Bappenas: Penyediaan Layanan Inklusif di Daerah Perlu Bantuan Masyarakat Sipil

“Kebijakan pembiayaan pelayanan dasar juga harus dilihat sebagai bagian dari proses kebijakan publik yang sifatnya dinamis. Juga, perlu adanya terobosan-terobosan kebijakan untuk Provinsi Maluku seperti yang dilakukan pada daerah lain dengan memperhatikan keunikan, kekhususan, dan keberagaman daerah,” ujar dia.

Moza Pandawa Sakti dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, juga mengakui salah satu tantangan utama persoalan ini adalah belum adanya sinergitas pengaturan terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut dia, sinergitas yang belum terjalin dengan baik mengakibatkan kesulitan dalam pengalokasian dan penggunaan anggaran yang optimal.

Kemudian, kapasitas fiskal daerah yang masih rendah juga menjadi hambatan besar dalam pengelolaan keuangan daerah. Rendahnya kapasitas fiskal ini membuat daerah sulit untuk mandiri dalam pembiayaan program-program pembangunan dan layanan dasar. Moza mencatat bahwa sistem atau platform pengelolaan keuangan daerah yang masih dalam tahap pengembangan turut menjadi kendala.

“Tantangan-tantangan ini memerlukan perhatian khusus dan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, penguatan sinergitas pengelolaan keuangan dan peningkatan kapasitas fiskal daerah diharapkan dapat mendukung penyediaan layanan dasar yang inklusif dan berkelanjutan di Maluku,” ujar dia.

Khoirunurrofik dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia memperkenalkan studi Analisis Pengeluaran dan Pendapatan Publik. Studi yang turut melibatkan Program SKALA sebagai baseline untuk evaluasi ini diharapkan dapat memberikan panduan yang lebih jelas dan berbasis bukti untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan meningkatkan kualitas layanan dasar yang inklusif, termasuk juga di Maluku.

“Efektivitas belanja pemerintah sangat penting karena dapat memberikan hasil yang signifikan. Melalui upaya peningkatan pendapatan dan belanja yang lebih efisien, diharapkan kualitas belanja publik dapat terus ditingkatkan, mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” jelas dia.

Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan panduan dan solusi bagi pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan tersebut dan meningkatkan kualitas layanan publik di Maluku. Selain itu, acara ini diharapkan dapat mendorong diskusi yang komprehensif dan menghasilkan strategi yang efektif untuk pengelolaan keuangan publik, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi penyediaan layanan dasar yang inklusif bagi seluruh masyarakat Maluku.