebijakan itu agar para orang kaya bisa membeli BBM pertalite. Sehingga, subsidi yang diberikan pemerintah selama ini belum tepat sasaran.
"Ya kita sedang menunggu Perpres 191, di mana BBM tepat sasaran. Jangan sampai BBM ini digunakan oleh orang yang mampu, tetapi mendapatkan BBM bersubsidi," ujarnya di kawasan Kota Tua Jakarta, Rabu (10/7/2024).
Namun, Ketua Umum PSSI ini masih menunggu aturan dari pembatasan Pertalite ini. Sebab, jelas Erick, operator seperti Pertamina akan menjalankan kebijakan sesuai dengan aturan dari pemerintah.
"Karena itu kan harus ada kebijakan. Kan inget lho, bahwa BBM ini kan korporasi, bukan pengambil kebijakan. Jadi kita sangat mendukung Perpres 191 untuk segera didorong," ucap dia.
Selain BBM, Erick juga meminta perlu adanya pembatasan pada subsidi LPG dan listrik. Selain karena banyaknya orang kaya yang menikmati, pembatasan ini karena impor LPG juga masih tinggi.
"Kita berharap juga buat gas, karena LPG importnya tinggi sekali sekarang. Sama, jangan sampai listrik juga salah sasaran, di rumah-rumah besar, di perusahaan-perusahaan besar, ya sama dengan yang rumahnya kurang baik," beber dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut pemerintah bakal mengeluarkan kebijakan penting untuk masyarakat pada 17 Agustus. Salah satunya, pemerintah bakal membatasi penggunaan BBM subsidi, dan memberikan kepada yang berhak.
Baca Juga: Siap-Siap Gigit Jari, Beli BBM Subsidi Dibatasi Mulai 17 Agustus
Menurut dia, pemberiaan subsidi saat ini masih dinilai kurang tepat sasaran, karena siapa saja boleh mengisi kendaraannya dengan BBM subsidi.
"Itu (pembatasan) sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kami berharap 17 Agustus ini, kami sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kami kurangi," ujar Luhut yang dikutip dari Instagram resminya @luhut.pandjaitan, Selasa (10/7/2024).
Dengan cara ini, Mantan Menkopolhukam ini melanjutkan, pemerintah bisa mengelola APBN dengan efisien, serta lebih hemat.
Berita Terkait
Terpopuler
- Apakah Jateng Tak Punya Gubernur? Ketua TPPD: Buktinya Pertumbuhan Ekonomi Jateng Nomor Dua di Jawa
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- HP yang Awet Merek Apa? Ini 6 Rekomendasi Terbaik dengan Performa Kencang
Pilihan
-
Iran Akui Ayatollah Ali Khamenei Meninggal Dunia, Umumkan Masa Berkabung 40 Hari
-
Iran Bantah Klaim AS dan Israel: Ali Khamenei Masih Hidup!
-
Ayatollah Ali Khamenei Diklaim Tewas, Foto Jasadnya Ditunjukkan ke Benjamin Netanyahu
-
Iran Klaim 200 Tentara Musuh Tewas, Ali Khamenei Masih Hidup
-
Israel Klaim Ali Khamenei Tewas, Menlu Iran: Ayatollah Masih Hidup
Terkini
-
Usaha Mining Bitcoin Milik Donald Trump Rugi Besar
-
IHSG Melemah Sepekan, Saham BUMI Jadi Salah Satu Faktor
-
Realisasi Penjualan CLEO Kuartal III 2023 Capai Rp2,09 Triliun
-
Perang Timur Tengah: Sejumlah Penerbangan di Bandara Soetta Resmi Dibatalkan
-
Harta Kekayaan Riva Siahaan, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga
-
Harga Emas Stabil di Pegadaian, Bertahan Kisaran 3 Jutaan pada 1 Maret 2026
-
Analis Prediksi Harga Minyak Awal Maret: Tidak Lagi Menyala, Namun Terbakar!
-
Iran Tutup Selat Hormuz, Harga Minyak Diprediksi Naik Dua Kali Lipat!
-
Garda Revolusi Iran Disebut Tutup Selat Hormuz, Mengapa Dunia Harus Panik?
-
Target Pasar Global, Pertamina Bangun Ekosistem SAF Terverifikasi Internasional