Suara.com - Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa MUI Nomor 14/Ijtima Ulama/VIII/2024 tentang Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk menjawab kebutuhan konsumen Muslim akan panduan yang jelas mengenai kriteria dan indikator produk yang layak didukung di tengah gencarnya seruan boikot.
MUI menyampaikan 10 kriteria produk nasional yang perlu didukung, yaitu kepemilikan nasional, sumber bahan baku dalam negeri, rantai pasokan dalam negeri, inovasi dan teknologi nasional, kebijakan ramah lingkungan, dukungan terhadap komunitas dalam negeri, kualitas dan keamanan, pemberdayaan tenaga kerja nasional, transparansi dan etika bisnis, dan keberagaman dan inklusivitas.
MUI mengharapkan dengan kriteria tersebut masyarakat dapat menentukan mana produk dalam negeri yang patut didukung.
Terkait dengan eskalasi serangan Israel-Palestina, masyarakat Indonesia masih menyerukan boikot terhadap merek atau perusahaan yang dianggap terafiliasi dengan Israel.
Namun, apakah anggapan sejumlah perusahaan tersebut layak untuk diboikot sudah tepat? Cek faktanya di sini.
KFC Indonesia
Merek waralaba KFC merupakan salah satu yang masuk daftar boikot di Indonesia. Di tanah air, PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST) merupakan pemegang waralaba KFC.
Melansir website Bursa Efek Indonesia (BEI), mayoritas saham PT Fast Food Indonesia Tbk. dimiliki oleh PT Gelael Pratama sebanyak 40% dan PT. Indoritel Makmur Internasional Tbk sebanyak 35.84%. Kedua perusahaan tersebut merupakan perusahaan Indonesia.
Jajaran kepimpinan PT Fast Food Indonesia Tbk juga sepenuhnya dipegang oleh warga negara Indonesia, dengan Ricardo Gelael sebagai Direktur Utama dan Ferry Noviar Yosaputra sebagai Wakil Direktur Utama.
Baca Juga: MUI Haramkan Investasi Dana Haji Untuk Jemaah Lain, BPKH: Tunggu Kesepakatan Pemerintah dan DPR
Namun demikian, gerakan boikot yang salah sasaran yang berimbas pada kinerja perusahaan masih terus berlanjut. Berdasarkan laporan keuangan semester I-2024 FAST menunjukkan rugi periode berjalan perusahaan membengkak drastis menjadi Rp 349 miliar, melonjak 6.168,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Selain dampak Pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya pulih, aksi boikot diduga turut memberikan dampak signifikan terhadap kinerja perusahaan.
McDonald’s Indonesia
PT Rekso Nasional Food, sebagai pemegang waralaba McDonald’s di Indonesia, telah menyatakan bahwa mereka merupakan entitas yang beroperasi secara independen, yang sepenuhnya dimiliki oleh pengusaha asli Indonesia dan mempekerjakan belasan ribu tenaga kerja lokal.
Dilansir dari website perusahaan, PT Rekso Nasional Food juga memiliki berbagai komitmen untuk tanah air, termasuk komitmen keberlanjutan, penggunaan bahan baku lokal dan inklusivitas.
Terkait penggunaan bahan baku lokal, saat ini, secara keseluruhan, 75 persen bahan baku yang digunakan oleh McDonald's Indonesia berasal dari pemasok lokal.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
Terkini
-
Negosiasi Pasokan BBM dan LPG dari Rusia, Menteri ESDM: Hasilnya Memuaskan
-
Pasar Modal Lebih Sehat dan Kredibel Berkat Reformasi OJK
-
Ketahanan Ekonomi Indonesia Raih Pengakuan Internasional di Tengah Ujian Geopolitik
-
IHSG Terus Menguat Bukti Reformasi Pasar Modal OJK Berbuah Manis
-
Reformasi OJK Sukses Tingkatkan Transparansi Pasar Modal Indonesia
-
Berlayar Sampai ke Pulau Sumbawa, Pertamina Pastikan Kompor Warga Tetap Menyala
-
Pertamina Sebaiknya Segera Naikkan Harga BBM Nonsubsidi, Awas Merugi
-
PT PGE dan PT PLN IP Sepakati Tarif Listrik, PLTP Lahendong Bottoming Unit Mulai Operasi 2028
-
Bukan KPR Biasa, Ini Rahasia Punya Properti dengan Biaya Terjangkau di BRI
-
Aturan Baru Purbaya, APBN Tanggung Cicilan Utang Kopdes Merah Putih